lisensi

Rabu, 04 November 2026, November 04, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-04T17:02:52Z
Hukum

Terkait Kasus Penyadapan, Yusril Menegaskan Semua Bisa Diperiksa Termasuk Jokowi

Advertisement


 Jakarta (Pikiran Lampung)- Setelah Listyo Sigit dijadikan tersangka, muncul pertanyaan publik soal kemungkinan mantan presiden Joko Widodo untuk diperiksa.

 

Menanggapi ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menegaskan semua bisa saja terjadi.

Yusril mengatakan,  bahwa proses hukum terkait kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan berjalan tanpa tebang pilih.

 

Ia memastikan seluruh pihak yang terindikasi memiliki keterkaitan dapat diperiksa selama didukung fakta hukum yang kuat.

 

Menurut Yusril, penyidik memiliki wewenang penuh untuk mendalami perkara ini secara profesional tanpa dibatasi pada figur atau tingkatan jabatan tertentu.

 

Siapa pun yang terbukti memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti sah akan dimintai keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

 

Saat disinggung mengenai peluang pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Yusril menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut bergantung sepenuhnya pada temuan alat bukti di lapangan.

 

 

"Bisa saja terjadi jika ditemukan fakta serta alat bukti yang cukup kuat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Yusril saat tengah berada di Banda Aceh mengutip dari tayangan Youtube Tribunnews.com, Rabu (4/11/2026).

 

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru berspekulasi atau membangun asumsi liar mengenai daftar pihak yang terseret, serta meminta publik bersabar menunggu proses hukum berjalan.

 

"Kita minta semua pihak menunggu hasil penyelidikan dan tidak berspekulasi mengenai siapa saja yang terlibat," tegasnya, sembari menambahkan bahwa penegak hukum akan bekerja secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

 

Seluruh penentuan langkah teknis mulai dari pemanggilan saksi hingga penetapan pihak yang diperiksa diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik yang menangani kasus tersebut secara profesional dan akuntabel.

 

 

 

Ada Keinginan Melumpuhkan Prabowo

Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret tiga nama jenderal polisi, mulai mengarah pada indikasi tindakan makar.

 

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Eko Hadi Santoso dalam kasus tersebut. (**)