Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung)- Dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Mantan Kapolri dan para Jenderal Polri lainnya, jadi perhatian utama public di tanah air.
Terutama, apa motif dan tujuan dari dugaan penyadapan
terhadap kepala negara dan sejumlah institusi tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono,
mempertanyakan motif dan dasar dugaan penyadapan telepon seluler Presiden
Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah
pihak lainnya.
"Kami di gerindra berpandangan apasih motifnya apasih
dasarnya kan seperti itu, penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan
kepada presiden dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau,"
ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026) dikutif dari laman
Republika.
Sugiono menilai, penyadapan terhadap kepala pemerintahan
oleh institusi yang berada di bawah kepemimpinannya merupakan persoalan serius.
Bahkan, ia memandang tindakan tersebut sebagai bentuk insubordinasi yang
berpotensi mengarah pada dugaan makar terhadap Presiden.
“Kalau saya sih berpendapat bahwa ini merupakan suatu
bentuk insubkordinasi, kemudian bisa jadi kemudian ditemukan motif-motif yang
mengarah makar kepada presiden,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal
Suyudi Ario Seto dan jajarannya yang telah mengusut perkara tersebut.
Sugiono berharap proses hukum berjalan hingga seluruh
fakta, termasuk motif di balik penyadapan, dapat terungkap secara terang.
“Dan sekali lagi kami mengucapkan apresiasi kepada kapolri
dan jajarannya sudah melakukan proses ini dan tentu saja kita menghormati
proses hukum yang sedang berjalan untuk bisa mengetahui lebih lanjut tapi
sekali lagi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat disayangkan,” ujarnya.
Menanggapi anggapan Istana kecolongan dalam pengamanan
komunikasi Presiden, Sugiono menyebut persoalan itu perlu didalami karena
pelakunya justru berasal dari dalam pemerintahan sendiri.
“Itu juga yang sedang kita dalami dan itu tadi kalau
disebut kebobolan ya ini dari dalam sendiri kan dari dalam pemerintahan
sendiri. Makanya saya bilang ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu
insubkordinasi,” tegasnya. (**)

