 |
| ilustrasi. ist |
Tanggamus (Pikiran Lampung) -Dugaan korupsi anggaran dana desa telah menjerat banyak. oknum kepala desa di Provinsi Lampung. Terbaru, seorang oknum PNS yang juga mantan PJ kepala Pekon (Desa) di Kabupaten Tanggamus dijebloskan ke sel tahanan.
Dari informasi yang ada, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus menjebloskan mantan pejabat (Pj) Kepala Pekon (Kakon) Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus Johan (52) ke pejara. Johan menjadi penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotagagung selama 20 hari terhitung dari Rabu 18 Mei 2022 hingga 6 Juni 2022, atas sangkaan tidak pidana korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2019.
Kepala Kejari Tanggamus Yunardi mengatakan, bahwa proses penyidikan dimulai sejak tahun 2019 lalu. Dan penahanan Johan berdasarkan surat perintah penahanan PRINT-07/L.8.19/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. “Tim Penyidik Kejari Tanggamus melakukan penahahan terhadap tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup,” kata Yunardi saat konferensi pers di gedung Kejari Tanggamus, Kamis 19 Mei 2022.
“Serta dengan pertimbangan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP dimana tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana,” kata Yunardi, didampingi Kepala Seksi Pidsus Wisnu Hamboro dan Kasi Intelijen Yogie Verdika
J
ohan adalah ASN di Pemkab Tanggamus, saat menjabat sebagai Pj Kakon tahun 2019 mengelola APBP senilai Rp1,1 miliar lebih. Dana tersebut pada pokoknya digunakan untuk kegiatan pembangunan, operasional pemerintah pekon dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan pekon.
Dana tersebut telah terealisasi sepenuhnya dengan dibuat surat pertanggungjawaban (SPj). “Namun dalam pengelolaan APBP tersebut aparatur pekon lain termasuk badan hipun pemekonan (BHP) tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan.
“Sehingga dengan tidak diawasinya pelaksanaan APB Pekon Sinar Mancak muncul penyimpangan dan pelanggaran hukum yang diduga mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi dengan munculnya kerugian keuangan negara,” terang Kajari.
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 786/2993/19/2021 tanggal 31 Mei 2021, ada kerugian keuangan negara senilai Rp144.803.386. “Terhadap tersangka sudah diberi kesempatan pada tahun 2019 untuk mengembalikan kerugian negara, namun hingga September 2021 tidak ada niat baik, lalu dilanjutkan proses penahanan,” ujar Yunardi.
Terhadap tersangka, lanjut Yunardi disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 / 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun,” kata Kajari. (tin)
Post A Comment: