Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Pemerintah pusat mulai memperkuat pendampingan pembangunan di Provinsi Lampung melalui pembentukan Sekretariat Transformasi. Langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini diarahkan untuk menggali potensi daerah, menentukan program unggulan, serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda transformasi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan pendahuluan Sekretariat Transformasi Lampung bertema “Potensi, Isu Strategis, Tantangan, dan Kegiatan Strategis Unggulan Pembangunan Provinsi Lampung”, Kamis (22/10/2026). Dalam agenda itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menerima kunjungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali.
Marindo menyambut positif pembentukan Sekretariat Transformasi sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keberadaan sekretariat tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, mempererat koordinasi lintas sektor, sekaligus mengawal pelaksanaan program strategis di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Pungkas menjelaskan, Lampung memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
“Ini adalah salah satu upaya kita untuk memfasilitasi pembangunan daerah, khususnya Provinsi Lampung, karena potensinya sangat besar, baik di regional maupun kontribusi di tingkat nasional,” kata Pungkas seusai rapat.
Ia mengatakan, pendampingan melalui tim transformasi bertujuan memastikan program pembangunan di daerah berjalan sejalan dengan arah transformasi nasional, meliputi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Melalui langkah tersebut, pemerintah pusat ingin mendorong agar berbagai program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal sesuai kebutuhan daerah.
Untuk merealisasikan tujuan itu, tim transformasi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna mengidentifikasi sektor prioritas, persoalan strategis, serta program unggulan yang berpotensi dikembangkan. Penentuan arah kebijakan juga akan mengacu pada visi dan misi Gubernur Lampung sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pungkas menyebutkan, Lampung menjadi salah satu provinsi yang memperoleh pendampingan transformasi pembangunan setelah Bali. Sementara itu, Kepulauan Riau masih berada dalam proses untuk mendapatkan pendampingan serupa.
Sektor pertanian menjadi salah satu potensi yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam agenda transformasi ekonomi Lampung. Menurut Pungkas, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penjualan hasil pertanian sebagai komoditas mentah, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pengembangan industri lanjutan.
“Salah satu misinya adalah meningkatkan nilai tambah, supaya produk pertanian tidak hanya di primer, tetapi bisa berkembang juga sebagai bahan untuk industri lanjutan atau agroindustri,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan berperan mengoordinasikan perangkat daerah di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi ini diperlukan agar program transformasi yang disusun dapat terintegrasi dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.
Pembahasan berikutnya akan difokuskan pada pembentukan kelembagaan tim transformasi, penentuan substansi program prioritas, perumusan target yang ingin dicapai, serta mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan mempelajari model transformasi pembangunan yang diterapkan di Bali dan Kepulauan Riau sebagai bahan pertimbangan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan pola pendampingan dan mekanisme transformasi yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan pembangunan Lampung.(salsabila)
