Advertisement
Lampung Barat (Pikiran Lampung) - Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) memadati halaman Kantor Bupati Kabupaten Lambar. Mereka menggelar aksi demonstrasi menolak pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Rabu (22/1/2025). Mereka mendesak pemerintah memberikan solusi konkret atas nasib mereka yang telah lama mengabdi.
Koordinator aksi, Wardana, menyatakan aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, tetapi seruan keadilan. “Kami menolak PPPK paruh waktu. Kami ingin diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi tanpa mengeluh meski sering diperlakukan tidak adil,” ujarnya lantang.
Wardana juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi PPPK dan meminta pemerintah mengusut dugaan kecurangan dalam data tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menanggapi aksi ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lambar, Wasisno Sembiring, menemui para demonstran. Ia menjelaskan, pengangkatan PPPK penuh waktu masih terkendala kondisi keuangan daerah yang sebagian besar bergantung pada dana pusat.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya 0,57 persen dari total anggaran Rp1 triliun. Karena itu, skema paruh waktu menjadi solusi sementara,” ujar Wasisno.
Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu jika keuangan daerah membaik. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Wasisno juga menegaskan bahwa proses seleksi PPPK dilakukan secara transparan oleh BKPSDM. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi kecurangan.
Penempatan PPPK yang lolos seleksi, lanjut Wasisno, akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, terutama di sektor-sektor strategis seperti kesehatan. Ia mengingatkan bahwa data tenaga honorer sepenuhnya dikelola oleh BKN, bukan pemerintah daerah.
“Kami terus berupaya menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat dan DPR agar permasalahan ini segera teratasi,” tutupnya.(*)