Advertisement
Way Kanan (Pikiran Lampung)---Walau Kondisi fiskal Kabupaten Way Kanan saat ini dalam tekanan, namun PAD daerah tersebut ditargetkan naik 7 persen pada tahun 2026 ini.
Dalam uraiannya, Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked saat ini focus
untuk membangun infrasstruktur dan kesejahteraan warga.
.
Menyelaraskan hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Way Kanan yang baru, Meli Ardian, memasang target optimistis, peningkatan PAD dari sektor pajak sebesar 7 persen pada 2025–2026.
Meli menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah memang terdiri dari berbagai komponen dan tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan Bapenda.
“Pendapatan daerah itu bermacam-macam, ada pajak,
retribusi, ada kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Untuk di Bapenda,
wewenang penuh kami fokus di pajak. Kalau retribusi dan lainnya, kami hanya
sebagai koordinator,” jelas Meli saat dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.
Data Bapenda menunjukkan, sektor pajak justru mengalami
kenaikan 7 persen. Tahun lalu realisasi pajak berada di angka Rp43,3 miliar dan
tahun ini meningkat menjadi Rp46,1 miliar. Capaian ini menjadi satu-satunya
titik terang di tengah tren penurunan pendapatan secara umum.
Namun di sisi lain, retribusi daerah justru turun dari
Rp49 miliar menjadi Rp44 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada retribusi
pelayanan kesehatan BLUD.
“Untuk penurunan retribusi itu bukan karena kesalahan
Bapenda. Pengelolaannya ada di Dinas Kesehatan BLUD, karena mereka yang
mengatur langsung,” ungkap Meli kepada.
Situasi ini menempatkan pajak sebagai tulang punggung
utama PAD. Bapenda pun dituntut bergerak lebih agresif, tetapi tetap
berhati-hati agar tidak membebani masyarakat. “Kita dituntut harus kreatif dan
mandiri. Tidak boleh membebani masyarakat, tidak menyalahi aturan, tapi PAD
dari pajak harus tetap meningkat,” tegasnya.
Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah memastikan
kendaraan operasional, termasuk kendaraan dinas sewa dan kendaraan perusahaan,
menggunakan nomor polisi serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Way
Kanan.
Selama ini, sejumlah kendaraan perusahaan dan kendaraan sewa tercatat di luar daerah, sehingga pajaknya tidak masuk ke kas Way Kanan. Kini, Bapenda mulai menekankan perpindahan administrasi kendaraan tersebut.
“Sekarang sudah kita tekankan kendaraan dinas yang kita sewa itu BBNKB-nya berpindah ke Way Kanan. Makanya sekarang nopolnya Way Kanan semua kan?,” katanya.
Bapenda juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan,
Samsat, serta OPD lain agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Way Kanan
mendaftarkan kendaraannya di daerah. Meski sebelumnya sudah disurati oleh
Sekda, kebijakan tersebut diakui belum berjalan efektif.
“Kemarin semua perusahaan sudah disurati oleh Sekda, tapi memang belum efektif. Kedepan akan kita tekankan dan kita sampaikan ke mereka. Kami juga mohon bantuan rekan-rekan media untuk ikut mensosialisasikan ini,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai konsekuensi jika target tak
tercapai, Meli menjawab lugas.
“Ketika saya ditugaskan di sini, maka saya harus optimal.
Saya sangat optimis, bahkan insyaallah bisa melebihi target.”
Di tengah turunnya pendapatan hingga ratusan miliar
rupiah, optimisme tersebut tentu akan diuji. Publik kini menanti, apakah
strategi yang disiapkan mampu benar-benar mendongkrak kemandirian fiskal Way
Kanan, atau justru kembali terbentur pada realitas keterbatasan daerah. Hanya
waktu yang akan menjawab ujar Meli.(Maria).
