Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Dunia pendidikan di Provinsi Lampung mulai menunjukkan perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Transformasi tersebut turut didukung kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang dinilai berhasil mengawal berbagai program strategis sektor pendidikan secara terukur dan berkelanjutan.
Program jitu Gubernur Mirza dan Wagu jihan ini, secara gamblang direalisasikan oleh Kadisdikbud Lampung, Thomas Americo.
Kadisdikbud Lapung Thomas Americo
Perubahan itu berangkat dari kondisi pendidikan Lampung yang sebelumnya menghadapi banyak persoalan serius. Pada 2024, data pendidikan menunjukkan masih terdapat sekitar 613 ruang kelas SMA/MA dan 308 ruang kelas SMK dalam kondisi rusak berat di berbagai daerah.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, angka anak putus sekolah juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen, sebanyak 75.219 siswa di Lampung tercatat putus sekolah sepanjang 2024.
Jumlah tersebut terdiri dari 22.028 siswa jenjang SD/MI, 41.857 siswa SMP/MTs, dan 11.334 siswa SMA/MA. Faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga ketidakmampuan melanjutkan sekolah menjadi penyebab dominan tingginya angka putus sekolah saat itu.
Namun kondisi mulai berubah sejak tahun ajaran 2025/2026, ketika Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan kebijakan strategis berupa penghapusan seluruh pungutan biaya pendidikan di SMA, SMK, dan SLB negeri se-Lampung.
Kebijakan tersebut mencakup penghapusan uang komite dan berbagai biaya operasional sekolah bagi sekitar 203 ribu siswa di 352 sekolah negeri. Seluruh kebutuhan operasional, buku paket, seragam, hingga perlengkapan belajar ditanggung melalui APBD Provinsi Lampung. Pemerintah juga menerapkan aturan tegas larangan pungutan dalam bentuk apa pun, baik saat pendaftaran maupun selama proses belajar berlangsung.
Tak berhenti pada kebijakan sekolah gratis, pemerintah provinsi juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi lebih dari 1.200 gedung sekolah di berbagai daerah. Selain itu, unit belajar baru dibuka di desa-desa terpencil, disertai penyediaan transportasi sekolah gratis berupa bus sekolah hingga perahu penyeberangan aman bagi wilayah yang sulit dijangkau.
Di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pemerintah menggulirkan program Sekolah Cangkok dan SMA Terbuka untuk memberikan akses pembelajaran fleksibel bagi anak-anak yang bekerja atau tinggal jauh dari sekolah.
Hasil kebijakan tersebut mulai terlihat dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2025. Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMA meningkat menjadi 91,2 persen. Angka putus sekolah turun drastis dari 20,73 persen menjadi hanya 3,8 persen. Sementara persentase lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan ke SMA melonjak hingga 87 persen.
Fenomena perubahan mulai terlihat di berbagai daerah. Jalan desa hingga jalur sungai kini ramai dilalui siswa berseragam lengkap yang kembali bersekolah tanpa dihantui persoalan biaya. Di salah satu kecamatan di Lampung Tengah, jumlah siswa SMA bahkan meningkat dari 210 orang menjadi 487 siswa hanya dalam waktu satu tahun, setelah banyak anak yang sebelumnya putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan.
Perubahan juga terjadi dalam keterlibatan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Jika sebelumnya pertemuan wali murid minim kehadiran, kini tingkat partisipasi mencapai 98 persen. Warga mulai bergotong royong menjaga fasilitas sekolah karena merasa pendidikan benar-benar menjadi hak bersama yang dapat diakses semua kalangan.
Dalam sektor pendidikan inklusi, Pemerintah Provinsi Lampung juga mencatat peningkatan signifikan partisipasi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data layanan pendidikan inklusi Disdikbud periode 2023–2025, angka partisipasi pendidikan anak berkebutuhan khusus meningkat dari 18,62 persen menjadi 51,52 persen.
Peningkatan tersebut ditunjang pembangunan fasilitas ramah disabilitas seperti ruang kelas inklusi, jalur difabel, hingga penyediaan guru pendamping khusus di berbagai sekolah. Pemerintah provinsi juga fokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program strategis.
Program “Lampung Mengajar” misalnya, menempatkan 120 tenaga pengajar muda di 53 sekolah daerah terpencil untuk mengatasi kekurangan guru sekaligus menghadirkan metode pembelajaran baru. Selain itu, lebih dari 4.000 guru setiap tahun mengikuti pelatihan rutin, mulai dari program beasiswa S1 gratis bagi guru belum berkualifikasi, pelatihan pembelajaran mendalam, hingga penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan.
Disdikbud Lampung juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dalam penyediaan pendampingan gratis, uji kompetensi, hingga simulasi masuk perguruan tinggi tanpa pungutan biaya. Kurikulum pembelajaran pun mulai disesuaikan dengan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan daerah.
Dampak peningkatan mutu pendidikan mulai terlihat dari hasil evaluasi pendidikan tahun 2025. Nilai rata-rata ujian sekolah meningkat 18 poin dalam dua tahun terakhir. Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional meningkat tiga kali lipat, sementara persentase lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi naik dari 22 persen menjadi 41 persen.
Transformasi pendidikan di Lampung ini menjadi gambaran bahwa kebijakan berbasis data, terencana, dan berkelanjutan mampu menghadirkan perubahan nyata. Perpustakaan sekolah diperbarui, laboratorium mulai dilengkapi, dan jaringan internet kini hadir di sekolah-sekolah yang sebelumnya bahkan belum terjangkau sinyal komunikasi.(Salsabila)
