Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Provinsi Lampung mencatat inflasi sebesar 0,54 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Oktober 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 0,14 persen. Bahkan, realisasi inflasi Oktober ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi pada bulan yang sama selama tiga tahun terakhir, yakni sebesar 0,32 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung mencapai 3,83 persen. Angka tersebut juga berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,22 persen, disusul bawang merah sebesar 0,07 persen, serta tomat, beras, dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,04 persen.
Kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah dipengaruhi berkurangnya pasokan seiring berakhirnya masa panen serta menurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau. Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan akibat penurunan produksi padi pascapanen gadu yang diperberat meningkatnya intensitas fenomena El Niño.
Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kondisi kekeringan. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap harga sejumlah komoditas pangan di pasar.
Meski demikian, tekanan inflasi Oktober 2026 tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Terong memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen, daging ayam ras dan minyak goreng masing-masing 0,02 persen, serta jagung manis sebesar 0,01 persen.
Penurunan harga terong terjadi seiring meningkatnya pasokan selama periode panen. Sementara harga daging ayam ras turun karena pasokan tetap terjaga dan ketersediaan ayam siap potong bertambah. Penurunan harga minyak goreng juga didukung pasokan yang memadai serta distribusi yang lancar.
Selain komoditas pangan, harga emas perhiasan turut mengalami penurunan dengan andil deflasi sebesar 0,02 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan koreksi harga emas di pasar global.
Menanggapi perkembangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi daerah masih dapat terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai dan dimitigasi.
Dari sisi inflasi inti, risiko antara lain berasal dari volatilitas harga emas global akibat dinamika geopolitik, pergerakan dolar Amerika Serikat dan suku bunga global. Selain itu, fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung dengan intensitas kuat hingga awal 2027 berpotensi menekan produksi kelapa sawit dan tebu, sehingga dapat mengganggu pasokan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan gula.
Kenaikan harga komponen chip global yang diperkuat penguatan dolar AS juga menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan biaya impor dan harga barang elektronik.
Sementara dari sisi pangan bergejolak (volatile food), risiko inflasi dipengaruhi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menguatnya intensitas El Niño yang dapat menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Panen gadu yang kurang optimal akibat kondisi tanah dan musim kemarau juga berpotensi meningkatkan harga Gabah Kering Panen (GKP), yang selanjutnya berdampak pada biaya bahan baku penggilingan dan harga beras. Persaingan pembelian gabah oleh agen dari luar Lampung turut menjadi perhatian karena berisiko mengurangi ketersediaan pasokan bagi penggilingan lokal.
Selain itu, ketidakpastian cuaca maritim dan gelombang laut berpotensi menghambat aktivitas melaut serta pasokan ikan. Harga daging sapi juga masih menghadapi tekanan akibat potensi kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Adapun dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered prices), risiko inflasi berasal dari potensi kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat. Kondisi tersebut dapat mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan harga energi global, tingginya harga acuan LPG internasional, serta risiko gangguan jalur impor juga berpotensi meningkatkan biaya penyediaan dan distribusi LPG di dalam negeri, khususnya LPG nonsubsidi.
Mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui optimalisasi operasi pasar beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara terarah. Pemantauan harga dan pasokan juga diperkuat melalui PIHPS, SPH, dan SP2KP, khususnya untuk komoditas beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.
Dari sisi ketersediaan pasokan, BI dan TPID mengoptimalkan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung sebagai saluran distribusi harian beras SPHP dan pangan strategis lainnya. Peningkatan produksi hortikultura juga didorong melalui intensifikasi Good Agricultural Practices (GAP), penerapan smart fertigation, serta dukungan sarana produksi dan pascapanen.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan greenhouse cabai, mesin pengemasan dan separator padi, Rice Milling Unit (RMU), Rice Processing Unit (RPU), serta kandang ayam. Antisipasi dampak El Niño dilakukan melalui optimalisasi sarana pengairan, penyesuaian kalender tanam, dan dukungan sumur bor pada klaster binaan.
Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran distribusi, penguatan kerja sama antardaerah (KAD) terus dilakukan. Di antaranya kerja sama pasokan cabai merah antara Kulon Progo dan Kota Metro, serta bawang merah antara Kabupaten Solok dengan Bandar Lampung dan Metro.
Kerja sama Bandar Lampung dengan Kabupaten Bantul juga ditindaklanjuti untuk penyediaan benih dan replikasi budidaya bawang merah. Selain itu, optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dilakukan guna mendukung operasi pasar dan kerja sama antardaerah, terutama untuk komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga.
Pada aspek komunikasi efektif, BI dan TPID memperkuat integrasi data harga, neraca pangan, dan sistem e-Horti untuk mendukung pengembangan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini.
Program percontohan e-Horti telah dilaksanakan di enam kabupaten/kota dengan melibatkan 110 petani dan mencakup luas tanam 55,42 hektare. Koordinasi TPID juga diperkuat melalui High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi pengendalian harga, serta pemantauan produksi pangan.
Selain itu, komunikasi publik dan edukasi inflasi terus ditingkatkan melalui siaran pers, edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas petani dalam mendorong produktivitas dan perlindungan usaha tani.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung berupaya menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan, sehingga tekanan inflasi menjelang akhir 2026 dapat dikendalikan.
(Keysa Salsabila)
