Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) – Aksi protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan warga, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil itu menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Protes muncul beriringan dengan sejumlah kasus keracunan yang diduga terkait makanan dalam program MBG, serta keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Salah satu aksi terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB) menggelar demonstrasi di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Tlogowungu, Jumat (27/2/2026).
Koordinator aksi, Agus Ribowo Setyo, mengatakan protes dipicu keluhan masyarakat yang menilai menu MBG tidak mencerminkan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp8.000 per porsi.
“Setelah kami cek di pasar, menu yang diberikan harganya sekitar Rp5.000 saja. Jadi terasa janggal,” ujarnya.
Menurut Agus, warga sebelumnya telah mencoba menyampaikan keluhan melalui audiensi dengan pengelola SPPG. Namun, karena tidak menemukan solusi, masyarakat akhirnya memilih melakukan aksi demonstrasi.
Warga menilai kualitas menu dan kandungan gizi makanan yang diberikan kepada anak-anak belum sesuai dengan tujuan program.
Perwakilan orang tua siswa penerima manfaat MBG, Wayan, mengatakan makanan yang diterima anaknya sering kali sederhana dan dinilai tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan.
“Anak saya pernah mendapat menu jamur keriput, empat telur puyuh, dan roti. Kalau dihitung, harganya bahkan tidak sampai Rp5.000,” keluhnya.
Selain kualitas menu, warga juga mempertanyakan peran tenaga ahli gizi yang seharusnya mengawasi komposisi makanan dalam program tersebut.
“Ahli gizinya tidak terlihat. Bahkan kandungan makanan seperti roti yang diberikan pun tidak jelas,” tambahnya.
Protes Meluas di Berbagai Daerah
Aksi protes serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain, seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan menggelar aksi di depan Gedung DPRD setempat. Mereka menilai program MBG perlu dievaluasi karena dianggap menyerap anggaran pendidikan yang merupakan amanat konstitusi.
Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa memprotes pelaksanaan program yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, demonstrasi mahasiswa terkait dugaan manipulasi anggaran dalam program MBG bahkan sempat berujung ricuh setelah terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Sejumlah Kasus Keracunan
Di tengah gelombang protes tersebut, beberapa daerah juga melaporkan kasus keracunan yang diduga terkait makanan dalam program MBG.
Di Cimahi, Jawa Barat, sebanyak 43 siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG berupa onigiri, telur rebus, biskuit, kurma, dan susu pada akhir Februari 2026. Para siswa mengalami muntah berulang dan harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit.
Kasus lain terjadi di Aceh Selatan, di mana 18 siswa dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi menu mi, bakso, dan es kacang. Dinas Kesehatan setempat bahkan menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Selain itu, sekitar 130 siswa di Kabupaten Bireuen, Aceh, juga diduga mengalami keracunan dengan gejala muntah dan pusing setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Sebelumnya, hampir 300 siswa di dua sekolah di Sidikalang, Sumatra Utara, juga mengalami keracunan yang setelah diperiksa ditemukan indikasi kontaminasi bakteri pada makanan yang disajikan.
Pemerintah Lakukan Pengawasan
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG di lapangan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara operasional 47 SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas hingga Februari 2026.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik.
BGN juga menjelaskan bahwa anggaran MBG tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan. Dari total anggaran sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, sebagian digunakan untuk biaya operasional dapur, insentif relawan, serta kebutuhan fasilitas produksi.
Dinilai Sebagai Respons Publik
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, menilai munculnya aksi protes menunjukkan bahwa polemik MBG telah menjadi pengalaman sosial yang nyata bagi masyarakat.
“Ketika warga turun ke jalan, itu berarti dampak kebijakan tidak lagi abstrak, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Mirah, protes yang muncul dari orang tua siswa seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian publik terhadap kualitas kebijakan, bukan sebagai sikap oposisi terhadap pemerintah.
Sementara itu, dosen Fisip Universitas Airlangga, Febby Risty Widjayanto, menilai kuatnya pemerintah mempertahankan program MBG juga berkaitan dengan faktor janji politik yang kini sedang diuji oleh publik.
“Ketika implementasi kebijakan memunculkan kritik, pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil karena kebijakan publik pada dasarnya bersifat dua arah,” katanya.
Ia menambahkan kritik yang muncul dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak tersebut dapat berjalan lebih efektif.
Jika tidak ada perbaikan, sejumlah kelompok masyarakat bahkan menyatakan siap kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut pembenahan program MBG.(*)
