lisensi

Minggu, 25 Oktober 2026, Oktober 25, 2026 WIB
Last Updated 2026-10-25T13:53:30Z
DaerahPringsewu

Pesta Rakyat Petani di Pringsewu, Mentan Dukung Penguatan Hilirisasi dan Infrastruktur Pertanian

Advertisement



Pringsewu (Pikiran Lampung) - Penguatan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas padi, hilirisasi hasil panen, hingga pemerataan distribusi air irigasi, menjadi sorotan dalam puncak peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Pringsewu, Lampung.


Berbagai persoalan dan usulan petani tersebut mengemuka dalam Pesta Rakyat Petani yang digelar di areal persawahan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Sabtu hingga Minggu (24–25 Oktober 2026).


Kegiatan ini dihadiri Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, anggota MPR RI sekaligus Presiden PKS Al-Muzammil Yusuf, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Umi Laila, serta jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan para petani.


Pesta Rakyat Petani dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari fun run menyusuri jalan di sekitar pusat pemerintahan kabupaten, kontes kambing dan domba, kontes entog jumbo, Grebeg Ayam, Pasar Tani, pelantikan Duta Tani, hingga ramah tamah di Aula Utama Pemkab Pringsewu.


Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai telah memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, baik dari sisi harga maupun distribusi. Menurutnya, persoalan utama yang masih dihadapi petani di wilayahnya saat ini adalah ketersediaan air untuk mengairi lahan pertanian.


“Kendala kita saat ini sebetulnya adalah ketersediaan air. Sejak 2025, kami sudah beraudiensi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di Lampung dan Jakarta, agar bendungan yang ada bermanfaat bagi masyarakat Pringsewu. Semoga permasalahan distribusi air bendungan ini dapat terselesaikan,” ujar Riyanto, Minggu (25/10/2026).


Di tengah keterbatasan wilayah, Pringsewu mencatat produktivitas padi mencapai 63,5 kuintal per hektare, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 52,5 kuintal per hektare. Pemkab juga mulai memperkuat hilirisasi pertanian melalui Sentra Mocaf Pringsewu yang telah menyerap 150 ton singkong petani untuk diolah menjadi 40 ton tepung modified cassava flour (mocaf).


“Hingga akhir tahun kami menargetkan 320 ton singkong terserap, dengan produksi sekitar 80 ton tepung mocaf. Dan, insyaallah pada November nanti kita mulai ekspor mocaf ke Amerika Serikat,” ungkapnya.


Selain komoditas tanaman pangan, Pringsewu juga terus mengembangkan sektor peternakan. Populasi kambing dan domba di kabupaten tersebut kini mencapai 98.843 ekor, menjadikannya salah satu potensi unggulan daerah. Pemkab Pringsewu pun melakukan riset dan konsolidasi untuk mendorong hilirisasi sektor kambing dan domba.


Riyanto menambahkan, Pringsewu memiliki sekitar 6.722 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta 63 industri kecil dan menengah (IKM) yang bergerak dalam kegiatan hilirisasi pertanian. Potensi tersebut dinilai menjadi modal untuk memperkuat posisi Pringsewu sebagai pusat pengembangan pertanian modern di Lampung.


“Pringsewu juga memiliki sekitar 6.722 UMKM dan 63 IKM yang melakukan hilirisasi pertanian. Dengan modal itu, kami siap menjadi pusat hilirisasi, inovasi dan pertanian modern di Provinsi Lampung,” tandasnya.


Untuk memperluas lahan produktif, Pemkab Pringsewu juga mengusulkan program pencetakan sawah baru dengan potensi lahan mencapai 1.000 hektare di Kecamatan Pagelaran Utara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan pembangunan Bendung Way Waya, yang berhulu di kawasan hutan lindung Register 22, serta mengoptimalkan pemanfaatan air Bendungan Way Sekampung untuk mengairi lahan persawahan petani.


Berbagai usulan dari pemerintah daerah dan petani tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran menyatakan seluruh masukan telah dicatat dan akan ditindaklanjuti. Khusus untuk usulan pembangunan bendung, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).


Dalam kesempatan itu, Amran juga berdialog dengan petani penggarap dan buruh tani. Ia menegaskan bahwa bantuan alat dan mesin pertanian tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik lahan, tetapi juga dapat menyasar buruh tani, termasuk pekerja tandur atau penanam padi.


“Kebijakan yang tepat perlu disertai koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sinergi ini penting agar kebijakan pertanian dapat memberikan manfaat bagi petani,” ujarnya.


Amran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi petani singkong melalui kebijakan penghentian impor komoditas tersebut. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.


Menurut Amran, harga singkong saat ini telah mencapai Rp3.000 per kilogram, meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp700 per kilogram.


“Kami, pemerintah pusat tentu sangat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi para petani, di antaranya melalui kebijakan regulasi. Untuk kepentingan petani, kami pasti akan mendukung,” tegasnya.(alung)