lisensi

Senin, 05 Oktober 2026, Oktober 05, 2026 WIB
Last Updated 2026-10-06T04:41:09Z
NasionalSidang Gugatan Pendidikan Wapres Gibran

MK Bacakan Putusan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Malam Ini

Advertisement



Jakarta (Pikiran Lampung) – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026) malam.


Pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, mulai pukul 20.00 WIB.


Agenda tersebut tercantum dalam jadwal resmi persidangan MK dengan keterangan “Pengucapan Putusan”.


Perkara tersebut diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.


Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka mendalilkan bahwa persyaratan pendidikan merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi calon peserta pemilu.


Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar MK menguji secara terbuka dan menyeluruh persoalan pemenuhan syarat pendidikan tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa apabila dalam persidangan terbukti syarat pendidikan tidak terpenuhi, MK diminta menjatuhkan konsekuensi hukum terhadap pencalonan Gibran.


Sebaliknya, apabila bukti-bukti persidangan menunjukkan Gibran telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, para pemohon menyatakan MK dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.


Perkara Masuk Tahap Akhir


Sebelum memasuki agenda putusan, MK telah memeriksa sejumlah pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga sejumlah ahli yang dihadirkan dalam persidangan.


Proses persidangan juga sempat mendapat perhatian setelah terjadi perdebatan terkait ahli yang dihadirkan pihak terkait. Persoalan tersebut kemudian berlanjut dengan adanya laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).


Dalam perkembangan terakhir, MK juga menolak permintaan pihak pemohon untuk menghadirkan Gibran dalam persidangan. Hakim MK Saldi Isra menyampaikan bahwa majelis telah membahas permintaan tersebut dan tidak menyetujuinya.


Pada persidangan sebelumnya, pihak pemohon juga memperdebatkan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan. Denny Indrayana bahkan mempersoalkan keterangan ahli KPU mengenai waktu penetapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.


Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan pembuktian selesai, para hakim konstitusi memasuki tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum menentukan putusan perkara.


Kini, seluruh perhatian tertuju pada sidang pengucapan putusan yang akan digelar malam ini.


Adapun 12 pemohon dalam perkara tersebut yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma M.S. Sihombing.


Termohon dalam perkara ini adalah KPU, sedangkan Bawaslu menjadi pihak terkait.


Putusan MK malam ini akan menjadi penentu akhir atas permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.(*)