Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Kehadiran Ketua DPRD Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sebagai pimpinan legislatif daerah, Ahmad Giri Akbar menegaskan kesiapan penuh Provinsi Lampung untuk menyukseskan program MBG. Menurutnya, Lampung memiliki potensi dan fondasi yang kuat untuk menjadi salah satu daerah penopang keberlanjutan program tersebut, baik dari sisi ketersediaan pangan maupun dukungan infrastruktur.
Ia menilai fasilitas pendukung dan jalur distribusi yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan untuk memastikan program berjalan efektif hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menyelaraskan pelaksanaan program dengan target yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengukuhan pengurus APPDMBGI dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP APPDMBGI Abdul Rivai Ras dan dihadiri sejumlah kepala daerah, pemangku kepentingan, serta para pengelola dapur MBG dari berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa.
"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan penghargaan sekaligus amanah yang saya yakin akan dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Gubernur Mirza.
Menurut Gubernur, kualitas generasi muda menjadi faktor penentu kemajuan bangsa. Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak harus menjadi perhatian bersama sebagai bagian dari investasi pembangunan jangka panjang.
"Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Inilah salah satu cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan sejak lama," katanya.
Gubernur Mirza menjelaskan, program MBG juga dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat desa. Keberadaan dapur MBG di berbagai daerah diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai sektor usaha lainnya dalam rantai pasok pangan.
Ia menilai Lampung merupakan salah satu daerah yang membutuhkan keberlanjutan program MBG mengingat masih terdapat sejumlah indikator pembangunan yang perlu ditingkatkan, seperti konsumsi protein masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan.
Menurutnya, Lampung merupakan salah satu sentra produksi protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung. Namun demikian, tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain.
"Konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada di lima terbawah secara nasional. Padahal kita merupakan daerah penghasil protein. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas SDM dan produktivitas masyarakat," ujarnya.
Gubernur Mirza juga meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan pemasok menjalankan program dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
"Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan semata-mata berorientasi pada keuntungan," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, serta transparansi pelaksanaan program. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan terus mendorong kerja sama antara dapur MBG dengan BUMDes, petani, peternak, dan UMKM agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APPDMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional untuk mendukung standarisasi pelaksanaan MBG sekaligus mengawal implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.
Menurutnya, hingga saat ini kepengurusan APPDMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"APPDMBGI bukan organisasi yang berorientasi pada jual beli atau kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Abdul Rivai.
Ia menambahkan, APPDMBGI telah membangun MBG Command and Control Center yang berfungsi memantau pelaksanaan program secara real time, mulai dari aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, hingga rantai pasok bahan baku. Organisasi tersebut juga telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan kebutuhan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
Melalui pengukuhan kepengurusan APPDMBGI di Lampung, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin optimal, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi muda dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.(kesya)
