Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan Waterfront City Bandar Lampung sebagai bagian dari strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung di Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Lampung memiliki modal besar untuk berkembang melalui potensi wilayah pesisir. Dengan garis pantai strategis yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I serta keindahan Teluk Lampung, provinsi ini memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung memiliki potensi, tetapi sejauh mana potensi tersebut dapat kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat melaju di atas 8 persen guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas. Salah satu sektor yang dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan baru adalah pariwisata.
Data tahun 2025 menunjukkan kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung meningkat signifikan, dari 17 juta kunjungan pada 2024 menjadi 27 juta kunjungan pada 2025. Sektor ini juga memberikan kontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Meski demikian, menurut Gubernur, tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya masa tinggal wisatawan (length of stay). Karena itu, strategi pengembangan pariwisata ke depan diarahkan agar wisatawan tidak hanya datang, tetapi juga tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di Lampung.
“Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan yang datang dapat tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak. Dengan begitu, ekonomi daerah akan tumbuh,” tegasnya.
Terkait pengembangan kawasan pesisir Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu, namun belum terealisasi secara optimal akibat berbagai tantangan, mulai dari ego sektoral hingga kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, penataan kawasan pesisir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kota semata, melainkan membutuhkan kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Pemerintah provinsi harus sepakat dengan master plan ini, swasta juga harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Untuk mewujudkan kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berkelanjutan, Gubernur menyampaikan sejumlah arahan strategis, yakni perencanaan kawasan yang terintegrasi, menjaga keseimbangan antara ekologi dan kesejahteraan masyarakat, menetapkan target awal yang realistis (quick wins), serta memastikan kesiapan proyek investasi mulai dari aspek tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah berbagai gagasan pembangunan menjadi proyek yang siap ditawarkan kepada investor (project ready to offer).
Gubernur juga berharap Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung terus memberikan kontribusi kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang pesisir yang aplikatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Menata pesisir hari ini berarti membuka masa depan ekonomi Lampung,” pungkasnya.(fatur)
