Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung) – Pemprov Lampung terus berupaya mandiri di tengah efiseinsi dan ketidakpastian global.
Ibarat kata bijak, jajaran Pemprob Lampung bersama Gubernur
Lampung, Rahmat Mirzani Djuasal, Wagub Jihan dan Sekdaprov Marindo Kurniawan,
tetap tersenyum saat badai Efisiensi.
Oleh karenanya, Gubernur
Mirza meminta 15 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Lampung untuk memiliki
kemandirian fiskal dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
"Transformasi arsitektur keuangan daerah bagi seluruh
kepala daerah di Provinsi Lampung itu sangat penting," ujar Gubernur
Lampung Rahmat Mirzani Djausal, kemarin.
Ia mengatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (UU HKPD) harus menjadi momentum untuk melepaskan ketergantungan fiskal
di daerah.
"Kita tidak lagi bisa sekadar bergantung pada dana
transfer pusat. Saat ini kita semua dituntut untuk mulai berdiri melalui
kemandirian fiskal. Oleh karena itu, hal ini harus diwujudkan," katanya.
Ia menjelaskan kemandirian fiskal tersebut dapat
terealisasi oleh 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, melalui dukungan
digitalisasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak maupun
retribusi serta meningkatkan efisiensi pencatatan.
"Optimalisasi pendapatan asli daerah kini harus
bertumpu pada digitalisasi, bukan dengan membebani masyarakat. Contohnya
keberhasilan beberapa daerah yang mampu meningkatkan pendapatan hingga berkali
lipat melalui penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS pada retribusi
pasar," ucap dia.
Selain itu, lanjut dia, perlu ada pergeseran paradigma
belanja daerah dari sekadar menghabiskan anggaran atau belanja lebih banyak
menjadi belanja yang berkualitas, karena setiap rupiah dalam APBD diharapkan
memiliki efek ganda yang nyata bagi ekonomi lokal.
"Efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara
tidak terkendali, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat sosial
dan ekonomi yang besar bagi rakyat," tambahnya.
Kemudian, juga perlu dilakukan inovasi dari sisi ekosistem
investasi, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar sektor riil
tumbuh, yang pada gilirannya akan memperluas basis pajak kita secara
berkelanjutan.
"Lalu mempertajam sasaran belanja agar benar-benar
produktif, dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar selaras
dengan kebijakan nasional, salah satunya dengan melaksanakan program strategis
seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat yang
terintegrasi sampai desa," ujar dia.(ant/p1)
