Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menggunakannya, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas produksi hingga perdagangan perangkat rokok elektrik.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelum penetapan tersebut, MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026). Hasil sidang kemudian menjadi dasar diterbitkannya ketentuan hukum terkait penggunaan dan peredaran rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan mengharamkan vape didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dampak buruk yang ditimbulkan terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasan fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, serta bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang memiliki sifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh. Atas dasar itu, penggunaan rokok elektrik dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan kesehatan dan pencegahan bahaya bagi masyarakat.
Ketentuan larangan dalam fatwa tersebut juga menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam rantai bisnis vape. MUI menegaskan penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Demikian pula kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegas Niam mengutip ketentuan dalam fatwa tersebut.
Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Niam berharap masyarakat, terutama generasi muda dan para pelaku usaha, dapat memahami serta menaati ketentuan tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, melestarikan lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba dan berbagai zat adiktif lainnya.(*)
