Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026, kini ditetapkan pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan penjadwalan ulang tersebut merupakan hasil Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Perubahan jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers seusai rapat gabungan yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR serta pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
"Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Muzani dalam keterangan tertulis.
Muzani menjelaskan, rapat gabungan tersebut digelar setelah MPR menerima surat balasan dari Presiden atas surat yang sebelumnya dikirimkan pada 13 November 2026.
Dalam surat sebelumnya, MPR telah menetapkan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sekaligus proses pemilihan dan pelantikan penggantinya pada 2 Desember 2026.
"Dalam rapat gabungan hari ini, kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih," ujar Muzani.
Menurutnya, pengunduran jadwal selama satu pekan tersebut memberikan tambahan waktu bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan secara matang dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan kepada MPR.
Sesuai ketentuan, apabila sidang tetap dilaksanakan pada 2 Desember 2026, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang, yakni pada 18 November 2026.
Namun, padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan waktu lebih untuk melakukan pembahasan dan pertimbangan. Terlebih, penentuan dua nama calon tersebut harus melalui koordinasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
"Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu," jelas Muzani.
Selain perubahan jadwal, rapat gabungan juga menyepakati mekanisme pelantikan Wakil Presiden terpilih dengan berpedoman pada semangat Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih.
Muzani menambahkan, rapat juga menetapkan pembentukan panitia ad hoc yang akan diketuai Bambang Wuryanto. Panitia tersebut didampingi dua wakil ketua dan beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
Sementara itu, Tim Verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat. Adapun posisi ketua tim dipercayakan kepada Habiburrahman, sedangkan sekretaris berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.(*)
