Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indoenesia memberi penghargaan Mandaya Award 2025 kategori Dedikasi dan Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung karena dinilai berkomitmen dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan di daerah.
Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menko Abdul Muhaimin Iskandar dalam sambutannya mengapresiasi seluruh penerima penghargaan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas masyarakat yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemberdayaan nasional.
“Hari ini kami menyaksikan kerja-kerja yang sangat positif dan produktif bagi masyarakat kita. Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap kiprah kontribusi pemberdayaan oleh para tokoh, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya mengaktualisasikan potensi masyarakat secara berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan umum. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan bermartabat.
Muhaimin juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dari bantuan menjadi pemberdayaan. “Mandaya adalah simbol perubahan paradigma, dari yang bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara bermuara pada peningkatan kemandirian masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas pemerintah untuk mendukung tumbuhnya pelaku usaha kecil.
“Tidak boleh ada fasilitas pemerintah yang mangkrak. Gunakanlah ruang dan sarana yang ada untuk mendorong tumbuh kembangnya pemberdayaan, khususnya bagi UMKM kita,” tekannya.
Muhaimin menegaskan bahwa penghargaan Mandaya Award bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak lahirnya babak baru dalam gerakan nasional pemberdayaan masyarakat. “Mandaya bukan hanya penghargaan, tetapi penulis bab baru pemberdayaan di masyarakat dan pemerintahan kita. Ini awal dari tanggung jawab baru untuk membangun gerakan nasional pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Dr. Abdul Haris dalam laporannya memaparkan capaian positif pemberdayaan masyarakat secara nasional. Ia menyebut, hingga Maret 2025 jumlah penduduk miskin menurun sekitar 1,37 juta jiwa, sehingga angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,47 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025. “Peningkatan juga terlihat dari jumlah desa mandiri yang kini mencapai 20.503 desa atau 27,24 persen dari total desa di Indonesia. Nilai tukar petani dan usaha rumah tangga pertanian pun mengalami peningkatan,” jelasnya.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, akademisi, dunia usaha, maupun komunitas lokal yang bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat berdaya. “Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dijalankan oleh pemerintah saja. Ini menuntut keterlibatan semua pihak, sebuah whole community approach yang harus terus kita galakkan,” tegasnya.
Haris juga menjelaskan bahwa Mandaya Award merupakan simbol penghargaan bagi mereka yang berhasil mengubah potensi menjadi kekuatan dan kekuatan menjadi kesejahteraan. Tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh hampir 800 peserta dari berbagai unsur, meliputi 26 provinsi, 28 kota, 60 kabupaten, 44 desa, 11 badan usaha, 52 LSM, 30 perguruan tinggi, dan 463 individu.
Proses seleksi dilakukan melalui self assessment, verifikasi lapangan, dan penilaian dewan juri dari berbagai kementerian, lembaga, akademisi, dan praktisi nasional. Dengan diraihnya Mandaya Award 2025, Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah yang aktif menggerakkan program pemberdayaan berbasis masyarakat.
Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial.(*)
