Advertisement
| Foto Ilustrasi Medai AI. Shine Anju/ Pikiran Lampung |
Bandar Lampung (Pikiran Lampung)- Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kepala Satpol PP, M. Zulkarnain, untuk segera mundur dari jabatannya.
Unjuk rasa secara damai dan tertib ini berlangsung di halaman Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/4/2026).
Aksi yang dinilai sebagai bentuk “kehilangan jiwa korsa”
terhadap pimpinan ini menjadi sorotan para pegawai di lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung.
Ratusan personel berseragam lengkap tersebut bergerak menuju kantor Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan. Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, mereka menyampaikan surat pernyataan resmi yang berisi aspirasi agar M. Zulkarnain diberhentikan atau diganti.
Beberapa poin yang menjadi latar belakang mosi tidak
percaya ini meliputi ketidakpuasan terhadap pola kepemimpinan selama menjabat.
Kurangnya pelibatan pejabat internal dalam penyusunan anggaran alias kocok
bekem anggaran, dan masalah internal yang dinilai menghambat kinerja satuan.
Munculnya aksi demo ini memicu spekulasi di kalangan internal Pemprov. Sejumlah pihak mensinyalir adanya skenario terstruktur untuk memuluskan pergantian jabatan Zulkarnain yang telah menjabat selama kurang lebih empat tahun.
“Pola mendemo atasan seperti ini sering kali menjadi
‘alasan pemakluman’ bagi pimpinan untuk melakukan mutasi. Alasannya jelas,
bawahan sudah tidak lagi mendukung pimpinan,” ujar salah satu pegawai Pemprov
yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan informasi yang beredar, telah muncul skema
pertukaran jabatan atau rolling pejabat. Nama Kepala Dinas Sosial, Aswarodi,
disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan mengisi posisi Kepala Satpol PP.
Sebaliknya, M. Zulkarnain diprediksi akan digeser untuk mengisi posisi di Dinas
Sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi
dari otoritas terkait mengenai mekanisme mutasi tersebut. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, belum memberikan jawaban saat
dimintai konfirmasi mengenai tindak lanjut aspirasi ratusan anggota Satpol PP
tersebut.
Kini, keputusan berada di tangan pimpinan daerah untuk
menilai apakah aksi ini murni mosi tidak percaya dari akar rumput atau
merupakan bagian dari dinamika politik birokrasi di lingkungan Pemprov Lampung.
(Red)