lisensi

Rabu, 04 November 2026, November 04, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-04T12:45:51Z
EkonomiGubernur MirzaMBGSekdaprov Marindo

MBG Beri Manfaat dan Layani 2,8 Juta Warga, Gubernur Mirza Minta SPPG Serap Produk Lokal

Advertisement

 


Bandarlampung (Pikiran Lampung- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo, bukan sekadar memberi makan, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

 

Ada sekitar 2,8 juta penerima manfaat MBG, saatnya petani, peternak, dan UMKM lokal ikut merasakan manfaatnya. Produk lokal harus jadi tuan rumah di daerah sendiri.

 

Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, Selasa ( 4/11/2026).

 

Oleh karenanya, Gubernur Mirza, mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan penyerapan produk petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Saat ini, sebanyak 1.007 SPPG telah beroperasi di Provinsi Lampung dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,8 juta orang. Mereka terdiri dari pelajar tingkat SD hingga SMA, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

 


Mirza mengatakan, pengelolaan jutaan porsi makanan setiap hari membutuhkan pengawasan serius, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur hingga pendistribusian makanan agar sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.

 

"Memasak dan menyiapkan 2,8 juta piring ini bukan suatu hal yang mudah. Kita sebagai ibu rumah tangga menyiapkan 10, 20, bahkan 100 porsi saja sudah repot. Karena itu, sebagai pemerintah, kita harus mendukung dan menjaga agar seluruh SPPG di Lampung aman, bersih, dan tepat sasaran," ujar Mirza.

 


Selain pemenuhan gizi, Gubernur menegaskan program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dapur SPPG diharapkan melibatkan petani, peternak, serta UMKM lokal sehingga produk mereka memiliki pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

 

"Program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di tingkat desa," katanya.


(Rahmadi Nugroho)