Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, diamankan pada Jumat (10/4/2026) malam.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi awak media.
“Benar (OTT Bupati Tulungagung),” ujarnya singkat.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan tim penyidik.
“Selain mengamankan para pihak, dalam kegiatan ini tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai,” katanya, Sabtu (11/4/2026).
Budi menjelaskan, total terdapat 18 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 13 orang telah dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut secara bertahap.
“Tiga belas orang di antaranya dibawa ke Jakarta hari ini secara bertahap. Tahap pertama, Bupati sudah tiba pagi ini. Kemudian siang ini tahap kedua tim membawa sebelas orang, dan tahap ketiga membawa satu orang,” jelasnya.
Dari 13 orang yang dibawa ke Jakarta, terdiri dari 12 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta satu orang dari pihak lain.
“Selanjutnya para pihak tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih,” tambahnya.
Diketahui, Gatut Sunu Wibowo merupakan Bupati Tulungagung periode 2025–2030 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Ahmad Baharudin. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan tersebut meraih 50,72 persen suara.
Sebelum menjabat sebagai bupati, Gatut pernah menjadi Wakil Bupati Tulungagung periode 2019–2023. Ia juga sempat dikenal sebagai kader PDIP sebelum kemudian bergabung dengan Partai Gerindra menjelang Pilkada 2024, serta memiliki latar belakang sebagai pengusaha toko bangunan.
Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK pada awal tahun 2026, khususnya di wilayah Jawa Timur, termasuk sebelumnya Bupati Ponorogo dan Wali Kota Madiun.(*)
