Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional. Pada perdagangan Jumat (15/5/2026), rupiah dibuka di level Rp17.614 per dolar AS, yang disebut menjadi posisi terlemah sepanjang sejarah.
Di tengah tekanan terhadap rupiah, pasar saham domestik juga mengalami koreksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah seiring meningkatnya ketidakpastian global dan derasnya arus modal asing keluar dari pasar Indonesia.
Meski gejolak terlihat di sektor keuangan, dampaknya mulai dikhawatirkan akan menjalar langsung ke kehidupan masyarakat. Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga makin sulitnya lapangan pekerjaan disebut berpotensi dirasakan dalam waktu dekat.
Peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai kondisi tersebut ibarat situasi yang tampak tenang di permukaan namun menyimpan tekanan besar di bawahnya.
“Ini seolah tenang di atas permukaan, tetapi tinggal menunggu waktu sampai efek pelemahan rupiah itu sampai di meja makan,” kata Bhima.
Menurut Bhima, tekanan terhadap rupiah dan pasar saham bukan semata dipengaruhi faktor global, melainkan juga akibat menurunnya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan APBN.
“Sebenarnya yang terjadi adalah ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal,” ujarnya.
Ia menilai investor belum melihat adanya langkah signifikan dalam pengelolaan anggaran maupun realokasi belanja negara untuk perlindungan sosial. Bhima juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,6 persen yang dinilai tidak sejalan dengan sejumlah indikator ekonomi di lapangan.
Dampak pelemahan rupiah, kata dia, lambat laun akan terasa pada kenaikan harga barang konsumsi masyarakat.
“Tinggal menunggu waktu sampai pelemahan rupiah tercermin pada harga-harga barang yang dikonsumsi masyarakat,” katanya.
Kenaikan biaya hidup diperkirakan terjadi di berbagai sektor, mulai dari pangan, pakaian, hingga pendidikan. Momentum tahun ajaran baru juga dinilai berpotensi menambah tekanan pengeluaran rumah tangga.
“Ini musim anak-anak mulai masuk sekolah. Semua akan ada pengaruhnya,” ujar Bhima.
Selain itu, tekanan ekonomi disebut akan memperburuk kondisi ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah rapuh. Dalam beberapa bulan terakhir, keluhan masyarakat terkait sulitnya mencari pekerjaan semakin banyak bermunculan di media sosial maupun platform pencarian kerja.
Bhima memperkirakan perusahaan akan mulai menahan perekrutan tenaga kerja baru, memperluas praktik kerja informal, hingga meningkatkan beban kerja pekerja yang masih bertahan.
“Kalau ada pekerjaan, kemungkinan upahnya di bawah standar atau pekerja harus menggantikan dua sampai tiga orang yang di-PHK. Tuntutan kerja makin banyak, tapi gajinya tidak naik,” ujarnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 15.425 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga April 2026. Jawa Barat menjadi wilayah dengan angka PHK tertinggi, disusul Kalimantan Selatan dan Banten.
Bhima juga menilai pemerintah saat ini lebih fokus menjaga ketenangan publik dibanding menyelesaikan akar persoalan ekonomi yang terjadi.
“Publik seolah tenang, tetapi riak-riak di bawah sudah mulai terasa,” katanya.
Ia mencontohkan mulai terganggunya aktivitas nelayan akibat persoalan distribusi BBM hingga hambatan distribusi bahan bakar untuk sektor logistik di luar Pulau Jawa.
Menurut Bhima, tekanan terhadap kelas menengah sebenarnya telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Ia menyebut sekitar 10 juta masyarakat kelas menengah turun menjadi kelompok rentan miskin dalam 10 tahun terakhir.
Dalam situasi ekonomi saat ini, Bhima memperkirakan sekitar dua juta orang lagi berpotensi turun kelas dalam satu tahun ke depan.
“Ini situasi yang sangat berbahaya,” pungkasnya.(*)
