lisensi

Selasa, 27 Oktober 2026, Oktober 27, 2026 WIB
Last Updated 2026-10-28T00:12:01Z
Hukum

Tukang Paket di Way Halim Diduga Kena Tipu Orang Ngaku Dari Travel, Ini Kronologisnya

Advertisement

Ilustrasi A1, by Wandri Munif/Pikiran Lampung 

 Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Saat ini dalam segala situasi warga tetap harus waspada. Kejadian dugaan mengambil barang bukan miliknya di Way Halim Bandarlampung ini, bisa jadi pelajaran semua pihak.

 

Seorang warga bernama Adi Setiawan melaporkan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang ke Polresta Bandar Lampung pada, Selasa (27/10/2026).

 

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2128/X/2026/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung.

 

Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan, peristiwa tersebut bemula terjadi di Jalan Ki Maja, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, sekitar pukul 14.10 WIB.

 

Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, Adi menyebut terlapor mengaku sebagai pihak travel dan mengambil paket milik konsumen. Namun, setelah Adi mengkonfirmasi pihak travel mengaku belum mengambil maupun menerima pesanan paket Adi tersebut.

 

Pelapor juga menerangkan bahwa terlapor menggunakan mobil berwarna putih jenis AGYA atau AYLA dengan nomor polisi BE 1062 CP. Pada kaca mobil tersebut terdapat stiker bertuliskan Maxim.

 


Atas kejadian itu, Adi mendatangi Polresta Bandar Lampung untuk membuat laporan agar dugaan peristiwa tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Dalam surat laporan, dugaan peristiwa tersebut dikaitkan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486.

 

Adi berharap Polresta Bandar Lampung segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan profesional. Identitas terlapor serta dugaan pengambilan paket itu perlu ditelusuri agar fakta kejadian menjadi terang.

 

Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penanganan yang tegas dan transparan diperlukan agar pelapor memperoleh kepastian hukum serta kejadian serupa tidak merugikan masyarakat lainnya.(**)