M. Ridho Ficardo. foto istimewa
BANDAR LAMPUNG- Teka- teki kemana akan berlabuh perahu PPP di pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2018, sementara terjawab.
Hal ini setelahh DPP PPP dikabarkan mengusung maju petahana M. Ridho Ficardo sebagai calon gubernur. Namun begitu, posisi sang petahana tetap belum aman. Karena, sama dengan calon lainnya Herman HN yang mendapat surat tugas dari DPP PDIP, surat tugas dari PPP ini pun penuh dengan persyaratan yang harus dipenuhi sang calon. Bila tidak, maka otomatis PPP akan melabuhkan dukunganya ke calon lain. Bisa ke Mustafa, Arinal atau bahkan mungkin ke Herman HN.
Informasi ini mengemuka setelah DPP PPP memberikan surat tugas kepada Ridho untuk mencari partai koalisi tambahan dan calon wakil gubernur. Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Ahmad Baidowi tadi malam, Minggu (29/10).
“Kita memberikan surat tugas kepada Ridho untuk mencari kecukupan partai, memberangkatkan dirinya bersama pasangannya. Kedua, menugaskan Ridho mencari pasangan. Apabila dua syarat itu tidak terpenuhi maka surat tugas tidak berlaku, ada tenggat waktu yang kita berikan, sampai 30 November,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu diputuskan dalam rapat di DPP PPP, Minggu (29/10). Surat tersebut sendiri belum dikirim kepada Ridho, karena baru diputuskan dalam rapat.
“Saya belum pasti lihat suratnya tetapi tadi dapat konfirmasi dalam rapat diputuskan untuk Lampung surat tugas untuk Ridho. Ditandatanganii Waketum dan Sekjen, jadi prosedural kita begitu, di Pilkada mana pun ketika dikeluarkan surat tugas maka yang tandatangan waketum dan sekjen, kecuali dalam kondisi tertentu waketum tidak bisa baru salah satu ketua, tetapi, surat tugas itu belum kita luncurkan, belum diterima yang bersangkutan, tapi ada di DPP,” kata dia.
Dijelaskannya, teknis pemberian surat tugas ini bisa Ridho bersama DPW PPP Lampung dipanggiil ke DPP, atau surat tugas dikirimkan ke Lampung.”Itu soal teknis saja, tetapi yang jelas itu (surat tugas) diputuskan dalam rapat. Karena waketum Sumatera pak Fadli masih sibuk acara Kahmi, maka surat tugasnya bisa saja ditandatangani ketum, atau salah satu ketua. Tetapi dalam koteks ini Padli Nursyal selama beberapa hari terakhir sibuk urusan maju Munas Kahmi beliau belum sempat tandatangan, kemungkinan itu ditandatangani ketum langsung besok (hari ini),” jelasnya.

Menurut dia, dengan keluarnya surat tugas ini, Ridho harus memenuhi persyaratan yang diajukan PPP. Jika tidak maka surat tugas bisa ditarik kemballi.”Surat tugas sampai 30 November, kalau belum juga menemukan koalisi tambahan, maka surat tugas itu menjadi gugur, atau belum dapat pasangan calon ya gugur. Keputusannya (surat tugas) sudah, tinggal teknis pengirimannya saja,” terangnya.
Dalam surat tugas, kata dia, baru balon gubernur Ridho Ficardo tanpa wakil.

“Yang jelas sudah surat tugas ke Ridho, tidak berpasangan karena memang cari wakil dan koalisi. Dalam rapat, semua memberikan masukan, baik mendukung, atau pun menolak, ada juga di internal yang menolak, karena yang disampaikan ke DPP tidak hanya Ridho. Barulah dibuat kesimpulan yang paling menguntungkan politik PPP terkait Pilkada mencalonkan Ridho, tetapi kita sadar kalau PPP dan Demokrat tidak cukup koalisi, sehingga diberikan tugas kepada Ridho,” papar dia.

Terpisah, ketua DPW PPP Lampung Hasanusi membenarkan nama Ridho belakangan mencuat di DPP. Namun, ia mengaku belum mengetahui ada surat tugas tersebut. “Arahnya ke Ridho, tetapi kita tunggu keputusan dari DPP. Namanya politik itu dinamis, tidak bisa kita pastikan sekarang,” jelasnya.
Senada, anggota DPRD Lampung Fraksi PPP Zelda mengatakan jika arah PPP di Pilgub mendatang ke M Ridho Ficardo. “Ya, PPP ke Ridho,” singkatnya saat ditemui di ruang kerjanya. (tim)

Post A Comment: