lisensi

Selasa, 27 Oktober 2026, Oktober 27, 2026 WIB
Last Updated 2026-10-28T04:23:48Z
Polresta Bandar Lampung

Kawal Aksi Unjuk Rasa Aliansi Lampung Melawan di DPRD Lampung, 776 Personel Gabungan Disiagakan

Advertisement



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Aksi unjuk rasa Aliansi Lampung Melawan bertajuk “Rapor Merah Prabowo-Gibran” di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026), sempat diwarnai aksi dorong-mendorong antara peserta aksi dan petugas pengamanan. Meski demikian, situasi secara umum dilaporkan tetap kondusif.


Sebanyak 776 personel gabungan dari Polda Lampung, Satuan Brimob Polda Lampung, dan Polresta Bandar Lampung disiagakan untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat di muka umum tersebut.


Massa aksi yang telah berkumpul sejak pagi di Museum Lampung bergerak melalui pelataran Hotel Akar sebelum tiba di gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung sekitar pukul 13.30 WIB. Setibanya di lokasi, peserta aksi langsung menyampaikan orasi sembari membawa sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.


Situasi sempat memanas ketika massa berupaya membuka kawat barier di depan gerbang dan memasuki kompleks kantor DPRD. Peserta aksi juga kembali mencoba menerobos barisan petugas pengamanan.


Ketegangan kembali terjadi pada sore hari. Sekitar pukul 17.29 WIB, aksi dorong-mendorong antara peserta aksi dan petugas kembali terjadi saat massa berupaya bergerak menuju pelataran gedung DPRD.


Meski diwarnai sejumlah ketegangan, massa tetap menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pembacaan pernyataan sikap. Aliansi Lampung Melawan menyampaikan sembilan poin pernyataan, yang mencakup delapan tuntutan utama serta rencana kembali menggelar aksi pada 28 Oktober 2026 dengan jumlah massa yang diklaim lebih besar.


Adapun delapan tuntutan yang disuarakan meliputi penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pengusutan dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja, perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla, serta jaminan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.


Selain itu, massa mendesak penurunan harga bahan pangan pokok, perbaikan tata kelola ekonomi, penghentian militerisme di ranah sipil, serta terwujudnya pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.


Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, mengatakan sebanyak 776 personel gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan sekaligus mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.


“Personel disiagakan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis serta mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” ujar AKP Agustina Nilawati, Selasa (27/10/2026).


Ia menambahkan, kepolisian tetap mengedepankan prosedur pengamanan dalam menghadapi dinamika di lapangan, termasuk ketika terjadi aksi dorong-mendorong antara peserta aksi dan petugas.


Polresta Bandar Lampung juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya. Dengan demikian, penyampaian aspirasi diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.


Kepolisian menegaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.(fatur)