Advertisement
KOTABUMI (Pikiran Lampung) – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menerima kunjungan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom., di Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., Kepala Pemeriksa Laporan Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung Adi Wijaya, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati Hamartoni menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Utara telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak 2023. Kehadiran MPP merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, saat ini Kabupaten Lampung Utara memiliki 56 perangkat daerah yang mengemban tugas untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, serta memiliki kepastian.
"Kami terus berkomitmen melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah maupun unit-unit pelayanan yang ada di Kabupaten Lampung Utara," ujar Hamartoni.
Komitmen tersebut, lanjutnya, juga tercermin dari hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diraih Kabupaten Lampung Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, Kabupaten Lampung Utara memperoleh nilai 78,85 dengan kategori kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pelayanan publik di daerah sekaligus menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Ombudsman RI semakin kuat, khususnya dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.(Bams)
