Advertisement
Lampura (Pikiran Lampung)- Proyek revitalisasi kontruksi dan penataan lingkungan di SD Negeri 02 Bumi Restu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, diduga bermasalah.
Mulai dari perencanaan, pengerjaan proyek, bahan baku hingga transparansi anggaran. \
Dimana, proyek ini terindikasi dikerjakan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak mengedepankan keselamatan kerja serta siswa.
Berdasarkan hasil investigasi dan pantauan langsung awak media di lokasi pada Minggu (15/11/2026), sejumlah pelanggaran kasat mata ditemukan di lokasi pekerjaan. Para pekerja terlihat bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
Tidak ada helm proyek, tidak ada rompi safety, dan tidak ada sepatu safety. Padahal, penggunaan APD adalah kewajiban mutlak dalam setiap pekerjaan konstruksi sesuai dengan aturan K3.
Ironisnya, pekerjaan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dasar yang setiap hari dipenuhi aktivitas belajar mengajar anak-anak. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan siswa, guru, dan pekerja itu sendiri.
Selain soal K3, hal yang paling mencolok adalah tidak terpasangnya papan informasi proyek di lokasi. Masyarakat, wali murid, dan komite sekolah tidak mengetahui berapa besar anggaran yang digelontorkan, dari mana sumber dananya, siapa pelaksana pekerjaannya, berapa volume pekerjaan, dan kapan batas waktu penyelesaiannya.
Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara wajib diinformasikan secara terbuka kepada publik melalui papan proyek.
"Jujur kami tidak tahu ini proyek apa. Tiba-tiba ada yang kerja saja. Papan proyeknya tidak ada. Kalau kami tanya, pekerja juga tidak tahu. Ini uang negara, kok seperti proyek siluman," ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.
Dugaan pelanggaran SOP tidak berhenti di situ. Dari hasil pengamatan di lapangan, material yang digunakan dan teknik pengerjaan juga diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan kualitas bangunan hasil revitalisasi tidak akan bertahan lama dan justru akan menjadi beban baru bagi negara karena harus diperbaiki kembali dalam waktu singkat.
"Kami minta Dinas Pendidikan Lampung Utara jangan tutup mata. Turun langsung, periksa. Ini sekolah anak-anak kami. Jangan sampai revitalisasi yang seharusnya membuat sekolah lebih baik, justru menjadi ajang cari untung dengan mengorbankan kualitas," tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana, konsultan pengawas, belum bisa dihubungi.
Kepala Sekolah SD Negeri 02 Bumi Restu, Purwati ketika dikonfimasi hal ini, enggan memberikan tanggapan atau klarifiaksi kepada Pikiran Lampung. ' Ya, terimakasih infonya," demikian jawab sang kepsek melalui aplikasi WA. (R3)
