Articles by "- Lampung"
Tampilkan postingan dengan label - Lampung. Tampilkan semua postingan


Pesawaran (Pikiran Lampung)- -  Banyak sejumlah cara yang dilakukan tim kampanye untuk mendapatkan simpati dan mengenalkan pasangan calon (Paslon) presidennya ke masyarakat secara langsung.

Di Kabupaten Pesawaran, Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran membagikan makan siang dan susu gratis yang tersebar di enam titik. Yakni, Tugu Pengenten, Pasar Hanura, Wates (Way Ratai), Pasar Gunung Sari, Tritahayu dan Padang Cermin.

Sekertaris TKD Prabowo - Gibran untuk Kabupaten Pesawaran, Elly Wahyuni menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan  Prabowo-Gibran.

Dengan tageline makan siang dan susu gratis, ini bentuk keseriusan Prabowo-Gibran untuk meminimalisir stunting disetiap daerah.

"Alhamdulillah, sejak dimassa kampanye tim TKD Pak Prabowo untuk Kabupaten Pesawaran terus bergerak, untuk  memenangkan bapak Prabowo dan Mas Gibran dikontestasi Pilpres 2024," ungkapnya, Ahad (3/12/2023).

Berdasarkan pantauan, warga nampak langsung berdatangan dan menyambut tim kampanye daerah saat mempersiapkan kemasan makan siang dan susu secara gratis.

Warga yang datang mulai dari tukang becak, pedagang kaki lima (PKL), warga sekitar alun-alun serta pengguna jalan yang kebetulan melintas.

Sebelum pembagian makan siang dan susu gratis, tim kampanye daerah memberikan sosialisasi singkat dan berdoa bersama dengan warga.

Tampak mereka mendoakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menang satu putaran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.(zainiri) 

Continue reading

 


Lampura (Pikiran Lampung) - Pertemuan Silaturahmi antara Perguruan Karate BUDOKAI Provinsi Lampung dengan Karate – Ka JAYA RAYA CLUB di Lapangan Kecamatan Abung Semuli, Bumi Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli., Ahad  3 Desember 2023, 

Acara berlangsung dengan penuh antusiasme. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh dari Perguruan Karate BUDOKAI Provinsi Lampung, seperti Sensei Munadi dari Bandar Lampung, Sensei Ferry dari Lampung Timur, serta Sensei Andi dari Kota Metro.

Dalam kesempatan tersebut, Sensei Munadi mengungkapkan pentingnya menjalin silaturahmi antar karateka. Hal ini memungkinkan para peserta untuk saling membuka wawasan, bertukar informasi, dan menambah pengetahuan baik terkait teknik karate, teknik pertandingan, maupun perwasitan. Perkembangan yang pesat dalam dunia beladiri karate menuntut kita sebagai insan olahraga untuk terus mengikuti perubahan tersebut. Hal ini juga disetujui oleh Bapak Adiguna Akip, koordinator pelatih di Dojo Jaya Raya Club, yang mengakui keberagaman perguruan beladiri di SMP N.1 Abung Semuli, seperti INKAI, GOJUKAI, INKADO, INKANAS, KKI, Silat, dan lain-lain. 


Kesempatan bertemu seperti ini bisa digunakan untuk mempelajari kekurangan kita dan kelebihan orang lain dalam masing-masing perguruan guna melakukan perbaikan.

Pada acara tersebut, pihak pembina JAYA RAYA CLUB, yaitu Kepala Sekolah SMP N.1 Abung Semuli, Ibu Zubaidah, beserta Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum, Sarana/Prasarana yaitu Bapak Ekosusanto dan Bapak Akrom, menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas kunjungan silaturahmi dari Perguruan Karate BUDOKAI Provinsi Lampung ke DOJO JAYA RAYA CLUB.

 Mereka berharap agar atlet karate Jaya Raya Club tetap termotivasi dalam membangun dan mengejar prestasi, khususnya dalam bidang karate, demi kebaikan sekolah, siswa, orang tua, dan keluarga. Pihak Kecamatan Abung Semuli, yang diwakili oleh Bapak Firman melalui Sekretaris Kecamatan Bapak Ali Basah, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini, khususnya dalam mengangkat nama Kecamatan Abung Semuli dalam prestasi karate.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh beberapa orang tua siswa yang mengawal putra dan putri mereka dalam latihan, serta tokoh masyarakat seperti Bapak Hi. Edi Sutrisno, Amd.Kop., yang sangat antusias mendukung kegiatan olahraga beladiri karate. Intensitas latihan karate yang tinggi diharapkan dapat mengarahkan waktu yang tepat bagi para siswa untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan menjauhkan mereka dari lingkungan yang bisa merugikan generasi muda. Pernyataan tersebut turut ditimpali oleh Bapak Luzirwan, SE., pejabat Dinas Kominfo Lampung Utara, yang juga seorang mantan atlet beladiri, yang menyampaikan pentingnya pelatihan beladiri, khususnya karate, dalam membentuk rasa percaya diri siswa dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

Bapak Drs. Rimanto Slamet juga menambahkan bahwa dengan adanya perkembangan pesat dalam olahraga beladiri karate di daerah setempat, terutama di Kabupaten Lampung Utara, diharapkan identitas karateka daerah dapat diakui pada tingkat provinsi dan nasional.

Dengan adanya kegiatan silaturahmi dan kolaborasi antar-perguruan karate ini, diharapkan olahraga beladiri karate semakin berkembang dan menjadi kebanggaan bagi daerah setempat, serta dapat mencetak atlet-atlet yang berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. (cristiny) 

Continue reading


Lampung (Pikiran Lampung) - Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan November 2023 tercatat mengalami inflasi 1,02% (mtm), meningkat dibandingkan periode Oktober 2023 yang mengalami inflasi 0,30% (mtm) dan lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan November pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi 0,52% (mtm).

Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi 0,38%(mtm) dan 0,61%(mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan November 2023 tercatat sebesar 4,10% (yoy), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat 2,86% (yoy) dan 3,40% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan November 2023 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,555%; 0,199%; 0,070%; 0,040%; dan 0,032%. Kenaikan harga komoditas hortikultura menjadi penyumbang utama inflasi pada November 2023.

Berlanjutnya inflasi aneka cabai terutama disebabkan oleh penurunan pasokan di Kabupaten sentra produksi Lampung Selatan, dan penurunan kualitas cabai akibat kondisi El Nino. Sementara itu, kenaikan harga aneka cabai di Lampung juga turut dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit dari Sukabumi, sebagai salah satu pemasok utama cabai untuk Provinsi Lampung, yang sempat mencapai
Rp100.000/kg untuk komoditas cabai rawit merah. Kenaikan bawang merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan sejalan dengan berakhirnya periode panen Juli-Agustus 2023.

Adapun kenaikan harga daging dan telur ayam ras sejalan dengan masuknya periode high demand menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Disisi lain, pada bulan November 2023 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, antara lain ikan kembung, bensin, bawang putih, pir, dan ketimun dengan andil masing-masing sebesar -0,029%; -0,024%; -0,011%; -0,006%; dan -0,006%. Penurunan harga ikan kembung didorong peningkatan pasokan dampak faktor cuaca.

Lebih lanjut, penurunan harga bensin sejalan dengan penurunan harga BBM non subsidi pada 1 November 2023 yang dilakukan Pemerintah sebagai penyesuaian atas turunnya harga minyak dunia. Sementara itu, penurunan harga bawang putih sejalan dengan realisasi importasi bawang putih.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy)sampai dengan akhir tahun 2023.

Namun demikian, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) Shock aggregate demand di tengah kondisi excess liquidity, kenaikan UMP tahun 2023, dan momen tahun politik.; dan (ii) risiko rendahnya capaian pemulihan daya beli masyarakat yang berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) risiko masih tingginya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, terutama pada November – Desember 2023 di tengah meningkatnya permintaan pada Nataru; dan (ii) risiko outflow beras di Lampung akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu :
(i)  Stance OPEC+ yang ingin
mendorong kenaikan harga minyak dunia untuk kepentingan geopolitik; dan
(ii)  Risiko percepatan
kenaikan harga rokok di akhir tahun dengan ekspektasi tarif cukai rokok yang kembali meningkat pada
tahun 2024.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, TPID terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan Harga
Mengintensifkan operasi pasar beras/SPHP dan GPM secara kontinyu menjelang NATARU terutama komoditi aneka cabai, bamer, telur dan daging ayam ras hingga harga kembali turun, terutama di lokasi pasar pencatatan inflasi BPS.
a. Penggunaan dana BTT untuk Operasi Pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan pada
komoditas beras di 400 titik selama 50 hari pada (8 titik/hari).
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan.

2. Ketersediaan Pasokan
a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung.
b. Perluasan Kerjasama Perdagangan antar Daerah dengan Kepulauan Riau dan Bali serta kedepan akan dilakukan KAD antara Lampung dengan Kaltim.
c. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kelancaran transportasi melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi..
b. Merekomendasikan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.

4. Komunikasi efektif
Melakukan rapat koordinasi secara formal yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal melalui media sosial (POSKO INFLASI), dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. (*)

Continue reading


Tanggamus (Pikiran Lampung) - Hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Tanggamus Provinsi Lampung sejak pukul 18 sore Wib, Kamis (30/11/2024) menyebabkan kebanjiran. 

Hingga pukul 21 malam ini hujan belum reda dan masih terus mengguyur beberapa wilayah Tanggamus. Bahkan  debit air semakin membesar hingga masuk ke rumah warga. 

Dari informasi yang berhasil dihimpun Pikiran Lampung menyebutkan jika beberapa wilayah banjir mulai mengkhawatirkan.  Salah satunya di Pekon (Desa) Tegokh Kecamatan Cukuh Balak. 
Terlihat warga yang ada di pekon itu, mulai. siaga keluar rumah. 
Menurut Rizky salah satu warga pekon tersebut, hujan mulai mengguyur wilayah itu sejak sore hari hingga malam ini. ' Iya pak sejak sore hujannya sangat deras, ini banjir di kampung kami, air sudah masuk. rumah, "jelasnya saat dihubungi Pikiran Lampung malam ini. 

Hingga saat ini belum ada pihak betwajib yang bisa dihubungi atau memberikan keterangan terkait musibah banjir ini. (Zainiri) 


Continue reading


Lampung (Pikiran Lampung) - Upaya penyelundupan 1 kuintal sabu-sabu melalui Lampung selama satu bulan terakhir digagalkan kepolisian, 30 orang kurir juga ikut ditangkap. 

Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengatakan penggagalan upaya penyelundupan itu dilakukan selama Oktober - November 2023.

"Berat total barang bukti sabu-sabu mencapai 113 kilogram," kata Helmy di Mapolda Lampung, Selasa (28/11/2023).

Helmy mengatakan sabu-sabu senilai Rp 196,3 miliar itu diduga dikendalikan jaringan asal Provinsi Aceh. "Dari penggagalan upaya penyelundupan ini, setidaknya 496.000 jiwa berhasil diselamatkan dari narkoba," kata Helmy.

Dalam pengungkapan jaringan narkoba asal Aceh ini, Helmy mengatakan sebanyak 30 orang yang diduga kurir juga ditangkap.

"Hasil pemeriksaan, para tersangka ini mengaku menerima upah sebesar Rp 10 juta sampai Rp 15 juga per kilogram," kata Helmy.

Selain menyita 113 kg sabu-sabu, petugas Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung juga menyita 43 kg ganja, dan 1.000 butir pil ekstasi.

Helmy menambahkan, para tersangka yang telah ditangkap terancam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. 

Dari hasil pengungkapan narkoba ini, Helmy mengatakan Provinsi Lampung dapat dikatakan sebagai "jalur sutera" penyelundupan melalui darat.

"Tidak semua diedarkan di Lampung, namun sebagian besar diedarkan di Jawa. Lampung hanya menjadi daerah perlintasan saja," kata Helmy.

Dia memastikan upaya Polda Lampung dalam memerangi peredaran narkoba tidak berhenti sampai di sini. "Ini belum selesai, kami akan terus kembangkan," katanya. (*) 

Continue reading


Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Lelang proyek yang sumber dananya berasal dari Asian Development Bank ( ADB ) atau sumber asing lainnya, umumnya menggunakan dokumen internasional dengan mengadopsi peraturan internasional dan peraturan dari Negara peminjam.

Hal itu dikatakan tenaga ahli dari Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan jasa (LKPP) Aprianto Makruf saat menyinggung proses lelang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri ( RSPTN ) Universitas Lampung. 

“ Proyek yang sumber dananya dari ADB maupun Loan  itu menggunakan dokumen internasional serta mengadopsi peraturan internasional dan dari Negara peminjam, jadi rekanan domestik dan internasional bisa ikut dalam proses penawaran proyek,” ujar Aprianto Makruf. 

Umumnya, di negara yang relatif maju, syarat terpenuhinya penawaran lelang meliputi legalitas perusahaan, dukungan keuangan minimal 25 persen dari nilai proyek dan dibuktikan dengan fasilitas kredit atau Latter of credit, dana standby Loan dan fresh money 10 % dari nilai. 

“ Karena di internasional menginginkan perusahaan yang mempunyai kemampuan keuangan yang baik, mereka tidak mengenal bank garansi baik berupa jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan seperti banyak terjadi di proyek lokal,” tambahnya. 

 Aprianto makruf juga mengatakan di Indonesia rekanan dipermudah dengan tidak harus menyertakan Latter of credit cukup dengan jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan bahkan dimudahkan juga dengan surety bond. 

Tapi jika ada perusahaan rekanan yang melampirkan Latter of credit  artinya perusahaan rekanan tersebut baik secara keuangan serta mengikuti standar internasional yang artinya secara adiministrasi dan keuangan pasti lebih unggul. 

“ Dukungan keuangan, Latter of credit dan fresh money minimal 10 % lebih kuat dibandingkan jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan, jadi ketika sudah melampirkan latter of credit maka tidak harus melampirkan jaminan penawaran lagi,” sambungnya. 

Aprianto makruf juga mengatakan jika ada rekanan yang secara kelengkapan administrasi dan dukungan pembiayaan kuat lalu digugurkan oleh panitia lelang karena tidak melampirkan jaminan penawaran, patut diduga ada permainan curang yang dilakukan oleh oknum panitia lelang.

“ jadi jika ada rekanan yang digugurkan karena tidak melampirkan jaminan penawaran padahal rekananan tersebut melampirkan latter of credit maka patut diduga ada oknum panitia lelang yang bermain curang pada tahapan proses lelang, karena latter of credit pasti juga tercantum dalam dokumen lelang” tutupnya.(mat) 

Continue reading


Jakarta (Pikiran Lampung) - Gubernur Arinal Djunaidi meraih Anugerah KPI Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia (KPI).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah di Grand Ballroom Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Minggu Malam (26/11/2023).

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang mempunyai infrastruktur dan ekosistem penyiaran, termasuk dengan memberikan dukungan kepada KPI Daerah baik berupa anggaran, regulasi dan layanan lainnya demi terciptanya tatanan informasi di daerah yang layak dan benar.

Anugerah KPI 2023 mengusung tema “Ecobroadcasting - Peduli Lingkungan Melalui Penyiaran” merupakan ajang tertinggi apresiasi KPI untuk lembaga penyiaran, pemerintah daerah, KPID dan insan penyiaran yang telah berjasa serta berkontribusi besar pada dunia penyiaran di Tanah Air.

Plt. Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefullloh yang turut hadir dalam acara penganugerahan tersebut mengapresiasi KPI Pusat yang telah menggelar Anugerah KPI 2023 dimana Provinsi Lampung menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran.


Achmad Saefulloh berharap, Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus menjalin kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh lembaga penyiaran, baik media elektronik maupun radio yang ada di Provinsi Lampung.

"Karena penyiaran media elektronik maupun radio yang dikomandoi KPID Provinsi Lampung sebagai mitra strategis di dalam penyelenggaraan monitoring penyiaran, dalam rangka menyiarkan  serta mendukung agenda pembangunan, baik di Provinsi Lampung maupun di seluruh Indonesia," ujar Achmad Saefulloh.

Ketua KPID Provinsi Lampung Budi Jaya Idris dalam kesempatannya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung yang hadir secara langsung dalam acara penganugerahan.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Budi Jaya berharap agar Gubernur terus mendukung dan memperhatikan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Lampung. (tiwi)

Continue reading


Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - RF (16), Warga Sumber Agung, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, ditangkap Polisi lantaran menyetubuhi pacarnya yang masih dibawah umur. 

Korban RZ (16) sendiri baru mengenal pelaku RF (16), selama 1 seminggu melalui media sosial. 

Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung AKP Toni Suherman menjelaskan bahwa setelah keduanya berkenalan di media sosial selama 1 minggu, kemudian pelaku RF (16) mengajak korban untuk bertemu. 

"Setelah saling kontak, kemudian keduanya janjian untuk ketemuan, dan pelaku menjemput korban di gang tidak jauh dari rumah korban" ungkap AKP Toni saat konferensi pers, pada Selasa (21/11/2023) sore. 

Setelah itu korban RZ (16) diajak pelaku ke rumahnya, di jalan wan abdurahman, Sumber Agung, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, pada Minggu (22/10/2023).

Saat berada di rumah pelaku, pelaku RF (16) membujuk korban RZ (16) untuk melakukan persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. "Pengakuannya, pelaku RZ (16) baru satu kali menyetubuhi korban" ungkap AKP Toni.

Peristiwa ini dapat terungkap setelah orang tua korban mencari keberadaan korban yang saat itu tidak pulang ke rumah. "Korban sempat tidak pulang ke rumah, namun menginap di rumah teman wanitanya" ujar Toni. 

Setelah orang tua korban mengetahui keberadaan korban, akhinya korban bercerita tentang apa yang telah dilakukan oleh RZ (16) terhadap dirinya dan akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian. 

"Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, akhinya pelaku berhasil kita amankan, pada Selasa (21/11/2023) pagi tadi" ujar AKP Toni. 

Akibat perbuatannya tersebut, Pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) junto Pasal 76 D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. (*)

Continue reading


Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama ribuan masyarakat memeriahkan Jalan Sehat dalam Rangka  Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023.

Acara Jalan Sehat tersebut di buka langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Minggu (19/11/2023). 

Adapun rute jalan Sehat yaitu Start dari Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung - jl. Dr. Susilo - Jl. Diponegoro - jl. Nusa Indah - jl. Way Sekampung Rawa Laut - jl. Way Semangka, - Finish di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan bahwasannya jalan sehat yang baru saja diikuti tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan. 


Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan yang layak, itulah amanat UUD 1945 bagi kita. Berdasar mandat itulah, enam pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama.

"Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa melakukannya sendiri, maka dari itu dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara   pemerintah   Provinsi, Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat, enam pilar transformasi kesehatan bisa kita tegakkan untuk perubahan yang lebih baik," ujar Gubernur Arinal.

"Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk membangun Kesehatan," tambah Gubernur Arinal.

Lebih dari itu, Gubernur Arinal mengajak untuk terus berkomitmen hidup sehat dan aktif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. "Dengan memperhatikan kesehatan dan menjaga kebugaran kita, dan kita dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal juga melakukan Senam bersama dan makan buah bersama. Gubernur Arinal juga menyempatkan meninjau pelaksanaan bakti sosial berupa sunatan masal.

Adapun Kegiatan Germas yang dilaksanakan hari ini, terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu Fun Run berkerjasama dengan RSUDAM, Jalan Sehat, Germas Jambore Kader Posyandu, Lomba Senam Lampung Berjaya, Bakti Sosial ( Donor darah, sunatan masal, skrining Penyakit Tidak Menular), Lomba Penyuluhan Kader Posyandu, dan Lomba Penyuluhan Kader Saka Bakti Husada. (*) 

Continue reading


Lampung (Pikiran Lampung) - Wakil ketua Alumni dan mahasiswa fakultas teknik Universitas Lampung Rusdianto Farhad saat dikonfirmasi menyebutkan, Didalam dokumen lelang ikp 4.3 peserta tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan. 

semua peserta yang diketahui memiliki pertentangan kepentingan dengan satu pihak atau lebih dalam proses penawaran akan digugurkan karena peserta (BUMN) dianggap memiliki pertentangan kepentingan dan memiliki pemegang saham dan pengendali yang sama.

“ melihat dari angka penawaran yang diajukan peserta BUMN kuat sekali dugaan ada upaya kolusi yang berpotensi merugikan negara dan tidak sesuai amanat UU untuk terciptanya iklim persaingan sehat dan transparan,” ucap farhad.

Farhad juga menambahkan, sesuai dengan Undang Undang nomor 19 tahun 2003 ayat 2 tentang BUMN, saham kepemilikan BUMN dimiliki seluruhnya atau sebagian besarnya oleh Negara.

Karenanya, melihat kepemilikan saham dan angka penurunan maka bisa dilihat ada semacam pengaturan harga yang dilakukan BUMN karya pada lelang RSPTN Unila dan tidak sesuai dengan amanat undang undang dimana mencari harga yang terendah dan responsif.

“ Jika merujuk pada panduan dokumen pelelangan, maka semua BUMN yang mengikuti proses lelang RSPTN Unila seharusnya gugur dalam proses tahapan administrasi,” tegasnya. 

Masih kata farhad, Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 menyatakan kemampuan paket yang dikerjakan oleh perusahaan non kecil atau besar sebanyak 6, maka dipastikan BUMN karya memiliki lebih dari 6 paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. 

“ 47 tower sedang dibangun di ibu kota negara oleh BUMN karya, yang oleh presiden Joko Widodo diharapkan selesai pada Agustus 2024, tentu saja BUMN harus berkonsentrasi untuk penyelesaian, “ ucapnya. 

Farhad juga mengatakan menteri keuangan Sri Mulyani melalui kementriannya menggelontorkan dana cadangan dalam rangka penyelamatan keuangan BUMN karya, bisa dipastikan BUMN karya sedang mengalami kesulitan keuangan. 

“ melihat kondisi BUMN karya yang sedang tidak baik baik saja, sebaiknya mereka paham aturan dan jangan sampai terulang kembali vendor tidak dibayar oleh BUMN karya karena masalah kesulitan keuangan seperti terjadi di banyak tempat,” tutupnya. (*) 
Continue reading


Lampung (Pikiran Lampung) - Iskardo mengatakan, Pada Pemilu 2024 Bawaslu terkonsentrasi pada peningkatan Pengawas Partisipatif.

"Ormas, OKP dan Pemantau Pemilu menjadi mata dan telinga Bawaslu sebagai mitra strategis dalam mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu," Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Lampung pada Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi Lampung, Sabtu (18/11).

"Bawaslu tidak bisa mengawasi sendirian tanpa pengawas partisipatif melihat kondisi SDM terbatas namun objek yang diawasi begitu banyak dan luas," imbuh nya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam perkembangan Pemilu 2024 Gen Z menjadi penentu mayoritas pada Pemilu 2024.

"Kita inginkan pemuda-pemuda memberikan suara terbaiknya, kita tidak ingin generasi muda apatis dengan politik, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah proses politik,"kata Iskardo.

Iskardo menginginkan peserta P2P menjadi pionir dan duta yang menjaga demokrasi berintergritas.


"Saya berharap peserta menjadi pengawas partisipatif serta menjadi pionir bagi jajaran/ pengurus organisasi untuk menumbuhkan pengetahuan terkait pengawasan Pemilu demi demokrasi berintegritas," tambah Iskardo.

Iskardo menyampaikan tujuan kegiatan P2P untuk mengoptimalkan peran stakeholder/Ormas/LMS dan OKP/Pemantau Pemilu dan lembaga media dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang bermartabat, jujur, adil, bersih dan demokratis.

Narasumber pertama, Pemerhati Pemilu, Abhan menyampaikan bahwa era digital semua orang dapat memainkan peran sebagai pewarta

"Kata Abhan Semua orang bisa menjadi wartawan (menyebarkan informasi), maka masyarakat butuh literasi digital agar terhindar dari informasi hoax dan pemecah belah,"

Hadir Pemerhati Pemilu/Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022 Abhan, Ketua/Anggota Bawaslu Lampung Iskardo, Gistiawan dan Kepala Sekretariat dan Jajaran juga peserta dari unsur Ormas, OKP dan Lembaga Pemantau di Provinsi Lampung. (*) 



Continue reading


Bandarlampung (Pikiran Lampung)-Tahun politik sudah digendangkan. Para wakil rakyat yang kini masih duduk sebagai anggota DPRD Lampung Utara mulai sibuk mengenalkan diri kembali kepada pemilik hak suara. Namun jangan lupa, masih ada masalah yang melilit mereka terkait pengadaan pakaian pada APBD 2022 lalu.

Sebagaimana diketahui, pada APBD Lampura tahun anggaran 2022, Sekretariat DPRD merealisasikan anggaran belanja barang sebesar Rp 5.426.346.567, dan belanja jasa Rp 10.332.944.514. Di antara anggaran tersebut, sebanyak Rp 917.490.000-nya dipergunakan untuk pengadaan belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan serta anggota Dewan, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian adat daerah.

Untuk pengadaan PSH, PSR, dan pakaian adat daerah, nilai kontrak kepada tiga penyedia jasanya sebesar Rp 590.200.000. Yaitu penjahit U yang menangani 46 set pakaian sipil harian dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 144.900.000, pun pakaian sipil resmi sebanyak 46 stel ditangani penjahit U dengan nilai Rp 174.110.000. Khusus pakaian adat daerah dilaksanakan oleh CV AFG dengan nilai Rp 271.190.000.

Bagaimana realisasinya? Mengutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Lampura Tahun 2022, Nomor: 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2023, tanggal 16 Mei 2023, dinyatakan bahwa terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 490.340.585. Dengan kata lain, kurang dari Rp 100.000.000 anggaran yang dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merunut pada penelusuran BPK, diketahui jika pengadaan pakaian para anggota Dewan yang Terhormat di Lampura ini sarat “permainan”. Pada pengadaan PSH dan PSR misalnya, dari nilai kontrak penjahit U sebesar Rp 319.100.000, yang tidak dapat diyakini keterjadiannya senilai Rp 319.010.000. Artinya, tidak lebih dari Rp 90.000 saja yang diyakini kebenarannya. 

Padahal, bila mengacu pada BAST Nomor: 024/BAPHP/12-LU/2022 dan 024/15/BAPHP/12-LU/2022, pekerjaan penjahit U dinyatakan telah dilaksanakan seluruhnya dan lunas dibayar sebesar Rp 319.100.000. Setelah dilakukan pemungutan pajak dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp 37.361.532, jumlah riil uang yang diterima penjahit U sebanyak Rp 281.648.468.

 Lalu dimana masalahnya? BPK mengurainya sejak awal. Munculnya nama penjahit U sebagai penyedia pakaian bagi anggota DPRD atas rekomendasi pihak ketiga yang tidak bertandatangan di dalam kontrak, yaitu HH. Kabag Umum Sekretariat Dewan (Setwan), A, selaku PPK menyahutinya, dan Kasubag Perlengkapan, DA, melalui stafnya berinisial MARSS, mengoordinasikan pra kontrak pekerjaan.

Walhasil, pekerjaan pengadaan pakaian sipil harian dan sipil resmi untuk 45 anggota DPRD dan satu set lagi untuk Sekretaris DPRD saat itu, AA, tidak dilaksanakan. Mengapa begitu? Menurut As, penjahit U, dikarenakan adanya penolakan dari sebagian besar anggota Dewan.

Bagaimana dengan pembayaran yang sudah diterimanya? As mengaku, menyerahkan seluruh uang atas realisasi SP2D kepada HH. Ia hanya memperoleh Rp 6.500.000. Itu pun diberikan oleh HH sebanyak dua kali, yaitu Rp 4.500.000 pada pemberian pertama, disusul kemudian Rp 2.000.000 pemberian kedua. 

Saat diwawancara BPK, Kabag Umum Setwan, A, selaku PPK mengaku tidak mengetahui penunjukan HH sebagai penyedia, karena secara teknis, kegiatan tersebut dilakukan oleh PPTK. 

Namun PPTK, LM, juga berkilah. Ia mengaku tidak mengetahui secara teknis baik saat pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak, termasuk peran HH sebagai “sang pengatur”. 

Bagaimana peran MARSS? Staf di sub bagian perlengkapan ini menjelaskan, pengurusan administrasi kontrak, termasuk memberikan rekomendasi penjahit kepada HH, berdasarkan perintah atasannya, yaitu Kasubag Perlengkapan Setwan, DA. 

Sayangnya, sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, DA tidak dapat memberikan keterangan mengenai silang-sengkarut urusan pakaian para Dewan tersebut.

Sejauhmana peran HH dalam program pengadaan pakaian dinas wakil rakyat Lampura itu? Masih menurut temuan BPK, HH mengakui, bahwa sebelum adanya realisasi SP2D dari Sekretariat DPRD, ia telah memberikan sejumlah uang kepada 45 anggota DPRD dan Sekretaris DPRD saat itu sebanyak Rp 178.750.000. 

Benarkah anggota DPRD Lampura menerima uang dari HH? Sekretaris DPRD saat itu, AA, membenarkannya. Menurut dia dalam keterangannya kepada tim BPK, 46 orang penerima uang realisasi pengadaan PSH dan PSR terdiri dari 45 anggota Dewan dan dirinya yang waktu itu menjabat Sekretaris DPRD.

Penelusuran BPK menemukan fakta, sebanyak 21 penerima uang dari HH membuat PSH dan PSR sendiri –tidak melalui penjahit U-, lima penerima tidak membuat sama sekali, dan 20 lainnya tidak menjawab permintaan keterangan dari tim BPK.

Hingga waktu pemeriksaan BPK berakhir, 21 penerima yang mengaku membuat PSH dan PSR sendiri, tidak dapat menyerahkan SPJ dan dokumentasi pembuatan 21 stel dari dua jenis pakaian tersebut.

Atas “permainan” di Gedung Dewan Lampura dalam kegiatan belanja pakaian ini, BPK menyimpulkan, sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan HH dalam pengadaan PSH dan PSR ini, sebesar Rp 93.398.468.

Bagaimana dengan pengadaan pakaian adat? Ternyata sama saja. HH adalah sosok yang mengatur semuanya. Berkat rekomendasi Kasubag Perlengkapan Setwan, DA, dengan menugaskan stafnya, MARSS sebagai “peluncur.”

Secara resmi, pengadaan 62 stel pakaian adat ini ditangani CV AFG, senilai Rp 271.190.000. Dengan perincian, untuk pakaian adat pria, jas tutup memiliki harga satuan Rp 2.145.000. Dibuat sebanyak 51 pcs sehingga totalnya Rp 109.395.000. Aksesori satuannya seharga Rp 1.970.000, totalnya Rp 100.470.000, dan rantai jam dengan harga satuan Rp 275.000, untuk 51 unit menjadi Rp 14.025.000.

Sementara untuk 11 pakaian adat wanita, baju kebaya satuannya Rp 1.850.000, sehingga nilainya menjadi Rp 20.350.000, dan aksesori dengan harga satuan Rp 2.450.000 menjadi Rp 26.950.000. Total keseluruhan anggaran mencapai Rp 271.190.000.

Dan berdasarkan BAST Nomor: 024/279/BAPHP/12-LU/2022 pekerjaan pengadaan pakaian adat sebanyak 62 stel tersebut telah selesai dan dibayar lunas sebanyak Rp 271.190.000.

Sesuaikah kenyataan dengan anggaran yang digelontorkan? Ternyata, jauh panggang dari api. HH sebagai “sang pengatur” mengaku menunjuk dua orang penjahit untuk melaksanakan pembuatan pakaian adat tersebut, yaitu penjahit U untuk pakaian pria dan penjahit AB khusus wanita. Serta menggandeng pengrajin tapis, YT, sebagai penyedia aksesori pakaian wanita.

HH menjelaskan kepada tim BPK, memang tidak seluruh pakaian dan aksesori dikerjakan oleh penjahit dan pengrajin tunjukannya. Karena terdapat beberapa anggota DPRD dan pegawai Sekretariat Dewan yang tidak melakukan pengukuran baju sampai batas waktu yang ditentukan penjahit.

Lalu berapa dari 62 stel pakaian adat yang seharusnya dibuat, menjadi keterjadian? Untuk pakaian pria dari 51 orang, hanya 13 yang membuat. Dengan demikian, anggaran yang digunakan pun jauh berkurang.

Untuk jas tutup yang dianggarkan Rp 109.395.000, hanya digunakan Rp 27.885.000. Untuk aksesori yang hitungan awal mencapai Rp 100.470.000, menjadi Rp 25.610.000. Dan untuk rantai jam dari Rp 14.025.000, menjadi Rp 3.575.000. Sementara untuk pakaian adat wanita, hanya membuat lima dari semestinya 11 unit, senilai Rp 12.250.000. Dengan demikian, total anggaran yang digunakan hanya Rp 69.320.000, dari sebelumnya Rp 271.190.000.

Menurut BPK, dengan kondisi senyatanya yang demikian, maka masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan sebanyak 38 stel pakaian adat dan aksesori pria, 11 pakaian wanita, dan enam aksesori wanita, dengan nilai Rp 201.870.000. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran terhadap pengadaan pakaian adat daerah tersebut, setelah dipotong pajak dan disetorkan ke kas negara sebanyak Rp 30.539.415, maka jumlah pekerjaan yang belum dilaksanakan penyedia sebesar Rp 171.330.585.

Dalam masalah ini, kembali HH membuat pengakuan menarik. Ia mengaku, sebelum adanya realisasi pembayaran (keluarnya SP2D) dari Sekretariat Dewan, telah memberi uang sebanyak Rp 89.950.000. Dengan perincian kepada 42 anggota Dewan sebesar Rp 81.850.000, dan enam orang pegawai Sekretariat Dewan Rp 8.100.000.

Berdasarkan penelisikan tim BPK atas keterangan penyedia dan permintaan keterangan kepada anggta DPRD serta Sekretaris DPRD Lampura, terungkap jika dari 62 orang yang seharusnya menerima pakaian adat daerah dan aksesorinya, hanya 13 orang saja yang mendapatkan sesuai ketentuan. Sedang 49 orang lainnya tidak melakukan pengukuran, sehingga tidak dibuatkan pakaian.

Juga terungkap fakta, bahwa dari 49 orang yang tidak dibuatkan pakaian, 48 di antaranya telah menerima uang dari HH, dan hanya satu orang pegawai Sekretariat DPRD yang tidak menerima uang dari HH.

Diuraikan oleh BPK, dari 48 orang yang mendapat uang HH, 21 di antaranya mengaku membuat pakaian adat sendiri, namun tidak melalui penyedia jasa yang ditunjuk HH. Lima orang tidak membuat pakaian adat, dan 23 orang lainnya tidak bisa menjelaskan penggunaan uang yang telah diterima dari HH.

Yang ironis, hingga batas waktu pemeriksaan berakhir, 21 orang yang mengaku membuat pakaian adat daerah sendiri, tidak dapat menyampaikan SPJ dan dokumentasi pembuatannya. Atas runtutan peristiwa ini, BPK menegaskan, sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan penyedia pengadaan pakaian adat daerah sebanyak Rp 81.380.585.

Terkait dengan penggunaan anggaran belanja pakaian di lingkungan Sekretariat DPRD tahun 2022 ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampura agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memberi sanksi sesuai ketentuan terhadap Kasubag Perlengkapan, DA, yang terindikasi menyalahgunakan wewenang dalam merealisasikan anggaran belanja.

Selain itu, juga mengembalikan indikasi kerugian daerah atas belanja pengadaan pakaian di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp 490.340.585 ke kas daerah. Sudahkah rekomendasi BPK tersebut dilaksanakan? Sumber media ini, Sabtu (18/11/2023) siang, menegaskan, sampai saat ini belum ada pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Benarkah begitu? Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan, belum didapat keterangan dari Sekretaris DPRD Lampura.(red) 

Continue reading


Bandar Lampung (Pikiran lampung) - Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/11/2023).

Gubernur Lampung, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan terimakasih atas saran, masukan, tanggapan, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat sebelumnya.

"Terima Kasih kepada Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem atas saran, masukan dan tanggapan serta pertanyaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024," ucapnya.


Dalam rangka memenuhi harapan seluruh Fraksi DPRD terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan, Gubernur menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.  

A. Terkait Kinerja Fiskal Daerah, pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada 12 Juni 2019, kondisi APBD Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp 1,7 Triliun. Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung  berjuang agar beban hutang yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung pada periode sebelumnya untuk dapat diselesaikan. 

Pada tahun 2023 hutang pinjaman PT. SMI beserta bunga pinjaman telah lunas terbayarkan, begitu juga dengan kewajiban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota telah terbayarkan. Sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi kebijakan periode sebelumnya telah diprioritaskan pembayarannya di periode kepemimpinan saat ini.

B. Kinerja penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung mengerahkan seluruh kemampuan yang didukung dengan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat. Hasilnya, terukir prestasi Provinsi Lampung sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam Penanganan Covid-19, dengan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 18 Milyar di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas kala itu.


Untuk capaian indikator makro Provinsi Lampung menunjukkan kinerja semakin membaik dan meningkat sampai saat ini,  hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang cukup tinggi bersifat Inklusif karena berpengaruh langsung kepada Penurunan Angka Kemiskinan, Penurunan Tingkat Pengangguran, dan Penurunan Gini Rasio. Data BPS menunjukan kinerja Provinsi Lampung sangat baik setelah dihantam Pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi kita sekarang mulai pulih.

Pertumbuhan ekonomi Lampung sudah kembali positif pada 2021. Bahkan, pada triwulan II-2022 ekonomi di Provinsi Lampung mampu tumbuh sebesar 9,12% (q-to-q) yang merupakan pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi di Indonesia. Pada triwulan II tahun 2023 ini, jika dibandingkan dengan triwulan I-2023 (q-to-q) ekonomi di Provinsi Lampung juga terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,15%.

2. Indeks Gini, dimana berdasarkan data statistik, capaian indikator Indeks Gini Provinsi Lampung dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan, dari 0,330 pada tahun 2017 menjadi 0,313 di tahun 2022. Pada tahun 2022, (semakin rendah Gini Rasio menunjukkan semakin merata distribusi pendapatan).

Gini rasio Provinsi Lampung lebih baik daripada capaian Nasional yang sebesar 0,381 dan menjadi provinsi terbaik ke-4 di Pulau Sumatera.

Penurunan Gini Rasio ini dicapai antara lain  melalui pembangunan pertanian dan perdesaan sehingga terjadi peningkatan ekonomi di perdesaan yang berdampak mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Infrastruktur jalan, usaha tani, adanya program KPB, petani mendapatkan kemudahan dari sarana dan prasarana pertanian, kemudahan mendapatkan pembiayaan pengolahan pertanian, manajemen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

3. Produk Domestik Regional Bruto, pada triwulan I tahun 2023 ini, Lampung menjadi satu-satunya Provinsi di Sumatera yang tumbuh positif pada kwartal tersebut, mendekati titik stabil pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, seperti sebelum pandemi di kisaran 5% (y-on-y). Untuk kontribusi PDRB di wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berkontribusi terbesar ke-4 yaitu sebesar 10,52 %.

4. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam upaya menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung, hal ini ditunjukkan melalui capaian tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang berhasil diturunkan dari 12,62 persen pada Maret 2019 hingga mencapai 11,11 persen pada Maret 2023 atau terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 138,565  jiwa.

Atas hasil kerja keras bersama antara DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2022 Provinsi Lampung menjadi Provinsi peringkat ke-3 dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak secara Nasional, setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

5. Secara faktual, pertumbuhan ekonomi diikuti dengan terbukanya lapangan kerja sehingga angka pengangguran terus menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai (4,52%) lebih rendah dari rata-rata Nasional (5,86%) dan semakin membaik pada level 4,18% di bulan Februari 2023. 

Berdasarkan data statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir berfluktuasi dalam rentang 4,6 – 4,23 persen. Capaian ini masih lebih baik jika dibandingkan oleh Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan rata-rata Pulau Sumatera.

Dalam upaya memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru pada lingkup aktivitas ekonomi riil masyarakat, Pemerintah Daerah terus melanjutkan upaya-upaya untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Bantuan Pelaku Usaha Mikro.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung dengan melakukan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui kegiatan Job Fair, Pelatihan Tenaga Kerja dan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Aplikasi Sigajah Lampung.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung berhasil mencapai 70,45 pada tahun 2022 dan termasuk dalam *'kategori tinggi'.* Untuk kemajuan yang lebih progresif, hal ini membutuhkan semua pihak untuk turut serta meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup masyarakat di Provinsi Lampung.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2019 adalah 69,57 (Kategori Sedang) dan menjadi 70,45 (Kategori Tinggi) pada Tahun 2022. Dengan demikian, selama 3 (tiga) tahun terjadi peningkatan yang signifikan sehingga IPM Provinsi Lampung masuk kategori Tinggi. 

7. Berdasarkan data statistik, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung tahun 2017-2022 berfluktuasi dalam kisaran 94 -105. Hal ini dipengaruhi adanya perubahan metode penghitungan tahun dasar yang dilakukan oleh BPS dan pembobotan setiap sektor dalam perhitungannya.

Berdasarkan data statistik, laju pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, pada tahun 2022 mencapai 2,02 persen setelah berkontraksi pada tahun 2021.

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) terbukti telah berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung saat merebaknya pandemi Covid- 19 pada tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya, Program Kartu Petani Berjaya dapat terus dilanjutkan dengan penyempurnaan diberbagai aspek, maka optimis capaian NTP Provinsi Lampung akan lebih baik daripada capaian NTP Nasional dalam beberapa tahun mendatang.

8. Terkait kemantapan jalan, ditengah keterbatasan dana Alokasi Belanja APBD dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yang lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta penanganan inflasi, selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung di Tahun 2022 telah mencapai 76,85% dan diyakini akan melebihi target RPJMD sebesar 77% di Tahun 2024. Walaupun dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi tetap dapat mengawal target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024.

9. Dalam konteks pembangunan SDM, aspek kesehatan juga menjadi prioritas penting. Intervensi penurunan angka stunting terus dilakukan melalui pendekatan multisektor dan multistakeholders, terintegrasi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota.

Angka stunting Tahun 2019 tercatat sebesar 26,26 persen dan semakin menurun menjadi 15,2 persen di tahun 2022, dimana Provinsi Lampung masuk dalam kategori 3 (tiga) besar Provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting terendah secara nasional dan memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden R.I serta mendapatkan alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan untuk kategori percepatan penurunan stunting sebesar Rp. 5.662 Miliar.

10. Masyarakat yang dilindungi oleh Jaminan Kesehatan (Universal Health Coverage) di Provinsi Lampung sampai dengan September 2023 sudah mencapai 96,52% atau 8.636.079 jiwa dari jumlah penduduk 8.947.458 jiwa, sehingga Provinsi Lampung memperoleh penghargaan Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan.

Berkenaan dengan kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir, Gubernur menegaskan bahwa sebagaimana telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; dan dengan berbagai pertimbangan bersama telah disepakati Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Berdasarkan peraturan perundang- undangan tersebut, Pemerintah Daerah bekerja dengan sekuat tenaga untuk dapat menjalankan amanat yang menjadi cita-cita dan harapan seluruh masyarakat Lampung.

Selanjutnya, RPJMD 2019-2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara tahunan; yang juga telah dibahas dan disepakati bersama melalui forum-forum pembahasan teknokratis, politis, patisipatif, secara top-down maupun bottom-up; dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan, dimana termasuk pula di dalamnya telah melibatkan lembaga DPRD Provinsi Lampung.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan RKPD maupun RPJMD.

Pada tahun 2022, hasil ekspose Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret 2023 menunjukkan bahwa rata-rata Capaian Kinerja Program di 48 Perangkat Daerah mencapai *98,77 persen* *(dengan predikat Sangat Tinggi),* dan rata-rata capaian kinerja 20 Indikator Utama RPJMD mencapai *95,55 persen (dengan predikat Sangat Tinggi).*

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara substansi disusun dengan mempedomani kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) yang telah disepakati pada tanggal 06 November 2023.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah dengan Badan Anggaran beserta Fraksi- Fraksi DPRD termasuk didalamnya pembahasan asumsi makro ekonomi, agar program dan kegiatan yang akan dijalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

Dari sisi Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disepakati, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 8,34 Triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.4,93 Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.3,39 Triliun serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.13,78 Miliar.

Gubernur menyadari masih diperlukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan inovasi serta terobosan-terobosan dalam upaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung. 

"Kedepan, kami berkomitmen untuk terus berupaya menggali potensi-potensi dalam upaya meningkatkan capaian Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan optimal menuju Rakyat Lampung Berjaya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan DPRD Provinsi Lampung," ucap Gubernur.

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan mencapai 25,63 persen dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kemudian dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai 11,56% persen dari total Belanja Daerah diluar Gaji ASN sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dukungan alokasi anggaran kesehatan pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023. 

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan cakupan kepesertaan BPJS di Provinsi Lampung dari Kabupaten/kota per 1 Agustus 2023, jumlah masyarakat Lampung yang sudah menerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95,31 persen atau sebesar 8.527.908 jiwa dari populasi penduduk Provinsi Lampung 8.947.458 jiwa.

Dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung sudah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC). Tentunya capaian ini merupakan wujud komitmen nyata bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah hadir guna memastikan masyarakat telah memiliki akses jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selanjutnya, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar 60 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebesar Rp.188,2 Miliar dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung sebesar Rp.40,8 Miliar. 

Provinsi Lampung juga mengalokasikan kebutuhan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebesar Rp.6 Miliar kepada Kepolisian Daerah Lampung dan sebesar Rp. 3,5 Miliar kepada Korem 043/GATAM serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Mengalokasikan kebutuhan dukungan Desk Pilkada kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Terhadap kebutuhan Belanja Pegawai, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 300 Miliar untuk Gaji dan Tunjangan PPPK Formasi Tahun 2023 sebanyak 7.130 orang untuk Tenaga Pendidik dan 706 orang untuk Tenaga Kesehatan, sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Diakhir, Gubernur juga memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan Belanja Transfer untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar lebih dari Rp. 1,9 Triliun atau telah mencapai 20 persen dari total Belanja Daerah. (*) 

Continue reading



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakuka penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (10/11/2023). 

Gubernur juga, menyaksikan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 antara Bupati/Walikota bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota.

Arinal mengatakan kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.


Ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan Pilkada 2024. 

"Dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat lebih meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujud Pilkada yang aman dan damai," ujar Arinal.

Arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.

Ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.

"Seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan," katanya.

Selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. "Dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 79,5%," ujarnya.

Arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil.

"Juga Pemilu dan Pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan Kepala Daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Seperti diketahui, selain Pileg dan Pilpres, Tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi serentak berupa Pilkada yakni meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengpresiasi dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam persiapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani NPHD. Semoga pemilu di Lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis," ujar Erwan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serentak di Provinsi Lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mensupport terhadap pengawasan pemilu di Provinsi Lampung," ujar Iskardo.

Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat mengatakan dukungan Polri dalam Pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan disemua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua stakeholder.

"Lalu membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Amiludin.

Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan seperti memetakan wilayah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama Bawaslu dan sosialisasi netralitas TNI kepada seluruh prajurit.

"Lalu melaksanakan monitoring dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama polri," ujar Gede.

Pada Rakor ini hadir diantaranya anggota Forkopimda, para Kapolres dan Dandim serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se- Lampung. (*)

Continue reading


Bandar Lampung (Pikiran Lampung) -  Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 kembali mengunjungi Pulau Sumatera dalam gelaran konser Collabonation Tour di Lapangan PKOR Way Halim, Bandar Lampung dengan membawa kampanye ‘Selalu Nyambung dengan Sinyal IM3’, Jumat (10/11/2023

Kampanye ini diperkenalkan dalam rangka pengembangan jaringan Indosat untuk seluruh masyarakat di provinsi Lampung agar dapat menikmati pengalaman berinternet yang lebih stabil dalam aktivitas digital seperti video streaming dan gaming dengan IM3. 

Collabonation Tour kali ini menghadirkan sederet musisi kenamaan tanah air mulai dari Yura Yunita, Sal Priadi hingga Jogja Hip Hop Foundation.

Sebagai bagian dari rangkaian Kampanye ‘Selalu Nyambung dengan Sinyal IM3’, kehadiran konser Collabonation Tour ini juga menandai pengembangan jaringan Indosat yang kini telah menjangkau hampir 80% populasi masyarakat di Pulau Sumatera, serta hampir seluruh populasi masyarakat di provinsi Lampung. 

Hal ini turut didukung dengan penambahan jumlah pemancar jaringan (sites) dan kapasitas internet di wilayah Bandar Lampung.


Head of Region Sumatera Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro, menyampaikan, “Collabonation Tour merupakan inisiatif yang dihadirkan IM3 untuk bisa hadir lebih dekat dengan generasi muda di Lampung. Kami berharap melalui acara ini dapat memantik semangat generasi muda untuk dapat lebih percaya diri dalam berkolaborasi dan berkreasi di era digital ini. Pengembangan jaringan yang kini lebih luas dan stabil di Lampung diharapkan dapat menjadi enabler bagi mereka yang ingin berkreasi di dunia digital serta merasakan pengalaman bebas internetan 24 jam di manapun dan kapanpun dengan dukungan produk unggulan IM3, paket Freedom Internet 3GB, yang juga bisa didapatkan secara gratis oleh seluruh penonton Konser Collabonation Tour yang sudah membeli tiket.”

Di lebih dari 20 kota, yaitu, Jember, Surabaya, Padang, Jambi, Pontianak, Solo, Semarang, Serang, Pekanbaru, Medan, Bekasi, Madiun, Purwokerto, Palembang, Bantul, Pamekasan, Mataram, Kupang, Samarinda, Parepare, dan Sumbawa Besar, Collabonation Tour dihadiri oleh ratusan ribu generasi muda dan komunitas.

Konser musik Collabonation Tour juga, kini telah menjadi melting pot yang membawa semangat kolaborasi bagi generasi muda melalui program kompetisi seni musik Collabonation X School yang diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari berbagai kabupaten di provinsi Lampung. Dari ratusan siswa yang berkompetisi, terpilih 3 pemenang yang mendapat kesempatan untuk tampil di panggung konser Collabonation Tour.

“Melalui konser Collabonation Tour, IM3 berkomitmen terus mendukung generasi muda, khususnya bidang seni musik, untuk mendapatkan kesempatan mengekspresikan bakat mereka dan memperkuat posisi IM3 sebagai brand telekomunikasi pilihan bagi masyarakat di Bandar Lampung,”tutup Fahd.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai konser musik Collabonation Tour dari IM3 mulai dari kota, line up musisi, hingga info pembelian tiket, dapat mengunjungi collabonation.co.id/tour. Ikuti setiap update terbaru mengenai Collabonation dan produk serta layanan IM3 lainnya di akun Instagram @indosatim3. (Tiwi) 



Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)