Advertisement
 |
| Sinergi untuk Maju, Gubernur Mirza dan Kepala BPKAD Lampung Marindom Kurniwan. Foto Dok Pikiran Lampung |
Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Di awal tahun pertama pemerintahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam memimpin Provinsi Lampung, banyak terobosan program yang langsung bisa dirasakan masyakat luas.
Mulai dari pembenahan infrastruktur jalan secera masif hingga penyerahan ijazah siswa yang tertahan di sekolah akibat terbentur biaya.
Terbaru, yang sangat fenonenal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang 'naik kelas' setelah 5 tahun timbul dan tenggelam.
Kerja keras, kerja cerdas Gubernur Mirza dan Kepala BPKAD Lampung Marindo Kurniawan bersama timnya, membuahkan hasil nyata dengan APBD Provinsi Lampung yang 'naik kelas' tertinggi di level Nasional pada bulan Mei 2025 ini.
Ya, realisasi APBD Provinsi Lampung yang menembus rata-rata nasional langsung menuai tanggapan positif serta pujian dari warga Bumi Ruwa Jurai.
Salah satunya datang dari Aliansi Tunas Lampung. Ketua
Harian Aliasi Tunas Lampung, Yusantri menilai saat ini pengelolaan keuangan
Provinsi Lampung dengan komando langsung Gubernur Rahmat Mirzani Djuasal bersama Kepala BPKAD Lampung Dr. H. Marindo Kurniawan berada
di jalur yang benar untuk maju.
“Ya kami kira pengelolaan keungan Lampung dengan komando Gubernur Mirza bersama kepala BPKAD Marindo Kurniawan saat ini sudah di jalur yang tepat. Terutama bila dikaitkan dengan program Pak Gubernur Mirza untuk memajukan serta mensyahterakan rakyat Lampung,”ujar Yusantri, Sabtu (18/5/2025).
Oleh karenanya kata Yusantri, program Gubernur Mirza melalui
BPKAD yang berkaitan dengan keuangan harus terus didukung oleh seluruh elemen
masyarakat Lampung.
Apresiasi juga disampaikan oleh Budi warga Tanjungbintang Lampung Selatan. " Kami sangat apresiasi atas kerja keras Gubernur Mirza bersama Kepala BPKAD Marindo Kurniawan hingga APBD Lampung terealisasi dengan baik,"jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Nanda Bodak warga Tulangbawang yang memberikan pujian setinggi langit untuk Gubernur Mirza dan kepala BPKAD Marindo Kurniawan. "Saya kira sudah cocok duet ini, antara pak Mirza Selaku Gubernur Lampung dan Pak Marindo Kurniawan selaku kepala BPKAD dan calon Sekdaprov,"ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus 24,62%.
Angka ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian
tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.
Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai
provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun
dengan percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret–April 2025, realisasi
pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase dan belanja naik hampir 19
poin.
Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., Akademisi dan
Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung,
menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiscal shock response yang
tepat.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas
fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat,
tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin
(12/05/2025).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan
pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:
Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan
nyata,
Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan,
Memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi
dampak ke masyarakat.
Langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian
bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab
tantangan itu dengan kerja nyata.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi
yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, menilai strategi fiskal
Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.
Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi
tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja
anggaran dan tata kelola fiskal adaptif.(susi)AA
