Polres Lampung Timur Siap Mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Lamtim (Pikiran Lampung)-- Polres Lampung Timur bersiap membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dalam rangka mengakselerasikan tercapainya 3 ( tiga ) sasaran pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Adapun 3 (tiga) sasaran pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peningkatan Pelayanan Publik, dan upaya untuk Pembangunan 6 (enam) area Zona Integritas yang meliputi , Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Polres Lampung Timur , Polda Lampung 

Pencanangan WBK merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penandatangan Fakta Integritas Personil Polres Lampung Timur di Aula Tribrata Polres dalam Membangun Zona Integritas menuju WBK. (24/1/2022). 

kegiatan Penandatangan Pakta Integritas merupakan komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun yang mengikuti giat penandatangan Pakta Integritas  yaitu Para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek jajaran Polres Lampung Timur

Kami berharap dukungan dari semua pihak dan masyarakat, sehingga Polres Lampung Timur bisa meraih Predikat WBK.

Demi terwujudnya WBK di Polres Lampung Timur , Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, S.H, S.IK, M.H. mengajak masyarakat berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan tindakan pidana Korupsi maupun pungutan liar, baik itu yang dilakukan oleh Anggota Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Badan/Instansi Lain.

(Hms/want)