Sekdaprov Marindo Buka Rakor Akhir GTRA, Penataan Akses dan Aset Harus Padu

BANDAR LAMPUNG (PIKIRAN LAMPUNG) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kamis (29/10/2026).

Acara strategis ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir bersama Kepala Kepolisian Daerah Lampung serta para perwakilan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Rakor ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan reforma agraria sepanjang tahun, sekaligus memperkuat jalinan kerja sama antarlembaga guna menyelesaikan beragam persoalan pertanahan yang ada di wilayah Provinsi Lampung.

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar kegiatan administratif penataan tanah, melainkan program besar yang menyentuh fondasi kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa reforma agraria mencakup upaya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah, yang harus diselaraskan dengan program penataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, tanpa keterpaduan antara penataan aset dan penataan akses, program pertanahan sulit memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan warga.

“Reforma agraria harus kita bangun secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pertanahan hanya dengan kerja satu instansi saja. Pemprov Lampung, BPN, Kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan harus menyatukan langkah, sehingga tanah yang menjadi aset rakyat benar‑benar dikelola untuk kesejahteraan bersama,” ujar Marindo Kurniawan.

Rakor akhir GTRA ini juga menjadi ruang penting untuk memetakan berbagai hambatan yang ditemui di lapangan, mulai dari sinkronisasi data pertanahan, koordinasi antarwilayah kabupaten/kota, hingga upaya memastikan masyarakat dapat mengakses manfaat program penataan akses. Para peserta rakor sepakat bahwa kolaborasi lintas‑sektor menjadi kunci agar setiap kebijakan reforma agraria tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah‑daerah sasaran.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan kepolisian dalam forum ini pun dinilai sebagai bukti komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem pertanahan yang lebih aman, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Melalui rapat koordinasi akhir ini, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung berharap dapat menyusun peta jalan tindak lanjut yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan, serta mengoptimalkan program penataan akses dan pemberdayaan masyarakat agraria di seluruh Provinsi Lampung.

Dengan dibukanya rakor ini oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung menegaskan perannya dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria, mendorong sinergi antarlembaga, serta memastikan setiap langkah program pertanahan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat Lampung.

(Budi)