Articles by "DPRD"
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan


Lampung (Pikiran Lampung) -
Delapan partai politik dipastikan akan menempati kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada Tahun 2024.

Perwakilan delapan partai politik (Parpol) itu diantaranya, perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Dari pantauan dari laman KPU melalui Link Real Count KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ pada, Senin 19 Februari 2024 sekira pukul 10:00 WIB, progress sudah mencapai 17628 dari 25825 TPS atau sudah masuk diangka 68.26 persen.

Dari laman tersebut PKB telah memperoleh suara 243.027 (10.74 persen), Gerindra 406.492 (17.96 persen), PDIP 378.925 (16.74 persen), Golkar 304.927 (13.47 persen), NasDem 206.293 (9.11 persen), PKS 170.441 (7.53 persen), PAN 191.299 (8.45 persen) dan Partai Demokrat 184.396 (8.15 persen).

Sementara parpol peserta pemilu untuk pemilihan legislatif lainnya masih menyusul dari angka perolehan suara-suara dari delapan parpol tersebut.

Untuk DPRD Provinsi Lampung diketahui anggota yang bakal mendapatkan kursi sebanyak 85 kursi, dan 8 parpol tersebut di atas dipastikan akan ada perwakilannya untuk diperiode 2024-2029.

Di Provinsi Lampung terbagi 8 daerah pemilihan (Dapil), yakni Lampung 1 – Lampung 8. Untuk Dapil 1 atau Lampung 1 meliputi wilayah Kota Bandar Lampung dengan alok6kursi sebanyak 11 kursi. Dapil 2 (Lampung 2) meliputi daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 10 kursi.

Lampung 3 dengan wilayah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro dengan jumlah kursi 11. Lampung 4 ya itu dari perwakilan wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah kursi 10.

Untuk Lampung 5 ya itu dari perwakialn wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan dengan jumlah 11 kuris. Lampung 6, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan jumlah 10 kursi. Lampung 7 dari Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 12 kursi, dan Lampung 8 ya itu dari perwakilan Kabupaten Lampung Timur dengan alokasi 10 kursi. (*)


Lampung (Pikiran Lampung) – 
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, ikut angkat suara soal bencana banjir merendam sejumlah Kacamatan di Bandarlampung.

Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini menilai, Pemkot Bandarlampung perlu melakukan pelebaran dan normalisasi sungai.


“Saya berharap Pemkot Bandarlampung dapat melakukan pelebaran dan normalisasi sungai yang berada di Bandarlampung,” ujarnya, Senin (26/02/2024).

Bantu Korban Banjir, Biddokkes Polda Lampung Beri Pelayanan Kesehatan
Rakor Penanganan Banjir, Sekdaprov Fahrizal Ajak Kabupaten/Kota Siaga Hadapi Curah Hujan Tinggi

Selain itu, perlu juga adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah kealiran sungai. Alasanya, tentu hal tersebut dapat memicu luapan.

“Tidak bisa jika hanya Pemkot saja yang melakukan upaya penanganan, perlu adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah disungai,” ungkapnya.

Kendati begitu, wanita akrab disapa Bunda Elly ini menekan perlu adanya langkah kongkrit pencegahan bencana banjir.

“Semua pihak, baik Pemkot dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan agar bencana banjir ini tidak terulang kembali,” tegasnya.(*)


Lampung (Pikiran Lampung) -
Anggota DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 kepada masyarakat Desa Bernung kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (10/02/24).

Watoni Noerdin mengatakan Perda Nomor 2 tahun 2021 lahir, didasari banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3-4 tahun lalu. Sehingga, para aktivis perempuan berdiskusi bersama sejumlah unsur dan pihak, dengan harapan agar Lampung dapat meminimalisir, dan tidak terjadi lagi persoalan tindakan kekerasan.

“Kita sangat bersyukur, dihadapan kita semua ada penggagas dan merangkai lahirnya Perda Nomor 2 tahun 2021. Yaitu, Ibu Handi Mulyaningsih. Kami berterimakasih atas inisiatif yang digagas. Sehingga, lahirnya Perda ini,” kata Watoni.

Dengan demikian, Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung itu menegaskan bahwa pemahaman Perda yang disosialisasikan pada kesempatan kali ini sangat penting dipahami oleh peserta khususnya warga Bernung. Agar, target dan harapan DPRD bersama pemerintah bisa terminimalisir bahkan hilang.

“Saya bersyukur bisa bertemu masyarakat Bernung di kegiatan sosperda ini. Saya berharap, tolong pahami oleh kedua Pemateri yang sudah hadir. Agar, masyarakat disini bisa memahami isi Perda tersebut, dan diimplementasikan dilingkungan keluarga dan sekitar,” ungkapnya.


Lampung (Pikiran Lampung) -
Ketua DPRD Lampung didesak oleh pemuda se- kecamatan Kalirejo untuk lakukan perbaikan infrastruktur jalan ruas padang ratu - kalirejo, kalirejo - bangun rejo, mereka meminta untuk segera di perbaiki dalam waktu dekat, Jumat (09/02/2024). 

Salah satu pemuda Karang Taruna dari kampung srimulyo yang hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah saat itu, Heriyanto menyebutkan bahwa semua karang taruna kecamatan Kalirejo sepakat untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur.

"Khususnya 17 kampung sepakat untuk mengusulkan jalur Provinsi dari kecamatan Padang Ratu sampai kecamatan Kalirejo" ujar Heriyanto menyampaikan langsung kepada Mingrum Gumay.


Dalam pernyataan tersebut, Heriyanto menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak telah merugikan masyarakat setempat secara signifikan. 

Mereka meminta Ketua DPRD Lampung untuk segera mengatasi permasalahan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap infrastruktur dasar yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, Mingrum Gumay, selaku Ketua DPRD Lampung, menyadari dan menghargai aspirasi yang disampaikan oleh pemuda karang taruna Kecamatan Kalirejo terkait kondisi jalan di wilayah tersebut.


"Kami tengah mengevaluasi prioritas proyek infrastruktur, dan perbaikan jalan ini akan menjadi salah satu fokus utama," kata Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan pemuda se kecematan kalirejo tersebut.

"Mohon doanya saja, segera kirimkan usulannya nanti akan di bahas intensif," Pungkasnya. (*) 


Lampung (Pikiran Lampung) -
Anggota DPRD Provinsi Lampung Aprilliati menggelar sosialisasi peraturan daerah di kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung, Selasa (30/01/2024).

Dikatakannya, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menjadi tugas serta peran penting pemerintah legislatif maupun eksekutif, dalam menjaga masyarakat di provinsi Lampung.

Untuk itu, DPRD Provinsi Lampung memprogramkan sosialisasi yang menyentuh pada masyarakat langsung, untuk dapat memberikan edukasi serta pemahaman yang meluas. 

Aprilliati yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

Anggota komisi V DPRD Lampung ini juga menegaskan mungkin saja kasus tersebut dapat terus meningkat jika korban dari kekerasan tersebut berani untuk melaporkan,"ungkapnya. (*)



Lampung (Pikiran Lampung) -
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin menggelar Reses tahap 1 tahun anggaran 2024, di kota Metro, pada Rabu (24/01/2024).

Dalam reses tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin banyak masukan aspirasi dari masyarakat.

Mernyikapi aspirasi tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan akan membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Karena itu suatu keperluan tentu harus kita perjuangkan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan terpenuhi,” tegasnya.

Dikatakannya, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan keharusan bagi Anggota Dewan. Suara masyarakat sangat penting agar kesejahteraan meningkat.

“Dengan hadirnya saya kesini, tentu menjadi catatan yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan,” kata Watoni. (*)