Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung)- --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Jumat (24/07/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan BPS dalam mewujudkan pembangunan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pengantarnya, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa BPS dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengawal pembangunan daerah.
"BPS menghasilkan data dan angka, kemudian Diskominfotik membangun narasi dan makna. Kolaborasi antara data dan narasi inilah yang mengawal perjalanan pembangunan di Lampung," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Lampung juga memperkenalkan Dashboard SIGER Lampung (Sinergi Gerak Bersama Lampung), sebuah platform digital yang memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyajikan informasi sosial ekonomi hingga tingkat desa.
Melalui SIGER Lampung, pemerintah dapat memetakan kondisi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, memverifikasi data penerima bantuan sosial, hingga memantau berbagai program pemberdayaan secara terintegrasi. Platform ini diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, serta dapat juga digunakan oleh Bappenas dalam mendukung penyusunan kebijakan. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah daerah seperti Provinsi Sulawesi Utara dan Aceh berencana mereplikasi inovasi tersebut.
Selain itu, BPS bersama Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan SIGER Desa, sebuah dashboard pendukung pengambilan keputusan yang akan membantu pemerintah menentukan desa atau kecamatan yang perlu menjadi prioritas intervensi pembangunan.
Menurut Ahmadriswan, pengembangan SIGER Desa merupakan implementasi dari semangat pembangunan inklusif yang diusung Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
"Kami ingin mengakomodasi semangat Provinsi Lampung melalui Bapak Gubernur, yaitu inklusivitas. Artinya, pembangunan desa beserta seluruh prasarananya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kuncinya ada pada masyarakat. Kehadiran pemerintah harus mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan apakah masyarakat desa benar-benar bahagia dengan hadirnya berbagai kebijakan pembangunan," kata Ahmadriswan.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, konsep tersebut akan diperkuat melalui pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa yang memanfaatkan data Podes dan Prodeskel serta diintegrasikan dengan SIGER Desa dan aplikasi Lampung-In.
Dengan pendekatan digital yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengukur efektivitas kebijakan sekaligus menentukan prioritas pembangunan secara lebih akurat.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data yang disajikan BPS telah menjadi kompas dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga seluruh program yang dijalankan memiliki dasar yang kuat dan terukur.
"Selama satu setengah tahun saya menjabat, BPS benar-benar menjadi mitra strategis dan menjadi kompas bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Program-program yang kami susun selalu berlandaskan data sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Gubernur.
Gubernur juga menyambut baik gagasan pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan hingga tingkat desa. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan masyarakat yang merasakan langsung manfaat pembangunan.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong hilirisasi komoditas pangan sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya data statistik sebagai fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan nasional.
Ia menyatakan bahwa saat ini merupakan era ketika seluruh kebijakan harus disusun berdasarkan ukuran yang jelas, terukur, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, BPS memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menetapkan standar pengukuran pembangunan.
"Semua harus diukur dan terukur. BPS harus menjadi institusi yang menetapkan ukuran, melakukan pengukuran, dan menghasilkan data yang dipercaya, bukan hanya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional," katanya.
Rachmat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang secara konsisten menggunakan data BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga berbagai indikator pembangunan lainnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya disusun dengan baik, tetapi juga harus dilaksanakan secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga mengusulkan agar BPS Provinsi Lampung menjadi pelopor penyusunan Indeks Kebahagiaan Desa (Village Happiness Index) sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa secara lebih menyeluruh.
Ia menilai indeks tersebut akan menjadi inovasi penting karena mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat secara lahir maupun batin.
Menutup arahannya, Rachmat Pambudy mengajak seluruh jajaran BPS untuk terus menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik, sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu agenda strategis nasional dalam menyediakan data berkualitas bagi pembangunan Indonesia.(alung).
