Advertisement
Lampung Utara (Pikiran lampung) - Proyek preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Bukit Kemuning–Terbanggi Besar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp14.846.184.000 mulai menuai sorotan. Di tengah pekerjaan yang dilaporkan telah mencapai sekitar 50 persen, kualitas pelaksanaan di lapangan justru dipertanyakan.
Pantauan di lokasi menunjukkan pekerjaan rigid beton masih berlangsung. Namun, sejumlah bagian pekerjaan terlihat belum memberikan kesan hasil yang maksimal. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan selama proyek bernilai miliaran rupiah itu dikerjakan.
Iskandar, warga yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan, menilai kualitas pekerjaan yang dilihatnya masih perlu mendapat perhatian serius.
Menurut dia, kondisi pekerjaan yang ada menimbulkan kekhawatiran apabila kualitas konstruksi tidak benar-benar diperhatikan sejak tahap awal.
“Kalau melihat pekerjaan seperti ini, kami khawatir cepat rusak ketika sudah dilalui kendaraan,” ujar Iskandar.
Kekhawatiran warga tersebut menjadi penting karena proyek yang dibiayai uang negara itu bukan pekerjaan berskala kecil. Paket dengan kode RUP 62223349 tersebut berada di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung, Kementerian Pekerjaan Umum.
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Aprilyo Construction melalui metode pemeliharaan e-purchasing.
Paket tersebut mencakup penanganan jalan dan jembatan sepanjang 51,25 kilometer. Dengan nilai kontrak hampir Rp15 miliar, kualitas hasil pekerjaan semestinya menjadi perhatian utama, terlebih ruas yang ditangani merupakan jalur strategis yang digunakan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.
Ruas Bukit Kemuning–Terbanggi Besar memiliki posisi penting bagi pergerakan masyarakat maupun distribusi barang. Setiap persoalan kualitas pada pekerjaan jalan berpotensi menimbulkan konsekuensi lebih besar apabila kerusakan muncul setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
Masyarakat pada akhirnya bukan hanya membutuhkan jalan yang selesai dibangun, tetapi jalan yang memiliki kualitas dan daya tahan sesuai dengan anggaran serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dengan nilai pekerjaan Rp14,846 miliar, publik berhak mengetahui secara transparan bagaimana proses pelaksanaan proyek tersebut berlangsung, termasuk bagaimana pengawasan mutu dilakukan.
Apalagi metode pengadaan yang digunakan adalah e-purchasing. Transparansi mengenai spesifikasi pekerjaan, penyedia, nilai paket, progres, hingga mekanisme pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan APBN berjalan akuntabel.
Sorotan terhadap proyek ini sekaligus menjadi ujian bagi transparansi penyelenggara pekerjaan jalan nasional di Lampung.
Hingga berita ini diterbitkan, CV Aprilyo Construction selaku penyedia maupun Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan kualitas pekerjaan tersebut.
Keterangan dari kedua pihak penting untuk menjelaskan apakah kondisi yang terlihat di lapangan merupakan bagian dari tahapan pekerjaan yang belum selesai atau terdapat persoalan teknis yang memang perlu diperbaiki.
Sebab, proyek yang menggunakan APBN bukan hanya soal menyelesaikan volume pekerjaan. Ada tanggung jawab terhadap mutu, ketepatan penggunaan anggaran, keselamatan pengguna jalan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.(red)
