Advertisement
Pesawaran (Pikiran Lampung) - Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri Pesawaran meluncurkan Program Inovasi Andan Jejama BUMDes (AJB) sebagai upaya memperkuat tata kelola badan usaha milik desa sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Program yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Pesawaran bersama Pemkab Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tersebut diluncurkan di Balai Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Senin (16/11/2026).
Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. mengatakan, program AJB merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Keberhasilan BUMDes, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari perkembangan unit usaha maupun keuntungan yang diperoleh, tetapi juga harus mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pengelolaan BUMDes harus melibatkan masyarakat secara aktif. Berbagai potensi lokal, mulai dari hasil pertanian, produk UMKM hingga komoditas unggulan desa, perlu diberikan ruang pemasaran melalui unit usaha yang dikelola BUMDes.
"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi desa yang saling menguntungkan. BUMDes harus berkembang, tetapi masyarakat sebagai pilar utamanya juga harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari perputaran ekonomi tersebut," ujar Nanda.
Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes yang solid, berintegritas, profesional, dan transparan. Dengan dukungan masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ia optimistis program AJB dapat menjadi model pengembangan ekonomi desa yang bisa diterapkan di wilayah lainnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H. menjelaskan, BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha yang baik agar pelaksanaan kegiatan BUMDes berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Menurut Umi, pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting untuk memastikan penyertaan modal desa, pemanfaatan aset, hingga hasil kegiatan usaha dikelola dan dipertanggungjawabkan secara benar.
"Melalui program AJB, Kejaksaan hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan, penerangan hukum, dan pendampingan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami ingin mendorong agar setiap kegiatan usaha desa dapat berjalan dengan baik, memiliki kepastian hukum, dan terhindar dari permasalahan hukum," ungkap Umi.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelola BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam mengelola aset serta keuangan desa.
Kepala Desa Purworejo, Suminto, menyambut baik dipilihnya desanya sebagai lokasi peluncuran program AJB. Ia mengatakan, Desa Purworejo memiliki BUMDes Surya Indigo yang telah mengembangkan sejumlah unit usaha, mulai dari pasar desa, peternakan burung puyuh, sayuran hidroponik, produksi bata merah hingga berbagai layanan masyarakat.
Suminto berharap program AJB dapat memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga pengelolaan BUMDes semakin berkembang. Ia juga berharap adanya dukungan penguatan permodalan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas unit usaha yang telah berjalan.
"Kami berharap melalui program ini pembinaan terhadap BUMDes dapat terus dilakukan, sehingga menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan usaha desa. Selama ini, pengembangan usaha masih mengandalkan modal yang tersedia. Karena itu, kami berharap ke depan ada dukungan dan penguatan permodalan agar BUMDes dapat terus tumbuh," ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Nanda Indira bersama rombongan juga meninjau sejumlah unit usaha BUMDes Surya Indigo. Peninjauan meliputi produksi bata merah, budidaya sayuran hidroponik, hingga peternakan burung puyuh.
Melalui program Andan Jejama BUMDes, Pemkab Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri Pesawaran berharap pengelolaan badan usaha milik desa semakin profesional, memiliki kepastian hukum, serta mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(alung)
