Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk berukuran besar di Monumen Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) pagi. Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum serius menangani krisis iklim beserta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Spanduk berwarna kuning itu dibentangkan di bagian depan dan belakang monumen. Pada bagian depan, spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara itu, di bagian belakang terdapat pesan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui aksi ini, Greenpeace mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis iklim yang dinilai semakin mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan pihaknya terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap dampak krisis iklim, terutama bagi kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny, dikutip dari situs web Greenpeace Indonesia.
Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.
Ia mencontohkan kabut asap berkepanjangan sebagai salah satu dampak krisis ekologis yang membebani masyarakat. Selain menimbulkan gangguan kesehatan, kondisi tersebut turut menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat juga menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjanjikan penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jeanny.
Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Bundaran HI, salah satu pusat keramaian di ibu kota. Sejumlah pengguna jalan tampak menyaksikan pembentangan spanduk, sementara sebagian lainnya mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon seluler.
Gubernur DKI Jakarta: Penyampaian Aspirasi Merupakan Bagian Dari Demokrasi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku turut memantau informasi mengenai aksi Greenpeace di Bundaran HI. Ia menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dihormati.
“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.
Meski demikian, Pramono mengingatkan agar setiap aksi penyampaian pendapat tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
“Yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, Greenpeace kembali menyoroti pentingnya penanganan krisis iklim yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Dampak perubahan iklim, mulai dari bencana ekologis hingga kenaikan biaya hidup, dinilai membutuhkan respons pemerintah yang konkret dan berkelanjutan.(*)
