Advertisement
Pesawaran (Pikiran Lampung) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 yang digelar di GSG Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran.
Menurut Mirza, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung kondisi geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam. Struktur ekonomi daerah ini juga ditopang sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata.
“Pesawaran memiliki potensi yang sangat besar. Namun potensi tersebut hanya bisa berkembang jika didukung oleh SDM yang kreatif, terampil, sehat, dan produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah,” ujar Mirza.
Selain penguatan SDM, Mirza juga menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Upaya tersebut juga perlu diiringi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Di sektor pariwisata, Pesawaran dinilai memiliki potensi besar mulai dari kawasan Tahura, wisata pantai di sepanjang Teluk Lampung, hingga wisata budaya seperti Museum Transmigrasi. Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara terintegrasi melalui konsep ekowisata dan desa wisata.
“Pengembangan kawasan wisata pantai dan pulau harus disertai pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha pesisir agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mirza juga menekankan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan, jaringan irigasi, dan konektivitas menuju kawasan wisata seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pulau Legundi.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga memperkenalkan program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat perekonomian hingga tingkat desa. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi melalui berbagai intervensi pembangunan.
Program tersebut juga memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan.
Pemprov Lampung juga akan memfasilitasi kerja sama antara dapur MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga desa dapat memasok bahan baku pangan secara langsung.
Dalam Program Desaku Maju, pada 2026 Pemprov Lampung mengalokasikan sejumlah anggaran, antara lain penyediaan pupuk hayati cair sebesar Rp11,6 miliar pada 1.500 lokus, penyediaan mesin dryer sebanyak 82 unit senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 penduduk desa usia produktif senilai Rp6 miliar.
Selain itu, dukungan penguatan koperasi dan BUMDes terus didorong agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pemprov juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 2.446 desa masing-masing sebesar Rp10 juta. Untuk Kabupaten Pesawaran sendiri dialokasikan bagi 148 desa dengan total anggaran Rp1,48 miliar.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung pada 2026 juga mengalokasikan sejumlah pembangunan di wilayah Pesawaran, di antaranya penggantian Jembatan Way Baru sebesar Rp3,85 miliar, rekonstruksi ruas Jalan Provinsi Branti–Gedong Tataan Rp5,04 miliar, rehabilitasi ruas Kedondong–Pardasuka Rp4,2 miliar, serta pelebaran jalan ruas Lempasing–Padang Cermin senilai Rp44 miliar.
Mirza menegaskan pembangunan daerah juga harus sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Artinya Lampung harus tumbuh 8 persen, dan kabupaten seperti Pesawaran juga harus mampu mencapai pertumbuhan tersebut secara konsisten,” ujarnya.
Ia menambahkan, target pertumbuhan tersebut hanya dapat tercapai apabila pembangunan desa berjalan optimal serta kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.
Mengakhiri sambutannya, Mirza menegaskan bahwa perencanaan pembangunan 2027 membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi yang kuat harus dibangun di atas integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perencanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.(alung)
