Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa untuk menekan biaya produksi peternakan sekaligus membuat harga pangan sumber protein hewani lebih terjangkau bagi masyarakat.
Program yang digagas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Pada 2026, pembangunan ditargetkan menjangkau 150 desa, kemudian bertambah menjadi 250 desa pada 2027, hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.
“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” kata Gubernur Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha peternakan, akademisi, dan organisasi profesi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga meresmikan sejumlah fasilitas penunjang sektor peternakan, meliputi UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur.
Keduanya kemudian meninjau berbagai stan pelayanan dan kegiatan masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pojok baca kesehatan hewan, bazar produk peternakan, pasar murah, donor darah, hingga kegiatan edukasi bagi masyarakat.
Gubernur Mirza menjelaskan, pembangunan pabrik pakan mandiri merupakan salah satu upaya menjawab persoalan biaya produksi peternakan di Lampung. Pasalnya, meskipun daerah ini memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang besar, keterjangkauan pangan sumber protein hewani bagi masyarakat masih menjadi tantangan.
Lampung memiliki produksi berbagai komoditas pangan, seperti jagung, padi, singkong, serta hasil peternakan dan perikanan. Bahkan, sejumlah komoditas peternakan mengalami surplus dan mampu memasok kebutuhan daerah lain di Indonesia.
Namun, melimpahnya produksi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan bergizi. Mirza menyebut konsumsi protein masyarakat Lampung berada di kisaran 15,6 gram per kapita. Karena itu, pemerintah perlu memastikan hasil produksi daerah dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau.
“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau,” ujarnya.
Menurut Mirza, salah satu faktor yang memengaruhi tingginya harga produk peternakan adalah biaya pakan yang dapat mencapai 70 hingga 80 persen dari total biaya produksi. Kondisi tersebut membuat kenaikan harga pakan berdampak langsung terhadap harga daging ayam, telur, ikan, dan produk peternakan lainnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan bahan baku lokal sebagai pakan ternak. Jagung hasil pertanian desa, misalnya, dapat melalui proses pengeringan menggunakan mesin dryer sebelum diolah menjadi pakan ayam maupun ikan.
Program tersebut sebelumnya telah diuji coba di sejumlah desa pada 2025. Berdasarkan hasil percontohan, harga pakan yang semula berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram dapat ditekan menjadi sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
Selain menekan biaya produksi, keberadaan pabrik pakan di tingkat desa juga diharapkan memangkas biaya distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan. Dengan demikian, peternak skala kecil dapat memperoleh bahan pakan dengan harga lebih ekonomis.
Untuk merealisasikan target tersebut, Gubernur Mirza meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.
Pemprov Lampung juga menyiapkan laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan sebagai fasilitas pendukung penelitian serta pengembangan formula pakan berbahan baku lokal yang lebih murah, tetapi tetap memenuhi standar kualitas.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, fasilitas laboratorium yang diresmikan telah mengantongi sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.
Ruang lingkup pengujian meliputi pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.
Menurut Lili, keberadaan laboratorium terakreditasi memungkinkan perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan di Lampung melakukan pengujian sampel pakan maupun bahan baku pakan di dalam provinsi tanpa harus mengirimkannya ke laboratorium luar daerah. Fasilitas tersebut juga mendukung pengawasan keamanan produk peternakan sebelum dikonsumsi masyarakat.
Dari sisi kontribusi pendapatan daerah, Lili mengungkapkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan hingga 10 November 2026 mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp170 juta.
Sementara pada 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Rp326 juta dari Laboratorium Pakan.
Dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan Lampung juga disampaikan Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari. Ia menyebut Lampung memiliki potensi populasi ternak yang besar, terdiri dari sekitar 905.000 ekor sapi, 1,9 juta ekor kambing, 94,8 juta ekor ayam pedaging, dan 14,8 juta ekor ayam ras petelur.
Potensi tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah penting dalam menopang pasokan ternak nasional. Tri juga mengapresiasi program Desa Ku Maju serta penyaluran 40.000 ekor DOC ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1 sampai 4.
Ia menegaskan, penguatan sektor peternakan perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari penyediaan pakan berkualitas, peningkatan kesehatan ternak, hingga jaminan keamanan produk asal hewan. Upaya tersebut juga perlu mengedepankan konsep One Health yang mengintegrasikan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.
Melalui pembangunan pabrik pakan mandiri di 500 desa, Pemprov Lampung berharap ketergantungan peternak terhadap pakan komersial dapat dikurangi, biaya produksi semakin efisien, serta keuntungan peternak meningkat.
Pada akhirnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pangan sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau.
( Keysa Salsabila)
