Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Provinsi Lampung menjadi daerah dengan inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yakni sebesar 0,30 persen.
Dari 38 provinsi, sebanyak 37 tercatat mengalami inflasi, sementara Papua mengalami deflasi sebesar minus 0,92 persen. Di antara provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi daerah dengan inflasi terendah sebesar 0,30 persen.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri yang juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, di Kemendagri Jakarta, Selasa (11/11/2025). Rapat juga dikuti oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan dikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forkopimda Lampung, dan instansi terkait.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan capaian Lampung tidak lepas dari konsistensi Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan. Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala.
Amalia menuturkan inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih terkendali berada dalam rentang target 2,5 ± 1 persen. Beberapa provinsi lain justru mencatat inflasi diatas batas atas target nasional. Sumatera Barat mencatat inflasi 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Selain inflasi, BPS juga memaparkan perkembangan ekonomi nasional. Pada triwulan III 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen (y-o-y). Pertumbuhan tertinggi tercatat di Maluku Utara dengan 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah 7,79 persen dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Dua provinsi masih mengalami kontraksi, yakni Papua Tengah minus 16,11 persen dan Papua Barat minus 0,13 persen.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir kembali mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Ia menegaskan koordinasi pusat dan daerah perlu terus dipererat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten dan efektif di seluruh Indonesia.(*)
