Advertisement
WAY KANAN (Pikiran Lampung)---Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Buway Pemuka Pengiran Ilir, Pemkab Way Kanan, Selasa (18/08/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pendataan di Kabupaten Way Kanan, khususnya terhadap perkembangan capaian pendataan, progres geotagging, kondisi dan kendala yang ditemukan di lapangan, serta penyusunan langkah percepatan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Machiavelli menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, rakor penting dilakukan untuk melihat perkembangan pendataan secara menyeluruh sekaligus memastikan berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Berdasarkan laporan progres BPS Kabupaten Way Kanan per 18 Agustus 2026 pukul 06.00 WIB, jumlah responden yang telah terdata mencapai 121.335 dari target 187.422 atau 64,74 persen. Sementara hasil verifikasi lapangan telah mencapai 202.368 atau 107,97 persen dari target.
Pada aspek geotagging, progres yang telah diselesaikan mencapai 140.582 atau 60,40 persen. Adapun jumlah usaha yang telah terdaftar mencapai 113.030 unit, dengan alokasi beban kerja pendataan sebanyak 232.813.
Berdasarkan kategori usaha, pendataan Usaha Besar (UB) telah mencapai 44 unit atau 125,71 persen, sehingga telah melampaui target. Sementara pendataan Usaha dalam Keluarga mencapai 105.499 unit atau 81,96 persen dan menunjukkan perkembangan yang baik.
Di sisi lain, percepatan masih diperlukan pada kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang baru mencapai 7.472 unit atau 8,15 persen, serta Usaha Menengah (UM) sebanyak 15 unit atau 11,63 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi untuk memastikan seluruh sasaran pendataan dapat terjangkau.
Rapat juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih ditemui di lapangan, di antaranya masih adanya usaha yang belum terdata, capaian sejumlah petugas yang masih rendah, penolakan dari sebagian aparat dan masyarakat, serta beberapa kategori pendataan yang belum mencapai 100 persen. Selain itu, masih ditemukan badan usaha milik desa yang belum terdata.
Untuk mempercepat penyelesaian pendataan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama BPS mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Salah satu langkah yang diarahkan adalah melakukan penyisiran khusus terhadap kategori Usaha Menengah melalui koordinasi dengan OPD terkait.
Dukungan data sektoral juga diperlukan dari sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas PMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, termasuk perangkat daerah lainnya yang memiliki data terkait kegiatan usaha.
Selain penguatan data, pendekatan kepada responden akan dilakukan secara resmi dengan dukungan surat pengantar BPS dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Edukasi kepada masyarakat juga diperkuat melalui keterlibatan aparat kampung guna memberikan pemahaman sekaligus mengatasi potensi penolakan terhadap kegiatan pendataan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting dalam menyediakan gambaran mengenai aktivitas dan kondisi kegiatan usaha di Kabupaten Way Kanan. Data yang dihimpun diharapkan dapat menjadi salah satu basis informasi bagi pemerintah dalam menyusun, mengarahkan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah.
Data ekonomi yang lengkap dan berkualitas juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan berbagai kegiatan usaha di daerah. Dengan demikian, hasil pendataan dapat mendukung proses perencanaan pembangunan agar semakin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Sekda Machiavelli mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi usaha kepada petugas pendataan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan data ekonomi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin bukan hanya mencapai target pendataan, tetapi menghasilkan data ekonomi Kabupaten Way Kanan yang berkualitas dan benar-benar dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Sekda.
Melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, BPS, perangkat daerah, aparat kampung, pelaku usaha dan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat berjalan efektif dan menghasilkan data berkualitas sebagai salah satu fondasi dalam mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Way Kanan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Rakor tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, serta Bagian Perekonomian Setdakab. Perangkat daerah yang terlibat antara lain unsur PUPR, PMPTSP, Perindag, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dukcapil, PMK, Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Perikanan, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kesehatan.(kmf/maria).
