lisensi

Selasa, 17 November 2026, November 17, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-17T14:53:10Z
Proyek Irigasi Di Way Kandis Diduga Bermasalah

Kualitas Proyek Irigasi Rp2,26 Miliar di Way Kandis Dipertanyakan, Diduga Tidak Sesuai Dokumen Kontrak dan Perencanaan

Advertisement



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung senilai Rp2,26 miliar lebih menuai sorotan. 


Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Lampung mempertanyakan kualitas pekerjaan, menyusul adanya dugaan sedimentasi tanah dan lumpur yang belum dibersihkan sebelum pemasangan pasangan batu pada saluran.


PGK menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan tahapan pelaksanaan konstruksi dan kualitas bangunan yang dibiayai menggunakan anggaran negara. Persiapan dasar saluran, termasuk pembersihan endapan tanah dan lumpur, semestinya dilakukan sebelum pekerjaan pasangan batu dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.


Ketua DPW PGK Lampung, Andri Trisko, S.H., M.H., mengatakan pihaknya menemukan indikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak maupun gambar perencanaan.


“Kami melihat ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini persoalan serius karena proyek tersebut menggunakan uang negara dengan nilai mencapai Rp2,26 miliar lebih. Jangan sampai anggaran sebesar itu dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas dan ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegas Andri, Senin (16/11/2026).


Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah proses persiapan dasar saluran sebelum pemasangan pasangan batu. PGK mempertanyakan apakah endapan tanah dan lumpur yang berada di sepanjang saluran telah dibersihkan sesuai metode pelaksanaan pekerjaan.


“Intinya, sebelum pemasangan batu, sedimentasi tanah dan lumpur harus diangkat terlebih dahulu. Jangan sampai batu hanya ditempelkan di atas tanah atau lumpur yang masih menumpuk. Dasar saluran harus dipersiapkan sesuai metode kerja dan spesifikasi teknis,” ujarnya.


Menurut Andri, apabila dugaan tersebut benar, pemasangan pasangan batu di atas lapisan tanah atau lumpur yang belum dibersihkan berpotensi memengaruhi daya lekat, kestabilan, serta ketahanan konstruksi saluran.


Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari hasil akhir bangunan yang tampak secara kasatmata, tetapi juga ditelusuri melalui tahapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.


“Kami mempertanyakan proses pengerjaannya. Apakah lumpur dan sedimentasi sudah diangkat sebelum batu dipasang? Kalau belum, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai secara kasatmata bangunan terlihat selesai, tetapi proses pelaksanaannya diduga tidak sesuai ketentuan,” katanya.


PGK mendesak Dinas PSDA Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kondisi dasar saluran, metode pemasangan pasangan batu, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.


Andri bahkan menegaskan, apabila pemeriksaan teknis membuktikan adanya pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dan tidak memungkinkan diperbaiki tanpa pembongkaran, maka bagian pekerjaan tersebut harus dibongkar dan dikerjakan kembali sesuai standar teknis.


“Kalau memang terbukti tidak sesuai spesifikasi, jangan hanya ditambal atau diperbaiki di bagian permukaan. Harus dibongkar ulang dan dipasang dari awal sesuai metode teknis yang benar. Jangan mengorbankan kualitas bangunan hanya demi mengejar penyelesaian pekerjaan,” tegasnya.


Selain menyoroti metode pengerjaan, PGK turut mempertanyakan peran konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pelaksanaan proyek. Menurut Andri, pengawasan harus dilakukan secara langsung dan menyentuh seluruh tahapan pekerjaan, bukan sebatas pemenuhan administrasi.


“Kalau pengawas benar-benar bekerja, seharusnya setiap tahapan pekerjaan diperiksa. Jangan sampai pengawasan hanya formalitas di atas kertas. PPK dan konsultan pengawas harus menjelaskan bagaimana pekerjaan ini diawasi,” ungkapnya.


Ia juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan kekuatan pondasi saluran. Jika diperlukan, pengujian teknis harus dilakukan oleh pihak berkompeten untuk memastikan konstruksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.


“Ini bukan soal sepele. Saluran irigasi berhubungan langsung dengan air. Kalau dasar saluran tidak dipersiapkan dengan benar, kualitas dan ketahanan bangunan bisa dipertanyakan. Karena itu, semuanya harus diuji dan diperiksa oleh pihak yang berkompeten,” tambahnya.


Berdasarkan data pada LPSE Provinsi Lampung, proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Way Kandis tersebut memiliki pagu anggaran Rp2,4 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.399.995.000. Tender dimenangkan ATHA RAZKA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran sekitar Rp2,357 miliar dan hasil negosiasi sebesar Rp2.264.299.225,32.


Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp2,26 miliar lebih, PGK meminta Dinas PSDA Provinsi Lampung, PPK, serta konsultan pengawas segera melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik proyek. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.


Andri menegaskan, pemeriksaan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administrasi atau dokumentasi pekerjaan. Kondisi aktual di lapangan harus menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proyek, khususnya terkait pembersihan sedimentasi sebelum pemasangan pasangan batu.


“Kami minta PPK, konsultan pengawas, dan Dinas PSDA turun langsung memeriksa. Pastikan apakah sedimentasi sudah diangkat sebelum pemasangan batu. Jika ditemukan penyimpangan, tindak sesuai aturan. Kalau memang harus dibongkar ulang, lakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai spesifikasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima bangunan yang terlihat selesai, tetapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.


PGK menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.


“Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jangan tunggu rusak baru bertindak. Sebelum batu dipasang, lumpur harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan miliaran rupiah dikerjakan tanpa memperhatikan kualitas. Ini soal integritas dan tanggung jawab terhadap uang rakyat,” pungkas Andri.


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari PPK, konsultan pengawas, dan pihak kontraktor untuk memperoleh penjelasan terkait dugaan tersebut. Sementara itu, Dinas PSDA Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi.


Redaksi Pikiran Lampung membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(red)