Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung)- Setelah Listyo Sigit dijadikan tersangka, muncul pertanyaan publik soal kemungkinan mantan presiden Joko Widodo untuk diperiksa.
Menanggapi ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza
Mahendra, menegaskan semua bisa saja terjadi.
Yusril mengatakan, bahwa proses hukum terkait kasus dugaan
penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan berjalan
tanpa tebang pilih.
Ia memastikan seluruh pihak yang terindikasi memiliki
keterkaitan dapat diperiksa selama didukung fakta hukum yang kuat.
Menurut Yusril, penyidik memiliki wewenang penuh untuk
mendalami perkara ini secara profesional tanpa dibatasi pada figur atau
tingkatan jabatan tertentu.
Siapa pun yang terbukti memiliki keterkaitan berdasarkan
alat bukti sah akan dimintai keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Saat disinggung mengenai peluang pemeriksaan terhadap
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Yusril menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut
bergantung sepenuhnya pada temuan alat bukti di lapangan.
"Bisa saja terjadi jika ditemukan fakta serta alat
bukti yang cukup kuat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar
Yusril saat tengah berada di Banda Aceh mengutip dari tayangan Youtube Tribunnews.com,
Rabu (4/11/2026).
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru
berspekulasi atau membangun asumsi liar mengenai daftar pihak yang terseret,
serta meminta publik bersabar menunggu proses hukum berjalan.
"Kita minta semua pihak menunggu hasil penyelidikan
dan tidak berspekulasi mengenai siapa saja yang terlibat," tegasnya,
sembari menambahkan bahwa penegak hukum akan bekerja secara objektif
berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.
Seluruh penentuan langkah teknis mulai dari pemanggilan
saksi hingga penetapan pihak yang diperiksa diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan
penyidik yang menangani kasus tersebut secara profesional dan akuntabel.
Ada Keinginan Melumpuhkan Prabowo
Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang
menyeret tiga nama jenderal polisi, mulai mengarah pada indikasi tindakan
makar.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf
Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum
(Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1
Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Eko Hadi
Santoso dalam kasus tersebut. (**)
