Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Pemprov Lampung melalui satuan kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai terobosan dan langkah strategis untuk memajukan dunia pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.
Menindaklanjuti instruksi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tentang pelarangan penahanan ijazah sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung melaksanakan rapat bersama dengan seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK swasta yang dilaksanakan di Aula Disdikbud, kamis (08/05/2025).
Kadisdikbud Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP, MH dalam keterangannya menyampaikan bahwa ada dua keputusan penting terkait penyerahan ijazah yang disepakati dalam pertemuan tersebut.
"Terkait dengan penahanan ijazah ada beberapa skema yang telah disepakati. Pertama untuk ijazah yang di bawah tahun 2022 diberikan gratis dan untuk yang tahun 2023 sampai dengan 2025 diberikan dengan kebijakan khusus", ujar Thomas Amirico kepada Pikiran Lampung, Kamis (08/05/2025).
Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini sesuai dengan program 100 hari kerja Gubernur Lampung yang menginginkan permasalahan ijazah siswa dapat segera terselesaikan.
"Nanti akan kita bahas di internal kita seperti apa keputusannya, dan ini wajib kita taati bersama demi kemajuan dan juga menjadi harapan dari Pak Gubernur", pungkasnya.(Madi)
