Advertisement
Lampung Timur (Pikiran Lampung) – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar silaturahmi Idulfitri bersama para kepala desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kamis (26/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga memperkenalkan proyek percontohan pembiayaan berkelanjutan serta melakukan soft launching pembangunan pembatas (barrier) untuk mengurangi konflik manusia dengan gajah.
Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah dan unsur Forkopimda setempat.
Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian TNWK, terutama dalam menjaga populasi gajah Sumatra serta mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar.
“Presiden memberikan perhatian besar terhadap Way Kambas. Gajah merupakan salah satu satwa yang sangat beliau perhatikan, dan komitmennya jelas untuk menjaga populasi serta mengakhiri konflik manusia-gajah secara permanen,” ujar Raja Juli.
Krisis Pembiayaan Taman Nasional
Raja Juli mengungkapkan, selama ini pengelolaan taman nasional di Indonesia masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap belum mencukupi kebutuhan konservasi.
Berbagai ancaman seperti perambahan hutan, perburuan liar, kebakaran, hingga konflik manusia dan satwa masih terus terjadi. Untuk itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional.
TN Way Kambas Jadi Proyek Percontohan
TNWK dipilih sebagai proyek percontohan penerapan pembiayaan inovatif, seperti obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon melalui pasar karbon sukarela internasional, serta penguatan pariwisata konservasi (ecotourism).
Kawasan ini diketahui menjadi habitat penting bagi satwa langka seperti gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis. Namun, TNWK juga menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari spesies invasif, kebakaran hutan, hingga fragmentasi habitat.
Melalui skema karbon, perusahaan dapat membeli kredit karbon dari aktivitas konservasi di TNWK. Dana tersebut nantinya digunakan kembali untuk mendukung pelestarian hutan dan ekosistem secara berkelanjutan.
“Target kami tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan konservasi,” jelas Raja Juli.
Dorong Pemberdayaan Masyarakat
Program ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui keterlibatan dalam penanaman pohon, penjagaan hutan, hingga pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan konservasi harus sejalan dengan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Ini menjadi kebanggaan bagi Lampung. Kami berharap masyarakat sekitar Way Kambas menjadi yang pertama merasakan manfaat dari inovasi ini,” ujarnya.
Soft Launching Pembatas Gajah
Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan bersama jajaran juga melakukan soft launching pembangunan pembatas sepanjang 138 kilometer di kawasan TNWK. Infrastruktur ini dirancang untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah liar yang selama ini sering terjadi.
Pembangunan pembatas melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Lampung, TNI-Polri, hingga perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, ITERA, dan Polinela.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan harapan lama masyarakat.
“Selama ini masyarakat tidak hanya minim manfaat dari keberadaan taman nasional, tetapi juga harus menghadapi konflik dengan satwa liar. Kami optimistis ini menjadi awal perubahan besar,” katanya.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap model pembiayaan berkelanjutan di TNWK dapat menjadi contoh bagi pengelolaan taman nasional lainnya di Indonesia, sekaligus menciptakan keseimbangan antara konservasi alam dan kesejahteraan masyarakat.(Supri)
