Articles by "POLITIK"
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) -  Kader Partai Nasdem untuk DPR RI Dapil Lampung 1 Rahmawati Herdiana yang tetkenal dengan slogan anak kandung tampak membius dan pukau ratusan ribu pasang mata pada kampanye nasional Anies -Muhaimin di Lapangan Panjang Bandarlampung, Senin (29/1/2024). 

Sejak pagi, ribuan warga simpatisan capres pasangan nomor urut 01 Anies-Muhaimin tampak sudah memadati lapangan Baruna Panjang Bandarlampung. 

Pantauan Pikiran Lampung,  tampak warga tidak terpengaruh cuaca yang sedikit grimis, mereka tetap mengikuti jalannya kampanye. 


Pada kesempatan tersebut, Caleg DPR RI Rahmawati tampil ke depan menyapa. para warga yang langsung disambut antusias. 

" Halo semua apa kabarnya, siap untuk perubahan bersama Nasdem dan Calo Presiden kita Anies- Muhaimin ya, "kata Si Anak kandung Herman HN dengan santun. 

Yang langsung dijawab suara gemuruh.. Anies Presiden, dan Rahmawati anggota DPR RI. Tampak dalam kampanye tersebut kader Nasdem Rahmat Husen Cane yang bernyanyi bersama warga. 


Sementara itu, ketua DPW Nasdem Lampung, Herman HN dalam undangannya ke seluruh kader mengatakan, 15 hari jelang Pemilu, ayo sambut Perubahan! 

Hadiri Rapat Umum Partai Nasdem bertemakan Anies Presiden Nasdem Juara bersama Bapak Hi. Surya Paloh (ketua umum Partai Nasdem) dihari Senin 29 Januari 2024, di Lapangan Baruna Panjang pukul 08.00 WIB - Selesai. 

Semoga Allah SWT memudahkan semua niat dan perjuangan kita memenangkan Anies Muhaimin  dan Nasdem dalam Pemilu 2024. 

Selamat mengikuti kampanye Partai Nasdem dengan santun dan riang gembira menyongsong perubahan.(Zainiri) 

 



Lampung (Pikiran Lampung) -
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay penuhi janji perjuangkan aspirasi PPPK yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu di gedung DPRD provinsi lampung, Jum’at (26/01/2024). 

Diketahui, surat yang ber kop lembaga wakil rakyat Provinsi Lampung yang di tandatangani Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay tersebut ditujukan langsung kepada presiden jokowi.

Saat di konfirmasi, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH membenarkan perihal surat yang ditujukan kepada presiden jokowi.

“ Ya Benar, sering saya katakan saya tidak pernah berbicara janji tetapi program dan saya sebutkan pula saya akan pastikan meneruskan aspirasi ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan “ Ujarnya. 

Politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Lampung Tengah ini juga menyebutkan bahwa sejak dirinya dilantik menjadi Ketua DPRD, ia sangat konsen dengan dunia pendidikan.

“ setiap kegiatan kelembagaan DPRD selalu saya lakukan itu di sekolah, hampir semua sekolah di Lampung Tengah sudah saya jajaki, beberapa catatan menjadi tugas saya dan sebagian besar sudah selesai, ini pentingnya bagaimana kita mendengar langsung dari bawah, kemurniaan dan ketulusan baik tenaga pendidik maupun siswanya yang mempunyai harapan banyak terhadap pemerintah perlu untuk di perjuangkan “ Lanjutnya

Mingrum yang juga diketahui menjabat sebagai anggota DPRD lebih dari 3 periode ini juga menyinggung bahwa selama ia melihat, mendengar dan merasakan apa yang menjadi aspirasi dan masukan rakyat, dipastikan akan ditindaklanjuti karena baginya amanah yang diberikan rakyat kepada dirinya akan dipertanggungjawabkan baik secara penilaian kerja masyarakat maupun kepada bangsa dan agamanya.

“ Jangan sakiti dan bohongi rakyat bahkan menjadi penghianat rakyat, jangan umbar janji bahkan yang melebihi batas kewenangannya, mereka itu menunggu dengan harapan yang besar, tidak ada wakil rakyat yang tidak dipilih dari rakyat dan cepat atau lambat akan kembali kepada rakyat, semua akan menjadi catatan sejarah nantinya “ Tutupnya. 

Mendengar kabar tersebut, Kordinator Forum  PPPK Provinsi Lampung Heru menyambut baik dan berterimakasih kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay atas keseriusan dan kesungguhan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.

” Saya ucapkan banyak terimakasih atas komitmen dari bapak yang mendukung forum kami, dan mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan bisa terwujud “ Imbuhnya

Diketahui dalam surat yang di tanda tangani Ketua DPRD provinsi lampung Mingrum Gumay sejumlah hal yang disampaikan diantaranya :

1. Peserta dengan Status P untuk ditetapkan dan dinaikan menjadi P1

2. ⁠Meminta Untuk menambah alokasi penerimaan PPPK tahun 2024

3. ⁠Penempatan Guru Point 1 no dikembalikan ke satuan administrasi pangkal (satminkal) asal. (*) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) - Bawaslu  Lampung tampaknya benar-benar sedang menunjukan tajinya sebagai 'wasit' pemilu. Dan setiap dugaan pelanggaran langsung direspon dan diproses oleh lembaga yang berada dj Jalan Morotai Bandarlampung tersebut. 

 Terbaru, pose dua jempol Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto nampaknya sedang didalami oleh Bawaslu Lampung untuk dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan, bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penelusuran terkait peristiwa tersebut.

“Lagi tahap penelusuran, Ada prosesnya terlebih dahulu,” singkat Iskardo saat dikonfirmasi media ini. Kamis (30/11).

Untuk itu, kata dia, bila terbukti melanggar Bawaslu Lampung akan menyerahkan ke KASN. 

“Iya, bila terbukti yang memberikan sanksi KASN,” urainya. 

Hal senada juga di ungkapkan divisi penindakan dan penanganan pelanggaran Tamri, jika pose Sekdaprov Lampung itu sedang dalam kajian .

“Sedang kami kaji dan lakukan penelusuran , karena kita gak bisa langsung memvonis sebelum di Mengkonfirmasi pihak – pihak,” pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, DPP Pematank menyoroti pose foto dua jempol Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto saat mengikuti Lampung Half Marathon 2023 kategori 10K, Minggu (26/11/2023) lalu.

Ketua Umum (Ketum) DPP Pematank, Suadi Romli menilai, aksi Sekdaprov Fahrizal yang berpose dengan menunjukan dua jempol menjadi blunder. Karena, menjelang Pemilu 2024, karena Aparatur Negeri Sipil (ASN) diminta untuk menjaga netralitas, dan profesionalitas.

“Seharusnya, pak Fahrizal sebagai pejabat daerah lebih berhati-hati saat beraktifitas di ruang publik, jangan sampai terkesan memberikan dukungan politik melalui gerakan atau ekspresi tubuh. Karena, dirinya sebagai Sekdaprov menjadi sorotan publik, dan contoh bagi ASN untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024,” kata Romli, Senin (27/11/2023).

Menurut Romli, foto dengan pose yang mencerminkan simbol akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin maupun netralitas ASN saat Pemilu.

Dikatakannya, untuk menjaga netralitas dan profesionalitas, ASN dilarang berfoto dengan beberapa pose selama Pemilu 2024. Aturan itu, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) No: 22/2022, tentang pedoman pembinaan, dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu, yang ditandatangani oleh Menpan-RB, Mendagri Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu.

“Aturan netralitas ASN, diatur dalam UU No: 5/2014, tentang ASN. Jadi, tidak ada lagi ASN yang tidak paham terkait netralitas saat Pemilu,” jelasnya.

Untuk diketahui, KPU telah menetapkan tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, KPU juga telah mengundi nomor urut untuk Capres-Cawapres yakni, Anies-Muhaimin (nomor urut satu), Prabowo-Gibran (nomor urut dua), dan Ganjar-Mahfud MD (nomor urut tiga). (bunk) 

Diketahui, Pose Foto Yang Dilarang Dilakukan ASN Selama Pemilu 2024:

1. Pose dengan menunjukkan jempol saja.

2. Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu).

3. Pose dengan jari membentuk simbol “peace” (menunjukkan jumlah angka dua).

4. Pose dengan jari membentuk simbol metal (seperti menunjukkan jumlah angka tiga).

5. Pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan.

6. Pose dengan jari membentuk simbol pistol.

7. Pose dengan jari membentuk simbol “ok” dengan tiga jari diangkat.

8. Pose dengan jari menunjukkan jumlah angka lima.

9. Pose dengan jari membentuk simbol telepon


Lampura (Pikiran Lampung
) - Dukungan tethadap Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar terus berdatangan dari seluruh pelosok negeri , termasuk di kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. 

Dimana, para relawan di Lamoung Utara mengadakan peluncuran " kantong perubahan 57. Sebuah inisiatif dari berbagai simpul relawan dan gerakan rakyat pendukung pasangan calon presiden  ( capres) dan cawapres Anis Baswedan- Muhaimin Iskandar di daerah ini, Ahad ( 12/11/2023).



Acara yang digelar di Kelurahan Rejosari Kotabumi ini, dihadiri oleh  Jendral (Purn) Sudarto, Dewi Ratna  DPP  pusat, dan  Ansori sabag dan Jauhari. Yang didukung kelompok relawan kuning ijo Biru ( kIB) untuk perubahan, tampaknya memberikan dimensi luas pada gerakan ini.

Kentongan, dipilih sebagai simbol kewaspadaan, menjadi pusat perhatian dalam peluncuran ini. Kordinator Tim  Badan Pekerja Anies-Gus Imin ( BAJA AMIN) Jauhari Memimpin acara dengan menegaskan urgensi gerakan ini dalam menghadapi tekanan terhadap demokrasi dan puncak-puncak kekuasaan yang tercemar oleh kolusi dan nepotisme.

" Sudah 78 tahun merdeka kita memperhatikan suasana yang jangan-jangan dapat mengancam cita-cita para pendiri bangsa. Karna kita melihat hari ini demokrasi dalam tekanan. Kolusi dan nepotisme mencapai puncak-puncak kekuasaan," ungkapnya 


Gerakan ' kantong perubahan 57' dijelaskan sebagai upaya membangun kesadaran rakyat terhadap bahaya demokrasi, korupsi, dan pelanggaran etika. Kentongan dijadikan simbol untuk membangun hati nurani, mendorong perubahan melalui pilpres 2024, dan sebagai sarana konsolidasi untuk memenangkan pemimpin yang dapat menjawab tantangan ini.

Ratna Dewi menambahkan, menjelaskan bahwa kentongan sebagai simbol identitas budaya didasari semangat konsisten pada gerakan perubahan kebudayaan yang berakar pada rakyat.kentongan dipilih sebagai ekspresi identitas pendukung AMIN ,dengan pola ketentuan 5 dan 7 yang menjadi simbol tantangan dan jawaban merepresentasikan dinamika perubahan alam kehidupan.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat,menambah kuat momentum ' Kentongan Perubahan 57" sebagai gerakan rakyat yang berpotensi memengaruhi arus politik menjelang pemilu 2024 .Gerakan ini mewakili suara perubahan yang ingin melihat Indonesia kembali pada nilai-nilai konstitusi, integritas, dan kompetesi yang sesungguhnya.

Dengan semangat dan simbol yang kuat," kentongan perubahan 57" berjanji menjadi suara rakyat yang tak hanya memperingatkan bahaya, tetapi juga mengajak bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. (cristiny) 



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakuka penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (10/11/2023). 

Gubernur juga, menyaksikan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 antara Bupati/Walikota bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota.

Arinal mengatakan kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.


Ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan Pilkada 2024. 

"Dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat lebih meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujud Pilkada yang aman dan damai," ujar Arinal.

Arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.

Ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.

"Seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan," katanya.

Selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. "Dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 79,5%," ujarnya.

Arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil.

"Juga Pemilu dan Pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan Kepala Daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Seperti diketahui, selain Pileg dan Pilpres, Tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi serentak berupa Pilkada yakni meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengpresiasi dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam persiapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani NPHD. Semoga pemilu di Lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis," ujar Erwan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serentak di Provinsi Lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mensupport terhadap pengawasan pemilu di Provinsi Lampung," ujar Iskardo.

Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat mengatakan dukungan Polri dalam Pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan disemua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua stakeholder.

"Lalu membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Amiludin.

Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan seperti memetakan wilayah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama Bawaslu dan sosialisasi netralitas TNI kepada seluruh prajurit.

"Lalu melaksanakan monitoring dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama polri," ujar Gede.

Pada Rakor ini hadir diantaranya anggota Forkopimda, para Kapolres dan Dandim serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se- Lampung. (*)


Jakarta (Pikiran Lampung)
-  Calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, partai Demokrat, PAN dan Golkar, resmi menggandeng Gibran Rakabuming  yang tak lain juga putra Presiden Joko Widodo sebagai cawapres. 

Dengan dukungan Empat partai Besar dan calon wakil Putra Presiden yang saat ini masih 'berkuasa' banyak pihak memprediksi langkah Prabowo menuju istana semakin mulus. 

Senentara itu, pasangan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 25 Oktober 2023 atau hari terakhir pendaftaran. 

Prabowo menyampaikan itu seusai mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2024 di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10) malam.

“Pada tanggal 25 (Oktober 2023) hari Rabu kami akan daftar ke KPU,” kata Prabowo dalam konferensi pers didampingi para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Saat ditanya lebih lanjut dari mana nanti berangkat menuju KPU, Prabowo memberi isyarat akan turun dari kediamannya di Jalan Kertanegara.

Sebelumnya diketahui sudah dua pasangan bakal capres dan bakal cawapres mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 di KPU, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara, Prabowo baru menginformasikan akan mendaftar ke KPU setelah malam ini mengumumkan Gibran sebagai bakal cawapresnya.

“Kami telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju,” ungkap Prabowo.

BACA JUGA: Prabowo Sanjung Ridwan Kamil Sosok yang Disegani dan Ditakuti Orang

Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu menegaskan bahwa keputusan ini sudah bulat. “Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Kita siap maju untuk Indonesia maju,” kata Prabowo yang saat ini menjabat menteri pertahanan itu. (Jpnn/p1) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung)
-Tidak terasa beberapa waktu lagi warga Bandarlampung akan menyambut pesta lima tahunan aias pilkada. Untuk memilih walikota dan Wakil Walikota Baru untuk memimpin kota berjuluk tapis berseri tersebut. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandarlampung menyebutkan kebutuhan dana untuk pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp56 miliar

"Terkait dana ini kami mulai melakukan pembahasan dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024," kata Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triyadi di Bandarlampung, Senin.

Menurutnya, pembahasan ataupun komunikasi terkait NPHD tersebut dilaksanakan lebih awal sebab KPU RI tengah menyusun regulasi percepatan jadwal pemungutan suara yang sebelumnya digelar November akan dimajukan pada September 2024.

"Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) tentang persiapan pelaksanaan Pilkada 2024. KPU RI sedang menyusun regulasi percepatan jadwal pemungutan suara yang sebelumnya digelar November akan maju pada September 2024," kata dia.

Karena itu, lanjut dia, KPU Bandarlampung dalam komunikasi dengan Pemda ingin memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.

 

"Kami sudah bertemu dengan pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bandarlampung guna membahas kesiapan dan kesanggupan alokasi anggaran pilkada, dan dipastikan akan menggunakan dua tahun anggaran yakni tahun 2023 dan 2024," kata dia.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil cost sharing yang telah dilakukan bahwa dari anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp56 miliar itu akan dipenuhi oleh Pemkot Bandarlampung dan Provinsi Lampung.

"Jadi Rp40 miliar nanti dari APBD Kota dan Rp16 miliar dari APBD Provinsi Lampung itu berdasarkan cost sharing. Kemudian pencairan akan dilakukan sebanyak 40 persen di 2023 dan sisanya di 2024," kata dia.

Untuk waktu pencairan, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54, pencairan harus dilakukan 14 hari setelah dilakukan penandatanganan NPHD.


"Jadi Pemkot harus sudah menyediakan anggarannya dan langsung ditransfer ke rekening KPU setelah penandatanganan NPHD," kata dia.

KPU juga meminta masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam penyusunan daftar pemilih pindahan dengan mendatangi ke posko-posko yang telah dibentuk di tingkat kelurahan/kecamatan.

"Kami berharap pada masyarakat yang kemungkinan akan menjadi pemilih pindahan ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bisa datang ke KPU atau melalui PPK dan PPS, untuk bisa didata," kata Anggota KPU Bandarlampung Ika Kartika, kemarin.

Dia mengatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat akan memudahkan kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

"Karena daftar rekapitulasi pemilih pindah langsung diunggah ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sehingga pemilih langsung terdeteksi di mana, TPS berapa, dan jenis surat suara yang akan digunakan," kata dia.

Ika pun menegaskan masyarakat yang kemungkinan akan pindah memilih membawa dokumen bukti pendukung alasan pindah memilih dan ditunjukkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ataupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Pengurusan dokumen pindah memilih ini tidak bisa diwakilkan mengingat ada dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah memilih," kata dia.

Sampai saat ini, lanjut dia, KPU terus melakukan perbaikan data Sidalih pasca penetapan DPT nasional pada 2 Juli 2023 lalu. Hal tersebut agar sejak jauh-jauh hari KPU sudah memiliki database dan rekapitulasi jumlah pemilih DPTb.

"Sehingga tidak ada lagi penumpukan pemilih yang akan menggunakan formulir A5 pada saat H-7 atau 30 hari sebelum pemilihan," kata dia.

Ia pun mengungkapkan bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Bandarlampung pada 5 September 2023 telah menetapkan pemilih pindahan periode Agustus 2023 sebanyak 27 pemilih.

"Dari 27 pemilih pindahan hasil rekapitulasi tersebut, terdiri dari laki-laki 16 orang dan perempuan 11 orang," kata dia. (ant/p1)


Bandarlampung(Pikiran Lampung)
- Jajaran Panitia pelantikan Bakorwil Forum Kader Bela Negara (FKBN) Provinsi Lampung bertemu dengan senator asal Lampung Dr. H Bustomi Zainuddin, SPd, MH  yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI .  

Di awal perbincangan , Damhir Idris, S.Sos selaku ketua panitia penyelenggara yang juga adalah Wakil Ketua 1 dalam SK kepengurusan Bakorda Lampung menyampaikan kepada Bustami Zainudin bahwa acara pelantikan akan digelar pada tanggal 04 Oktober 2023 di gedung Pusiban Pemprov Lampung. 



Sekaligus dalam kesempatan itu Damhir mewakili ketua dan pengurus meminta kesediaan Bustami berkenan menjadi Ketua Dewan Pakar FKBN Lampung. 

"Kami mengharapkan kesediaan Pak Bustami untuk menjadi Ketua Dewan Pakar karena bapak ada hubungan historis dengan lahirnya FKBN yang kini sudah terbentuk secara nasional", ungkap Damhir . Dan Bustami pun membenarkan ucapan Damhir Idris tersebut. 

"Bela Negara ini dibentuk oleh Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Riyacudu yang zaman itu beliau Menhan RI.  Nah..saya diundang oleh beliau  untuk berdiskusi dalam merumuskan konsep Bela Negara di Kantor Kemhan RI , awalnya karena beliau melihat Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa se Lampung yang saya ketuai masih aktif dan solid", kisah senator Lampung ini.


Lanjut Bustami , "Saya berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan menjadi Ketua Dewan Pakar FKBN Lampung karena tentunya yang diperjuangkan kita semua dalam wadah FKBN ini adalah sangat sejalan dengan tugas kami di DPD RI untuk menjaga persatuan kesatuan dan merawat selalu nilai-nilai luhur kebangsaan kita sebagai dasar dari Bela Negara itu sendiri" , 

Wakil  Ketua II Bakorwil FKBN Provinsi Lampung Gunawan Kesuma Yudha menambahkan bahwa acara pelantikan nanti bila tidak berhalangan akan dihadiri oleh Direktur Bela Negara Kemhan RI Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si, Dewan Pengawas  FKBN Pusat Mayjend TNI (Purn) Adi Sudaryanto,S.I.P  dan Ketua Umum FKBN Angga Rahadian Tirtawijaya yang akan melantik langsung  pengurus Bakorwil Lampung.. 

"Insya allah kira-kira seminggu sebelum  hari H rencananya kami akan adakan rapat panitia yang dihadiri oleh seluruh Ketua Bakorda Kabupaten dan Kota untuk memantapkan persiapan kesiapan Bakorda Kab/kota yang akan turut dilantik bersama", terang GKY.

Pada sesi akhir pertemuan Bustami mengatakan  ,"Saya persilahkan Rapat di Rumah Aspirasi ini karena disini adalah rumah Wakil Lampung tempat semua masyarakat Lampung berkumpul, berdialog ,diskusi menyampaikan aspirasi nya demi kemajuan dan kemaslahatan bersama", pungkas Bustami.(sap) 


Tubaba (Pikiran Lampung)-
-  Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kaya akan potensi pertanian. Hal ini perlu terus dikembangkan untuk kesejahteraan para petani di wilayah berjuluk Ragem Sai Mangei Wawai ini. 

Hal inilah yang mendorong Mat Zaenuri, A.md yang akrab disapa Hasan maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra No urut 2, Dapil 3 Kabupaten Tulangbawang Barat. Hasan. 

Pria yang terkenal ramah ini merasa terpanggil untuk membawa Kabupaten Tulangbawang Barat menuju perubahan dan kesejatraan untuk masyarakat. 

Saat dikonfirmasi Selasa (20/6/2023) kemarin di kediamannya, Hasan menyatakan bahwa berangkat dari seorang petani, dirinya akan membawa perubahan untuk para di Kabupaten Tulangbawang Barat khususnya di Dapil 3. 

"Apabila dikehendaki, Saya putra asli Tulangbawang Insyaaallah akan membawa perubahan untuk masyarakat petani, 

kita akan mendongkrak harga Pertanian agar stabil sehingga kesejahteraan dan perekonomian para petani kembali meningkat," ungkap Mat Zaenuri, A.md yang akrab disapa Hasan.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat Bahdim, sangat antutias penuh harapan dengan terpilihnya Mat Zaenuri dapat menjadi anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat periode 2024-2029 agar dapat meningkatkan harga - harga pertanian khususnya di Kabupaten setempat.

"Tidak itu saja, semoga Mat Zaenuri dapat memperjuangkan akses - akses jalan yang selama ini menjadi keluhan 

masyarakat petani yang kesulitan untuk membawa hasil pertanian mereka itu disebabkan kurangnya perhatian dari 

Pemerintah Daerah maupun Provinsi. Semoga nanti dengan terpilihnya Mat Zaenuri besar harapan kami untuk membawa 

perubahan," kata Bahdim. (joe) 


Jakarta (Pikiran Lampung)
- Hal yang paling mendebarkan dan ditunggu oleh para caleg peserta Pemilu 2024 sudah diputuskan. Yakni tentang sistem yang akan dipakai dalam ajang pesta lima tahunan tersebut. 

Dimana, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka secara sah pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023) seperti. dikutif dari laman CNN Indonesia.

Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya.

Sadli Isra menuturkan, menurut mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu hakim konstitusi Arief Hidayat.

Adapun permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.

Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen.

Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok). Mereka memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa.

Dari seluruh paprol di DPR, hanya PDIP yang ingin sistem proporsional tertutup diterapkan. Sementara parpol lainnya meminta agar MK tidak mengubah sistem pemilu.

Mayoritas partai politik menegaskan sistem pemungutan suara yang dipakai dalam pemilu adalah kewenangan pembuat undang-undang yakni presiden dan DPR. Karena itu, mereka merasa MK tidak berwenang untuk mengubahnya lewat putusan uji materi.(***) 



Bandarlampung (Pikiran Lampung
) - Langkah salah satu pengusaha dan tokoh pemuda di Lampung HM Benny Uzer, SH untuk maju pada pencalonan DPD RI di Pemilu 2024 diprediksi semakin mulus. 

Dimana, dukungan terus datang dan mengalir deras untuk pria yang ramah dan murah senyum. ini serta cukup dikol luas se antero Provinsi Lampung. 

Terbaru, Benny Uzer mendapatkan sambutan. hangat dan. meriah dari. para kader dan pengurus Partai Gerindra Lampung. 



Hal ini terlihat  ketika Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, atau biasa disapa Taii Mirza memperkenalkan Benny Uzer pada seluruh peserta Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda.

Rakorda yang dihadiri Sekjen Ahmad Muzani dan seribuan kader serta bakal calon legislatif Partai Gerindra se-Provinsi Lampung itu bertempat di gedung Grahawangsa, Rabu (14/6/2023).

Dalam sambutannya, Mirza meminta Benny yang turut hadir di Rakorda untuk berdiri. Seraya memperkenalkannya sambil berucap bahwa Benny Uzer merupakan calon DPD RI periode 2024 – 2029.

“Ini calon DPD RI, asalnya dari Partai Gerindra, paham kan,” ucap Mirza, disambut tepuk tangan seluruh kader.

Sebelumnya, Mirza memang telah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan mantan Ketua DPP Partai Gerindra itu.

“Gerindra menghibahkan Bang Benny Uzer untuk masyarakat Lampung,” ujarnya, belum lama ini.

Terkait hal tersebut, Benny yang turut hadir dalam Rakorda mengucapkan terimakasih, seraya menegaskan bahwa dia maju sebagai calon DPD RI ini lahir dari Partai Gerindra.

“Namun karena sekarang saya maju untuk DPD RI, maka saya harus mundur dari kepengurusan. Karena DPD RI itu non partai,” kata Benny saat diwawancarai usai pembukaan Rakorda.

Terkait kehadirannya di Rakorda, Menurut Benny, itu dalam rangka merajut silaturahmi.

“Kehadiran saya ini sebagai bentuk silaturahmi dengan semua kader Partai Gerindra, khususnya kepada Sekjen dan Ketua DPD, ucap Benny.

Benny juga mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang selama telah ini memberikan support atas perjuangannya.


Bandarlampung (Pikiran Lampung)
- Seluruh kader,. pengurus dan simpatisan Partai Gerindra Lampung siap berjuang untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024 dan memenangkan prabowo Subianto jadi presiden Republik Indonesia.

Semangat dan tekat ini bergelora ssaat DPD Gerindra Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Gedung Graha Wangsa, Bandarlampung, Rabu (14/6/2023).


Tampak ribuan kader Gerindra Lampung  yang terdiri dari DPD, DPC, PAC, dan juga para Bacaleg  tampak membanjiri acara ini. Termasuk juga kader Gerindra yang sangat populer di Lampung H. Benny Uzer, SH. Yang akan maju melalui calon DPD RI. 

"Bertepatan dengan momen Pemilu maka dalam Rakorda kali ini kami mengangkat tema Menjemput Kemenangan di 2024," kata Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal atau biasa disapa Yai Mirza saat memberikan sambutan pembukaan Rakorda. s


Penguatan struktur kepartaian merupakan hal yang penting, kata Yai Mirza. Namun, kinerja kader secara menyeluruh juga tak kalah penting, terutama lewat media sosial.

"2.456 ranting telah kita bentuk. Sejauh ini semua kader kita aktif bermedia sosial memberitakan kegiatan partai dan Pak Prabowo"jelasnya.

Hasilnya, menurut dia, banyak masyarakat di desa-desa jadi lebih mengenal dan bersimpati dengan sosok Prabowo Subianto.

"Kita bahu membahu mengantarkan Prabowo menjadi Presiden dan gerindra menjadi pemenang di Provinsi Lampung," tukasnya.


Selain itu menurutnya, Gerindra Lampung diinstruksikan untuk membuka rekrutmen untuk tokoh-tokoh potensial yang ingin bergabung. "Kami diinstruksikan mencari tokoh-tokoh di daerah. Alhamdulillah Hampir semua dapil diisi Bacaleg yang potensial," ucap Mirza.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang hadir dalam acara ini menegaskan, Rakorda yang digelar DPD Gerindra Lampung diharapkan dapat menyatukan kader di ranting, PAC, DPC, DPD hingga Bacaleg demi memenangkan Prabowo di Pilpres mendatang.


"Saya berharap seluruh kader, relawan, simpatisan jaga perkataan, jangan menjelekkan siapapun, jangan sampai jadi blunder buat kita. Cari lah kawan-kawan yang bisa mensupport perjuangan kita," ucapnya. Tampak hadir juga dalam acara ini beberapa tamu undangan lainta dan juga para kuli tinta. (**)


Pesawaran (Pikiran Lampung) -
Bakal calon Legislatif DPR RI dapil Lampung 1 partai Demokrat Irjen Pol (Purn) DR Hi Ike Edwin SH, MH, MM lakukan 'Anjay Silau' atau silaturahmi ke Bumi Andan Jejama Pesawaran. Yang dihadiri juga telah koh Pesawaran Aris Sandi DP atau biasa disapa Adin Aris. 

Mantaan Kapolda Lpung Ini menghadiri ramah tamah politik jelang pemilu 2024, di sekretariat DPC partai Demokrat Kabupaten Pesawaran di Desa Brenung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (10/6/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Ir.H. Midi Iswanto MH., Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran Hi Aries Sandi DP, S.H., M.H., Sekretaris DPC Yasser Syamsuria Ryacudu S.E.,M.M.

Selain para petinggi Partai Demokrat Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, juga dihadiri para PAC sekabupaten pesawaran, bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten pesawaran, para kader partai Demokrat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung mengatakan, untuk pemilu 2024 partai Demokrat harus bisa jadi pemenang pemilu.

"Sepuluh tahun kemenangan kita direbut partai lain, untuk 2024 mari kita rebut kembali kemenangan kita, baik di legislatif maupun eksekutif," ujar Edi Irawan Arief.

Selanjutnya untuk mencapai harapan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh para Bacaleg dan seluruh kader partai Demokrat.

"Untuk para Bacaleg, saya minta harus yang potensial, harus punya kepribadian yang baik, harus ramah tamah, sopan santun kepada masyarakat dan kepada sesama kader partai karena yang akan kita rebut adalah hati masyarakat," ucap Edi.

Untuk meraih kesuksesan dan kemenangan,  harus ada sinergi antara bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

"Untuk meraih kesuksesan dan kemenangan kita harus bersinergi antara Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan kerja keras dari seluruh kader partai," tegas Edi.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung itu juga mengingatkan kepada seluruh Bacaleg untuk menghindari politik haram dan mubah.

"Saya tekankan kepada seluruh Bacaleg untuk menghindari politik haram dan mubah, dan laksanakan politik halal dan santun." Pungkasnya.

Ditempat yang sama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus DPD, DPC, PAC, Bacaleg dan seluruh kader Partai Demokrat.

"Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ketua DPD dan sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, pengurus DPC, PAC, Bacaleg dan seluruh kader Partai Demokrat dalam rangka ramah tamah politik jelang pemilu 2024 di DPC partai Demokrat." Ujar Aries Sandi.

Selanjutnya Aries Sandi meminta kepada seluruh pengurus DPC, PAC, Bacaleg dan kader Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran untuk mengimplementasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.

"Saya minta kepada seluruh Bacaleg maupun seluruh pengurus DPC, PAC dan seluruh kader Partai Demokrat untuk dapat mengimplementasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung," tegas Aries Sandi.

Lain halnya dengan bacaleg DPR RI dapil Lampung 1 Partai Demokrat Dang Ike Edwin dalam sambutannya mengatakan,

"Dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, kita harus ikhlas dan sabar," ujar Dang Ike.

Setelah beberapa sambutan-sambutan,  acara dilanjutkan dengan ramah tamah politik dengan menggelar diskusi dan tanya jawab antara pengurus dan kader serta Bacaleg. | (tememgung)


Jakarta (Pikiran Lampung
) - Ribuan relawan dari segala penjuru dengan penuh kegembiraan dan sukarela hadir di Tenis Indor Senayan Jakarta. 

Tampak Penasehat Forum Komunikasi (Forkom) Relawan Anies Baswedan Wilayah Lampung  Ike Edwin  menghadiri acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Dang Ike, sapaan akrab Mantan Kapolda Lampung tahun 2016 tersebut hadir dalam acara tersebut atas undangan istimewa dari panitia penyelenggara, bahkan telah disiapkan tempat duduknya dibarisan kedua tepat dibelakang tempat duduk Bacalon Presiden Anies Rasyid Baswedan bersama anak dan istrinya.

Dalam pidato kebangsaannya, Anies Baswedan menyapa para relawan pendukungnya dalam acara akbar bertajuk 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' dengan tema 

"Relawan Tidak Dibayar Bukan Karena Tak Bernilai, Tapi Karena Tak Ternilai"

Menurut Anies, meski tidak dibayar, ribuan relawannya yang hadir tersebut tetap memiliki semangat mendukungnya.

"Rupiah bisa mendatangkan orang, tapi Rupiah tidak menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya," ujar Anies yang disambut tepuk tangan dan sorakan dari para relawannya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bisa merasakan luapan semangat dari para relawannya itu. Hal itu, kata Anies, ditunjukkan salah satunya dari banyaknya relawan yang tidak kebagian tempat duduk namun masih mau hadir.

"Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterei yang di-charge 110 persen. Luar biasa. Jadi suasananya penuh kegembiraan, penuh keceriaan karena memang kita menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tetapi pemilihan yang membahagiakan," ujar Anies dalam pidato kebangsaannya di hadapan ribuan relawan.

Kepada para pendukungnya, Anies menyampaikan perasaan cinta melalui ucapan "I Love You All Must Full". Menurut Anies, ada alasan khusus ungkapan itu ia sampaikan. "Kenapa all must full? Kalau saya tidak katakan, maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Tapi kalau i love you all must full, maka cinta kita insya Allah berkembang terus ke depan. Apalagi perjalanan kita masih panjang ke depan," kata Anies.

Bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam pidatonya juga menyoroti banyaknya mafia dalam berbagai kasus dalam negeri. Tak hanya berharap kasus ini bisa diberantas, ia juga punya beberapa langkah untuk membereskan masalah mafia.

Menurut Anies, penting sekali untuk mengakui adanya mafia di sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Untuk itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakui eksistensinya, lalu dibuat peraturannya. Kedua, deretkan orang-orang berintegritas yang berani yang secara sistematis memerangi mafia itu.

Ia menilai mungkin saja masih banyak orang yang tidak menyadari kegiatannya selama ini menjadi benalu bagi negara karena berkaitan dengan mafia. Misalnya terkait dengan sektor pupuk, peradilan, pertanahan banyak yang belum tentu menyadari bahwa yang dimainkan adalah sebuah aktivitas mafia.

"Mulai sekarang kita review kembali, jangan sampai jadi rombongan yang bersatu dengan mafia ini. Harus ada kemauan politik, kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Kalau tidak ada kemauan politik sulit," tutur Anies.

Masih menurut Anies Rasyid Baswedan, "Urusan semacam ini membutuhkan sikap paling tegas dari yang paling atas. Kalau yang paling atas tidak menempatkan sebagai prioritas, bisa sulit," sambungnya.

Anies juga berujar bahwa ia pernah di pemerintahan dan mengetahui tak semua pejabat serta aparat memilki kasus seperti itu. Menurut Anies, masih banyak aparat yang berintegritas. Namun, jika kesewenangan mafia tersebut berlanjut, maka aparat berintegritas tersebut perlahan akan hilang dan merusak Indonesia.

"Saya beri ilustrasi, katak bila dimasukkan ke dalam sebuah panci (berisi) air dingin, nyalakan api, pelan-pelan jadi panas, mendidih, katak itu akan mati dalam air mendidih. Tapi kalau katak dilemparkan ke air mendidih, langsung lompat," ujar Anies di hadapan ribuan relawan.

Menurut Anies, kondisi saat ini jika terus dibiarkan, maka kondisinya akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Selain mafia hukum, Anies menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga harus diwaspadai.

"Ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, mana yang harus kita pegang? Nampaknya pelan-pelan, jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hentikan," kata Anies. "Jadi kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeser, jangan pernah dibiarkan karena ini sama menaikkan suhu air." Imbuhnya.

Ditempat yang sama, Dang Ike  mengatakan kehadirannya bersama beberapa simpul relawan Anies dari Lampung ke Senayan Jakarta dibiayai secara swadaya.

"Semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik," ucap Dang Ike.

Acara berlangsung dengan penuh semangat dan rasa kebersamaan, hingga acara selesai situasi dan kondisi terlihat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan kondusif. (temanggung) 


Tubaba (Pikiran Lampung
)-- Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tulangbawang Barat daftarkan 35 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Minggu Malam (1/5/2023) 

Yantoni, Ketua DPC Partai Gerindra didampingi jajaran kepengurusan secara langsung menyerahkan berkas keikut sertaan anggotanya itu dan diterima langsung oleh Cecep Ramdani, Ketua KPU serta para Komisionernya.

Usai menyerahkan berkas Bacaleg, Yantoni mengaku optimis Partainya menang pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada batasan minimal untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kita liat saja kedepan, yang jelas kita pingin jadi pemenang. Targetnya menang dan banyak (perolehan kursi DPRD) di Tubaba," kata Yantoni.

Lantaran menggebu dalam memenangkan Pileg 2024, Yantoni mengaku kadernya siap tarung dalam kontestansi pesta demokrasi mendatang. Bahkan menurutnya juga, para Bacaleg partai Gerindra telah mendapat restu dukungan masyarakat Tubaba. Meski begitu, Yantoni memohon do'a maupun suport dari para warga pemilih.

"Kami diberikan amanat oleh masyarakat untuk mendaftarkan ke KPU. Jadi jumlah seluruhnya 35 orang bacaleg dari 4 dapil. Minta do'anya dengan masyarakat Tubaba supaya Gerindra jadi pemenang terbaik," harapnya.

Menyikapi pendaftaran Bacaleg partai Nasdem, Yudi Agusman Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Tubaba mengatakan berkas yang dilayangkan mereka telah dinyatakan lengkap.

"Status pendaftarannya diterima dan telah diberikan tanda terimanya, serta telah dinyatakan lengkap. Terkait pencalonan inikan kita belum mengecek kebenaran keabsahan, kita baru mengecek ada atau tidaknya, jika dia ada dinyatakan lengkap ya kita terima," tandas Yudi Agusman mewakili Cecep Ramdani, Ketua KPU Tubaba.(jlo)


Lamsel (Pikiran Lampung
) -Melihat banyaknya kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan, salah satu jurnalis kawakan dan kritis di Lampung, Gandi Yusnadi 'banting stir' jadi caleg di Partai Demokrat Lampung. 

Dimana, setelah mendapatkan restu keluarga dan dukungan masyarakat Dusun Jati Sari Jati Desa Mulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, wartawan senior Lampung Gandi Yusnadi mendaftarkan diri sebagai calon legilatif Lampung Selatan dari partai Demokrat ke Ke KPU Lampung Selatan, Sabtu (13/5/2023).

“Alhamdulillah pendaftaran calon legeslatif kader partai Demokrat Lampung Selatan diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU Lampung Selatan, saya calon legislatif dari dapil lima Jati Agung akan berkerja keras meraih dan mencolong kursi yang sebelumnya sempat kosong mewakili kader Demokrat di DPRD Lampung Selatan,” kata Gandi Yusnadi, di KPU Lampung Selatan, Septu (13/5/2023).


Pendaftaran dengan diiringi sejumlah kader dan pengurus partai Demokrat Lampung Selatan, dengan menggunakan berbagai atribut partai dengan diwarnai pakaian atribut khas daerah Lampung. Pendaftran calon legislatif dilakukan secara kolektif yang diajukan ketua DPC Demokrat Lampung Selatan M Junaidi, langsung diterima ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta AZ didamping lima komisioner KPU  dan disaksikan Komisioner Panwas Lampung Selatan Hendra Fauzi


Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta AZ menyatakan, sesuai dengan tahapan pengajuan calon legeslatif,  KPU Lampung selatan secara resmi membuka pendaftaran pencalonan legeslatif, dengan membetuk tim dikoordinir lima komisoner KPU, untuk meneliti dan memeriksa persyaratan calonan legislatif yang diajukan partai poltik.

“Berkas calon legislatif Demokrat telah diterima, berdasarkan pemeriksaan dan penelitian syarat -syarat pencalonan, untuk itu KPU menetapkan status pencalonan dari kader Demokarat dinyatakan lengkap dan diterima,” Kata Ansurasta ketua KPU Lampung Selatan.

Dengan diiringi arak-arakan sepasang pengantin berpakaian adat Lampung, dimeriahkan musik tetabuhan serta dikawal oleh pendekar silat Sinding Keratuan Darah Putih bersama tupping ruabelas, Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan M. Junaidi, SH resmi mendaftarkan 50 orang Bakal Calon Legislatifnya, ke KPU setempat, sekira pukul 13.00 wib, Sabtu 13 Mei 2023.

M. Junaidi didampingi Sekretaris Suhendra, dan Bendahara Vera Lie Dyaningsih bersama seratusan pengurus DPC dan bacaleg, diterima langsung oleh Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak, dan Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi. 

Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU, berkas pendaftaran Demokrat Lampung Selatan dinyatakan lengkap dan bisa mengikuti tahapan selanjutnya. 

"Setelah dilakukan verifikasi sementara, berkas pendaftaran Partai Demokrat dinyatakan lengkap dan bisa mengikuti tahapan selanjutnya, " kata Ansurasta Razak yang disambut tepuk tangan dan ucapan syukur seluruh kader Demokrat yang hadir. 

Sementara itu, Ketua DPC M. Junaidi usai pendaftaran mengatakan pihaknya siap mengikuti aturan KPU. "Jika nanti harus ada perbaikan terkait informasi akan ada aturan yang baru, kami siap melakukan perbaikan berkas, " ujarnya. 

Dari 50 bacaleg yang didaftarkan Bung Adi, biasa dia dipanggil mengatakan sudah memenuhi persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan. Sedangkan bacaleg incumbent seluruhnya kembali mencalonkan diri di dapilnya masing-masing. 

"Ya untuk caleg perempuan sudah mencukupi 30 persen sesuai aturan KPU, sedangkan bacaleg incumbent semua kembali mengikuti kontestasi sesuai dapilnya yang lama, " ungkapnya. 

Selain itu dia mengaku dari seluruh bacaleg yang mendaftar terdapat banyak bacaleg milenial muda yang berusia di bawah 25 tahun. 

"Ya betul, hampir 35 persen bacaleg kami dari kalangan milenial. Hal ini karena kita melihat potensi pemilih milenial kita sangat besar. Kami yakin para bacaleg milenial kita mampu bersaing dan meraih suara sebanyak mungkin dari segmen anak muda, " urainya. 

Disinggung target peraihan kursi, pria yang akan segera dilantik menjadi anggota PAW DPRD Lampung itu mengatakan pihaknya tidak mau jumawa memasang target tinggi namun nantinya berbeda dengan fakta di lapangan. 

"Kami tidak mau bicara muluk-muluk, realistis saja. Saat ini kami punya 5 kursi. Target moderat kami adalah bisa meraih 8 kursi dari 7 dapil. Ada satu dapil kami proyeksikan meraih 2 kursi. Tapi dapil mana itu masih rahasia ya, " jelasnya seraya tersenyum. 

Dicecar media apakah target tersebut tidak terlalu rendah bagi Partai Demokrat yang memiliki sejarah pernah menjadi pimpinan dewan, secara politis bakal calon DPRD Lampung dari dapil Lampung Selatan itu mengatakan hal itu tentu jadi target selanjutnya. 

"Ya target moderat kami bisa raih 8 kursi, sedangkan target utamanya tentulah menang pemilu dan duduk  menjadi pimpinan dewan. Mohon doanya saja ya dari kawan-kawan media, " pungkasnya. (Red)


Lamteng (Pikiran Lampung)
-   ---   Rangkaian  persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif) Tahun 2024 mendatang telah mulai dilaksanakan, termasuk Panitia Kecamatan Pubian telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka  guna melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diselenggarakan  di Balai Kampung Payung Batu Kecamatan Pubian,  Rabu (10/5/2023).

Rapat Pleno Terbuka ini mengacu pada Peraturan PKPU No. 7 Tahun 2023 Jo PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 43 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tujuh Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data.

Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya  Camat Pubian, Danramil Padangratu, Kapolsek Padangratu, Panwascam Kecamatan Pubian, Pengurus Partai Politik dan Ketua PPS se Kecamatan Pubian.

Dalam Rapat Pleno sebelumnya telah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dimana data kependudukan yang diserahkan dari Kemendagri yaitu DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan melalui satu pintu yaitu kepada KPU untuk dilakukan pemutakhiran oleh Petugas yang telah ditetapkan.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pubian,  Adi Saputra Yusuf, S.Pd  kepada Pikiran La. pung menyebutkan, bahwa hasil yang disimpulkan dalam Rapat Pleno Terbuka kali ini adalah jumlah mata pilih 36.083 dari 20 Kampung se Kecamatan Pubian dan terbagi dalam 147 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Hasil mata pilih tersebut diatas masih dapat berubah lagi pada tahapan berikutnya, yakni pada bulan Juni mendatang dan juga tentang tanggapan yang disampaika oleh masyarakat yang harusselalu kita akomodir,” jelas Adi Saputra Yusuf di sela kegiatan acara.

Adi Saputra Yusuf juga memberikan himbauan kepada masyarakat  jika ada terdapat masukan atau tanggapan dari masyarakat mohon kiranya untuk segera disampaikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena tidak menutup kemungkinan data ganda warga.

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka DPHP DPS setelah ditanda-tangani oleh seluruh Anggota PPK maka salinannya diberikan kepada Panwascam dan Perwakilan Partai Politik se Kecamatan Pubian. (dra) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung
)--Menyikapi adanya dugaan oknum lurah yang melanggar kode etik sebagai aparatur pemerintah, memasang stiker bakal calon anggota DPR-RI Rahmawati Herdian yang juga anak kandung mantan Walikota Bandar Lampung Herman HN dan walikota saat ini Eva Dwiana.

Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung Edison Hadjar yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung menegaskan agar inspektorat dan sekda Kota setempat tegas dalam mengambil sikap.

Menurut Edison, aparatur pemerintah ASN harus berdiri netral dalam pemilihan umum, tidak bisa menjadi atau mendukung salah satu calon apalagi menjadi tim sukses.

“Jelas sebagai ASN harus netrat, apalagi dia lurah, harus jadi pengayom di wilayahnya. Jangan menjadi motor penggerak dan memasang stiker balon. ciptakan pemilihan umum (Pemilu) yang aman dan damai, karena pemilu adalah hajar lima tahunan, pesta demokrasi rakyat, dalam memilih pemimpin dan juga wakilnya,” ujar Edison Hadjar, Senin (01/05/2023).

Dijelaskan ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung ini, meskipun stiker yang ditempel adalah belum menyebutkan calon anggota DPR, namun demikian apakah menajdi tugas dari lurah untuk memasang stiker karang taruna? “Saya ingatkan juga bagi para Ketua RT, Ketua LK, Kaling dan juga para linmas adalah aparatur pemerintahan, karena mereka juga mendapatkan tunjangan dari APBD, sehingga mereka wajib menjaga netralitas pemilu, salah jika mereka mendukung calon anggota legislatif,” ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuh politisi PAN ini, kepada inspektorat untuk melakukan penyidikan dan berikan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan sebagai aparatur pemerintah. “Nanti juga Komisi I DPRD akan memanggil oknum lurah tersebut, bagaimana kejadian sebenarnya, karena hal ini jangan sampai terjadi di wilayah lain, jangan sampai merusak citra pesta demokrasi pesta rakyat ajang lima tahunan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Oknum Lurah Beringin Raya, kecamatan Kemiling, Bandar Lampung diduga melakukan pelanggaran netralitas Pemilu.

Pasalnya beberapa waktu lalu, oknum lurah tersebut diduga memasang stiker salah seorang calon anggota DPR RI di dinding rumah warga.

Lurah tersebut tampak  dikawal oleh linmas dalam penempelan stiker tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

“Iya saya langsung itu pak lurah MN yang memasang stiker calon yang tidak lain adalah anak dari walikota Bandar Lampung, makanya itu saya foto sebagai bukti, kalau ASN ini tidak netral begini bagaimana pemilu bisa damai,” ujar sumber tersebut. 

Menurut dia, sebagai ASN, apalagi lurah, semestinya menjaga netralitas bukan malah memimpin memasang stiker bakal calon. Birokrasi merupakan faktor penting sebagai penghubung pemerintah yang seharusnya netral dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“Kami sangat sayangkan sikap pak Lurah ini yang berani langsung memasang stiker calon di rumah warga. Akibat dari ketidaknetralan ASN berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan di lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan dan ASN menjadi tidak profesional,” ungkapnya.

Terpisah , saat dihubungi melalui telepon,

Lurah Beringin Raya M Nur Arifin, berdalih jika stiker yang ditempel adalah bukan lah calon anggota DPR RI.

“Mana ada tulisan calon, coba lihat, kalau bukan calon bukan urusan kamu, kalau dia sudah terdaftar di partai kamu sudah lihat apa, kalau belum, itu bukan urusan kamu, sudah ya,” kata dia berdalih saat dikonfirmasi, Sabtu (29/04/2023) soal pemasangan stiker bakal calon anggota DPR RI di rumah-rumah warga. (red) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) - Hanya karena ini meraih kekuasaan politik,, Semua etika seolah diabaikan. 

Hal ini terjadi di Kota Bandarlampung, diana seorang oknum lurah tertangkap basah oleh warga sedang menempelkan gambar bakal calon anggota dewan di rumah-rumah warga. 

Jika tim sukses dari calon peserta Pemilu atau mungkin di sah - sah sah saj atau diperbolehkan. Namun bagaimana jika yang menempelkan stiker bakal calon (Balon) tersebut adalah ASN (Aparatur Sipil Negara). Apalagi menjabat pemangku kekuasaan wilayah 'Lurah'. Bagaimana dengan netralitas ASN? 

Dengan di kawal oleh Linmas, Lurah Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, BandarLampung berinisial MNA emasang stiker salah seorang calon anggota DPR RI di dinding rumah warga.

Bacaleg itu tak lain anak dari Walikota Bandarlampung yang maju melalui salah satu Partai politik. 

 "Iya, saya liat langsung itu pak lurah MN itu memasang stiker calon yang tidak lain adalah anak dari walikota Bandar Lampung, makanya itu saya foto sebagai bukti, kalau ASN ini tidak netral," ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebut. 

Menurut dia, sebagai ASN, apalagi lurah, semestinya menjaga netralitas bukan malah memimpin memasang stiker bakal calon.

Birokrasi merupakan faktor penting sebagai penghubung pemerintah yang seharusnya netral dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Kami sangat sayangkan sikap pak Lurah ini yang berani langsung memasang stiker calon di rumah warga. Ketidaknetralan ASN berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional," ungkap sumber tersebut.

Namun demikian, ketika dikonfirmasi melalui sambungan Whatsappnya, Lurah Beringin Raya M Nur Arifin, berdalih jika stiker yang ditempel adalah bukan lah calon anggota DPR RI.

"Mana ada tulisan calon, coba lihat, kalau bukan calon bukan urusan kamu, kalau dia sudah terdaftar di partai kamu sudah lihat apa, bukan kalau belum, itu bukan urusan kamu, sudah ya," kata dia berdalih saat dikonfirmasi 'soal pemasangan stiker bakal calon anggota DPR RI di rumah-rumah warga. (red)