Advertisement
JAKARTA (Pikiran Lampung) – Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang layak dipertimbangkan menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Jarnas.Indo, Happy Kurniawan, dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman politik, serta efektivitas peran Dasco dalam dinamika pemerintahan Prabowo selama ini.
Menurut Happy, Dasco merupakan salah satu figur politik yang memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik, menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara, serta menjembatani kepentingan pemerintah, parlemen, dan aspirasi masyarakat.
"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki kapasitas politik dan pengalaman yang cukup kuat untuk mendampingi Presiden Prabowo. Selama ini, kita melihat bagaimana peran Dasco cukup efektif dalam membangun komunikasi politik, menjaga keseimbangan antarkekuatan politik, serta menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan," ujar Happy Kurniawan.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) periode 2024–2029 sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional.
Perannya tidak hanya terbatas pada fungsi kelembagaan di parlemen, tetapi juga terlihat dalam komunikasi dan konsolidasi politik di tengah berbagai dinamika pemerintahan. Kemampuannya membangun komunikasi dengan beragam kelompok politik dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menjaga keseimbangan politik Indonesia.
Dalam perjalanan pemerintahan Prabowo, stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan. Pada posisi tersebut, figur yang mampu mengelola perbedaan kepentingan dan membangun konsensus menjadi kebutuhan tersendiri.
Happy menilai, efektivitas kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari jabatan formal, tetapi juga dari kemampuan mengelola perbedaan, membangun konsolidasi, serta memastikan agenda pemerintahan berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
"Kami melihat Dasco memiliki kemampuan untuk memainkan peran strategis tersebut. Stabilitas politik tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan berjalan, ekonomi rakyat tumbuh dan masyarakat mendapatkan ruang partisipasi yang lebih luas," tegasnya.
Lebih jauh, Happy menjelaskan bahwa usulan terhadap Sufmi Dasco Ahmad juga berkaitan dengan orientasi perjuangan Jarnas.Indo sebagai organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Jarnas.Indo memiliki cita-cita mendorong terwujudnya masyarakat yang egaliter secara politik, mandiri secara ekonomi, dan partisipatif secara budaya.
Menurut Happy, cita-cita tersebut membutuhkan dukungan kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat dalam konsolidasi politik, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.
"Jarnas.Indo ingin melihat pemerintahan Prabowo tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kuat dalam keberpihakan kepada rakyat. Penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi, perlindungan pekerja, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi agenda utama pemerintahan," jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan nasional tidak boleh hanya menjadi agenda pemerintah dan kelompok elite. Organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat sipil harus memperoleh ruang partisipasi dalam mengawal kebijakan publik.
Dalam konteks tersebut, Jarnas.Indo memandang penting adanya figur di lingkar kepemimpinan nasional yang mampu menghubungkan kekuatan politik dengan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif harus mampu menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang kritik, koreksi, dan aspirasi publik.
"Yang ingin kami dorong adalah kepemimpinan nasional yang mampu mengintegrasikan stabilitas politik dengan kemandirian ekonomi rakyat. Kami ingin program-program pemerintah tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sinilah pentingnya figur yang mampu membangun komunikasi, konsolidasi, sekaligus memastikan agenda pembangunan berjalan," lanjut Happy.
Jarnas.Indo memandang bahwa tantangan pemerintahan ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan program pembangunan, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan demokrasi di tengah beragam kepentingan politik nasional.
Karena itu, keberadaan wakil presiden tidak semestinya hanya dipandang sebagai pelengkap jabatan presiden, melainkan harus mampu menjadi bagian penting dari efektivitas kepemimpinan nasional, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan kesinambungan agenda strategis negara.
Jarnas.Indo melalu Sekjen Damar Panca juga menegaskan, usulan terhadap Sufmi Dasco Ahmad merupakan aspirasi dan pandangan politik organisasi mengenai kebutuhan figur kepemimpinan nasional ke depan.
"Kami tidak sedang berbicara semata-mata mengenai pergantian atau pembagian jabatan politik. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang efektif, mampu menjaga keseimbangan politik nasional, serta memiliki komitmen terhadap agenda kebangsaan. Kami melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki potensi untuk mengemban tanggung jawab tersebut," Tegas Oncom nama beken Sekjen Jarnas.Indo tersebut.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari diskursus politik nasional mengenai penguatan pemerintahan Prabowo ke depan.
Bagi Jarnas.Indo, siapa pun yang nantinya mendampingi Presiden Prabowo harus memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila, demokrasi, keadilan sosial, kemandirian ekonomi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Dewan Pembina Jarnas.Indo Deni Kurniawan disela sela kegiatannya di Jogjakarta saat melihat dinamika Koperasi Kalijawi.
"Uuran keberhasilan kepemimpinan nasional bukan sekadar stabilitas kekuasaan, melainkan sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Deni Kurniawan. (Mirwansyah)
