Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., menekankan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, serta penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui sinergi lintas sektoral.
Penegasan tersebut disampaikan Yustan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait pengawasan dan penegakan hukum distribusi BBM serta pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Gedung Serbaguna (GSG) Presisi Polda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Rakor tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, jajaran Polda Lampung, pemerintah daerah, instansi terkait, serta perwakilan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Video Conference Polres Pesisir Barat.
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara optimal agar penyalurannya sesuai ketentuan dan tepat sasaran. BBM bersubsidi harus dapat dimanfaatkan masyarakat yang berhak sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.
Pengawasan tersebut, menurut arah kebijakan yang dibahas dalam rakor, perlu didukung koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan instansi terkait. Langkah ini penting untuk mencegah praktik penyimpangan sekaligus menjaga ketersediaan dan kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat.
Penanganan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM juga menjadi perhatian. Setiap temuan perlu ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan BBM bersubsidi, rakor tersebut membahas penguatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Permasalahan ini dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan karena dampaknya berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, serta masa depan generasi muda.
Dalam pembahasan tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian dan BNN. Dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat diperlukan untuk memperkuat pertukaran informasi, mengawasi potensi jalur peredaran, dan menindak jaringan peredaran gelap sesuai ketentuan hukum.
Penanganan narkotika juga perlu dilakukan secara menyeluruh dan proporsional, dengan membedakan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap dari penanganan penyalahguna atau pecandu yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan..
Melalui rakor lintas sektoral ini, sinergi kepolisian, pemerintah daerah, BNN, pengelola SPBU, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga distribusi energi yang tertib dan tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.(fatur)
