Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung)- – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Program nasional yang
digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia itu dinilai
masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya benar-benar
optimal.
Sejumlah persoalan disebut muncul di lapangan, mulai dari
laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah, kualitas menu yang dinilai
belum merata, hingga distribusi makanan yang masih menuai keluhan terkait porsi
penerima manfaat.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia Lampung, Donny Irawan,
mengatakan MBG merupakan program strategis yang memiliki tujuan besar dalam
menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Namun, menurutnya,
program tersebut harus diiringi pengawasan yang ketat agar tetap berjalan
sesuai tujuan.
“Program ini memiliki tujuan mulia dan sangat baik untuk
meningkatkan kualitas generasi bangsa. Namun program sebesar ini perlu kontrol
yang baik agar sesuai harapan dan cita-cita Presiden,” kata Donny Irawan dalam
keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai evaluasi pelaksanaan MBG tidak cukup hanya
dilakukan pemerintah, tetapi perlu melibatkan berbagai unsur mulai dari
sekolah, orang tua, tenaga ahli gizi hingga masyarakat luas.
Menurut Donny, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu
menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya terkait
kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.
Ia menekankan pentingnya menu bergizi seimbang yang mencakup
karbohidrat, protein, sayur, buah hingga susu. Variasi menu juga dinilai
diperlukan agar anak-anak tidak merasa bosan sekaligus memastikan kebutuhan
nutrisi tetap terpenuhi.
Selain itu, aspirasi masyarakat yang diterima juga menyoroti
pentingnya sumber protein seperti telur untuk dimasukkan dalam menu harian MBG
guna mendukung pertumbuhan anak.
Tak hanya kualitas gizi, persoalan keamanan pangan juga
dinilai harus menjadi perhatian utama. Masyarakat menginginkan standar ketat
mulai dari penggunaan bahan baku berkualitas, proses memasak yang higienis,
hingga sistem pengemasan yang aman sebelum makanan didistribusikan.
Pemerataan program juga disebut menjadi perhatian publik.
Masyarakat berharap seluruh anak yang berhak menerima manfaat dapat terjangkau,
termasuk di wilayah terpencil serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
(3T).
Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi berkala dinilai perlu
diperkuat dengan melibatkan pihak independen, guru, orang tua, dan ahli gizi
agar program dapat terus diperbaiki.
Aspek transparansi anggaran turut menjadi sorotan, mulai
dari proses pengadaan bahan hingga pelaksanaan di lapangan. Pelibatan UMKM dan
petani lokal juga dianggap penting agar program MBG tidak hanya berdampak pada
peningkatan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Masyarakat juga berharap tersedia layanan pengaduan yang
mudah diakses dan responsif apabila ditemukan persoalan selama program
berjalan.
Selain itu, edukasi gizi kepada anak dan orang tua dinilai
perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pola hidup sehat dapat diterapkan
secara konsisten.
Donny menegaskan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada peserta didik, tetapi juga kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh.
(Shine Anju Batubara)
