Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat Pemerintah Provinsi Lampung melalui langkah strategis berbasis kolaborasi dan transformasi digital. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengelola pendapatan daerah kabupaten/kota.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, memimpin langsung rapat koordinasi tersebut yang berlangsung di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).
Forum ini menjadi ruang penting bagi jajaran Bapenda se-Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan sekaligus merumuskan strategi inovatif dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
Dalam arahannya, Saipul menegaskan bahwa modernisasi sistem layanan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Ia menekankan pentingnya percepatan transformasi digital guna mengatasi hambatan administratif yang selama ini mengurangi potensi pajak.
Menurutnya, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih memiliki peluang besar untuk dioptimalkan melalui sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.
Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari Kepala Bapenda kabupaten/kota. Mereka memaparkan kondisi riil di daerah masing-masing, mulai dari kendala geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga pentingnya pembaruan dan validasi data secara berkala.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menyepakati penguatan kerja sama melalui pertukaran data (data sharing) dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu. Langkah ini diyakini mampu meminimalkan potensi kebocoran pajak sekaligus meningkatkan akurasi data wajib pajak.
Dengan sinergi yang semakin solid, pengelolaan pajak daerah diharapkan menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Lampung pun optimistis target PAD dapat tercapai secara maksimal.
Hasil dari optimalisasi pendapatan tersebut nantinya akan diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat di seluruh wilayah Lampung.(*)
