lisensi

Rabu, 04 November 2026, November 04, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-06T07:28:43Z
Karutan Kelas I Bandar Lampung

Karutan Bandar Lampung Ikuti Semiloka, Perkuat Sinergi Lintas Sektor Hadapi Penerapan KUHP-KUHAP

Advertisement



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Penguatan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi penerapan aturan baru di bidang hukum pidana dan sistem peradilan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) yang diikuti Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, di Novotel Lampung, Kamis (5/11/2026).


Semiloka tersebut mengangkat tema “Kerja Sama Kelembagaan Lintas Sektor Kelayan Binter dalam Mendukung Balai Pemasyarakatan pada Implementasi KUHP-KUHAP”.


Kegiatan dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, M. Hilal. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.



Pembahasan difokuskan pada penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dukungan lintas sektor dalam menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


Implementasi kedua regulasi tersebut dinilai membutuhkan penyesuaian dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, koordinasi dan kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan tugas masing-masing instansi dapat berjalan secara optimal dan terpadu.



Kehadiran Karutan Kelas I Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan hubungan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Sinergi tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pemasyarakatan sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan penegakan hukum.


Melalui kegiatan Semiloka ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi, pemahaman, serta komitmen dalam mendukung penerapan KUHP dan KUHAP.


Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan semakin memperkuat fungsi pemasyarakatan, khususnya optimalisasi peran Bapas dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu, berorientasi pada keadilan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(salsabila)