Advertisement
BANDARLAMPUNG (Pikiran Lampung)— Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC) guna mendukung target eliminasi TBC nasional tahun 2030.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (18/6/2026).
Rapat yang diikuti jajaran TP2TB Kabupaten Lampung Timur tersebut dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat upaya eliminasi TBC di Kabupaten Lampung Timur.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga kader kesehatan di tingkat desa.
"Upaya penanggulangan TBC merupakan bagian dari fokus Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama lintas sektor," ujar Jihan.
Dalam rapat tersebut, Jihan menyoroti sejumlah indikator program TBC di Kabupaten Lampung Timur yang masih memerlukan percepatan. Dari estimasi 3.226 kasus TBC pada tahun 2026, capaian notifikasi kasus baru hingga saat ini baru mencapai 418 kasus atau sekitar 13 persen, masih di bawah target semester pertama sebesar 41,25 persen.
Selain itu, capaian investigasi kontak dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) juga masih rendah. Dari target 3.058 kontak serumah yang harus mendapatkan TPT, baru 26 orang atau sekitar satu persen yang telah menerima terapi.
Wakil Gubernur juga menyoroti belum optimalnya integrasi data antara program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Di samping itu, Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Lampung Timur masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan.
"Kepala Dinas Kesehatan harus segera mengidentifikasi kendala di lapangan, terutama terkait integrasi data. Jangan sampai ada bottleneck yang menghambat penemuan kasus dan penanganan pasien," tegasnya.
Jihan juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan inovasi skrining mandiri melalui website Peduli TBC Lampung bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Platform tersebut dilengkapi panel admin dan notifikasi WhatsApp otomatis yang diharapkan mampu mempercepat deteksi dini dan penemuan kasus TBC.
Menurutnya, TBC tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Masa pengobatan yang berlangsung minimal enam bulan dapat menurunkan produktivitas masyarakat usia kerja dan berdampak terhadap perekonomian keluarga.
Sebagai langkah percepatan, Wakil Gubernur menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan melibatkan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan swasta guna memperbarui data serta menyelesaikan berbagai kendala secara cepat. Selain itu, desa dan kelurahan didorong untuk mengaktifkan Desa Siaga TBC sebagai ujung tombak edukasi, skrining aktif, investigasi kontak, serta pendampingan pengobatan pasien.
"Penemuan kasus harus menjadi prioritas bersama hingga tingkat desa dan kelurahan. Kita harus bergerak cepat agar target eliminasi TBC tahun 2030 dapat tercapai," kata Jihan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyatakan komitmennya untuk memperkuat percepatan penanggulangan TBC di daerahnya. Ia m…
