Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Sekdaprov Lampung, Dr. H. Marindo Kuniawan, S.T, M.M memastikan jika program Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan tetap komitmen untuk pemulihan ekonomi, yang muaranya untuk sejahteraan rakyat di Bumi Ruwa Jurai.
Oleh Karenanya, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Lampung memastikan belanja daerah pada 2026 akan fokus pada pemulihan
ekonomi, penguatan daya saing serta peningkatan kualitas layanan publik secara
merata dan adil.
"Pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi
prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap
memperhatikan kemampuan fiskal daerah, agar pelaksanaan program serta kegiatan
dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata
Sekdaprov Marindo, Kamis
(21/8/2025).
Ia memastikan salah satu program unggulan yang menjadi
komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
adalah efektivitas pelaksanaan anggaran dalam bidang pendidikan.
"Selain alokasi anggaran dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) sebesar Rp476 miliar, pemerintah daerah juga menganggarkan lebih
dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK,
dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026," katanya.
Ia mengatakan langkah itu diambil untuk meringankan beban
orang tua siswa dan meningkatkan kualitas serta akses pendidikan yang merata di
Provinsi Lampung.
Selanjutnya, pada sektor infrastruktur, Pemerintah
Provinsi Lampung akan memanfaatkan anggaran belanja untuk memenuhi target
kemantapan jalan provinsi sebesar 80,88 persen hingga akhir 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah
mengalokasikan dana Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah. Hingga
akhir 2029, total kebutuhan anggaran untuk mencapai target kemantapan jalan
sebesar 87,95 persen diperkirakan mencapai Rp4,72 triliun.
"Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen untuk
terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menjamin pelaksanaan
program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sektor strategis seperti
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi lokal
menjadi prioritas utama," katanya.
Dalam kesempatan ini, Marindo memastikan kebutuhan
anggaran belanja tersebut akan dipenuhi melalui optimalisasi pendapatan daerah
yang di 2026 ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun sesuai Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) APBD.
Target tersebut diupayakan dapat tercapai melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun, yang berasal dari Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sebesar
Rp3,4 triliun, serta pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp111 miliar.
"Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah
dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan
berkelanjutan," katanya. (ant/p1)
